Tahan Ijazah Dan Potong Gaji Karyawan karena Salat Jumat, DPR Minta Pemerintah Tindak Segera UD Sentosa

Bagikan

Foto: inilahcom/clara

Seharusnya dokumen ijazah asli karyawan tidak perlu diserahkan kepada perusahaan selama proses perekrutan.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani, menekankan pentingnya UD Sentosa Seal untuk mengembalikan gaji karyawan yang sebelumnya dipotong dengan alasan ibadah salat Jumat.

“Berkenaan dengan perusahaan yang memangkas gaji pekerja karena alasan salat Jumat, pemerintah wajib mengambil langkah tegas dengan meminta perusahaan tersebut untuk menghentikan praktik tersebut. Jika perlu, pemilik perusahaan harus diminta untuk mengembalikan seluruh dana yang telah dipotong kepada karyawan, mulai dari tanggal pemotongan tersebut dilakukan,” kata Irma kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, pada hari Sabtu (19/4/2025).

Mengenai penahanan ijazah, ia menyatakan bahwa situasi ini terasa aneh, karena seharusnya dokumen ijazah asli karyawan tidak perlu diserahkan kepada perusahaan selama proses perekrutan.

"Dan jika itu benar terjadi, perlu dipertanyakan urgensinya dan tentu perusahaan harus mengembalikan ijazah tersebut pada karyawan, karena sejatinya yang dibutuhkan hanya ijazah yang sudah dilegalisir sebagai mana biasa regulasi yang berlaku," tuturnya.

Tak hanya itu, dirinya juga mengapresiasi langkah Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, karena sudah menyidak perusahaan yang melanggar aturan seperti ini, meski pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran.

"Alhamdulilah pak wamen sudah sidak ke perusahaan itu. Saya pribadi mengapresiasi pak wamen, biarpun ada efisiensi anggaran beliau tetap melaksanakan tugasnya dengan baik. Ini perlu dicontoh oleh mitra kerja komisi IX yang tidak mengirim utusan saat rapat kerja reses dengan alasan tidak ada anggaran," tandasnya.

#Gaji #Karyawan #Salat #DPR #Pemerintah #UDSentosa #kriminal

21 April 2025

TNI-Polri Temukan dan Bakar Lokasi Judi Sabung Ayam di Gowa

19 September 2025

KPK Resmi Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Fiktif Rp263,6 Miliar di BPR Jepara Artha

21 April 2025

Polres Jakpus Ungkap Motif Dokter Rekam Mahasiswi Mandi di Cempaka Putih

29 April 2025

Dalami Kasus PT ASDP, KPK Panggil Dirut PT Jembatan Nusantara Andi Mashuri

12 Mei 2025

Vonis Ringan Harvey Moeis, Hakim Eko Dimutasi ke Papua Barat

19 Juli 2025

Kasus Tipikor Tom Lembong: Sorotan terhadap KPK dan Majelis Hakim yang Menjatuhkan Vonis