Legislator Daerah Ikut Kelola Dapur MBG, Etiskah?

Bagikan

Foto: Petugas menyiapkan paket Makanan Bergizi Gratis (MBG) di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ilir Barat (IB) II Palembang (Antara)

Keterlibatan legislator daerah dalam dapur MBG adalah isu serius. Walau tidak menyalahi hukum positif, praktik ini jelas menabrak etika politik dan berisiko mencederai kepercayaan publik. Pertanyaan “Etiskah?” seharusnya menjadi refleksi bagi para wakil rakyat: apakah mereka bekerja untuk kepentingan rakyat, atau justru demi kepentingan pribadi?

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lewat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi salah satu terobosan penting pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak sekolah. Namun, di balik niat baik tersebut, muncul kabar bahwa sejumlah anggota DPRD di berbagai daerah ikut terlibat dalam kepemilikan maupun pengelolaan dapur MBG.

Kabar ini menimbulkan tanda tanya besar: apakah etis seorang legislator, yang seharusnya menjadi pengawas program, justru ikut duduk sebagai pengelola?

Formappi: Benturan Etika dan Konflik Kepentingan

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menegaskan bahwa dugaan keterlibatan anggota DPRD dalam dapur MBG menyalahi prinsip etika politik.

“Kalau benar legislator ikut mengelola, maka itu bukan saja melanggar etika, tapi juga merusak fungsi pengawasan. Bagaimana mungkin pengawas bisa objektif, kalau dia juga eksekutor?” tegas Lucius.

Menurutnya, kepercayaan publik terhadap parlemen bisa semakin merosot jika praktik ini terus dibiarkan.

Skala Besar, Rawan Intervensi

Program MBG bukanlah program kecil. Di Jawa Tengah saja, pemerintah mencatat sudah ada 877 dapur MBG/SPPG yang beroperasi melayani ribuan penerima manfaat.

Besarnya anggaran dan jangkauan program membuat MBG rawan intervensi kepentingan. Legislator yang seharusnya berada di posisi mengawasi justru bisa tergoda untuk ikut mengambil peran sebagai pelaksana.

Contoh Kasus di Daerah

Di beberapa daerah, laporan media lokal menyebutkan adanya dugaan keterlibatan anggota DPRD. Di Takalar, Sulawesi Selatan, misalnya, sejumlah legislator diduga cawe-cawe dalam urusan proyek dapur MBG.

Di wilayah lain, ada anggota dewan yang terang-terangan mengakui bahwa rekan sesamanya ikut menjadi investor dapur MBG.

Praktik semacam ini menimbulkan kecurigaan publik: apakah benar dapur MBG dijalankan semata-mata demi peningkatan gizi, atau sudah terseret dalam tarik-menarik kepentingan politik dan bisnis?

Bantahan Badan Gizi Nasional

Menanggapi isu ini, pihak Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa seluruh dapur MBG dikelola sesuai prosedur. Kepala BGN menyebut tuduhan adanya keterlibatan anggota dewan tidak bisa digeneralisasi, karena mekanisme pelaksanaan program sudah memiliki aturan yang jelas.

Meski demikian, sorotan publik tetap menguat. Transparansi dan pengawasan dianggap penting agar program tidak berubah menjadi lahan bisnis baru bagi para elit daerah.

Hukum vs Etika

Secara hukum, tidak ada aturan tegas yang melarang anggota DPRD memiliki usaha atau terlibat dalam program pemerintah. Namun, prinsip good governance dan standar etika menuntut adanya pemisahan peran antara pengawas dan pelaksana.

Kajian antikorupsi menekankan bahwa rangkap peran dalam pengawasan dan pelaksanaan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan membuka celah penyalahgunaan wewenang.

Jalan Tengah: Transparansi dan Regulasi

Publik menuntut kejelasan. Jika benar ada legislator yang ikut mengelola dapur MBG, maka perlu ada aturan yang lebih tegas untuk mencegah benturan kepentingan. Transparansi dalam pengadaan, distribusi, hingga pengawasan harus diperkuat.

Program MBG sejatinya hadir untuk memberikan manfaat nyata: memastikan anak-anak sekolah dan masyarakat miskin mendapat makanan bergizi. Agar tujuan itu tidak ternoda, para legislator sebaiknya menjaga jarak, fokus pada fungsi pengawasan, dan menyerahkan pelaksanaan program kepada pihak yang berkompeten.

#Legislator #Daerah #Dapur #MBG #pemerintah #politik

28 April 2025

Bikin Malu! Hakim Ali Muhtarom Titipkan Uang Hasil Korupsi ke Keluarga

13 September 2025

IPR: Prabowo Diminta Selektif Pilih Menpora dan Menko Polkam, Bukan Sekadar Bagi-Bagi Kursi

29 Mei 2025

Menko AHY Desak Pelaku Usaha Terlibat Atasi Persoalan Polusi Udara

20 Mei 2025

Segini Gaji Pegawai Kecamatan, Bisa Buat DP Rumah

22 September 2025

Kritik Terhadap Kinerja KPU: Reformasi Kelembagaan Diperlukan untuk Memperkuat Demokrasi

19 September 2025

Wamen Komdigi Nezar Patria: Masyarakat Boleh Punya Banyak Akun Medsos, Asalkan Terverifikasi