Tarif Listrik Naik Pasca Diskon! DPR: Transparansi Subsidi PLN Dipertanyakan

Bagikan

Foto: PLN

banyak pengguna media sosial juga mengeluhkan ketidaksesuaian dalam lamanya diskon listrik. Hal ini, menurut Mufti, mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara harapan masyarakat dan pelaksanaan kebijakan di tingkat lapangan.

Anggota DPR RI dari Komisi VI, Mufti Anam, berbicara tentang semakin banyaknya keluhan masyarakat terkait lonjakan tarif listrik setelah pemberian diskon. Dia meminta agar PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) bersikap terbuka mengenai kebijakan subsidi tarif listrik yang diterapkan.

“Kenaikan signifikan pada tagihan listrik yang dikeluhkan masyarakat setelah berakhirnya program diskon sebesar 50 persen pada Februari 2025 menimbulkan sejumlah isu yang harus diperhatikan dengan serius oleh pemerintah dan PLN,” ungkap Mufti Anam dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa, 8 April 2025.

Dia menambahkan, banyak pengguna media sosial juga mengeluhkan ketidaksesuaian dalam lamanya diskon listrik. Hal ini, menurut Mufti, mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara harapan masyarakat dan pelaksanaan kebijakan di tingkat lapangan.

“Fenomena ini mengangkat pertanyaan seputar keterbukaan kebijakan tarif listrik, perlindungan bagi konsumen, serta efektivitas komunikasi publik dari lembaga terkait,” ujarnya.

“Pemerintah dan PLN harus memberi penjelasan dengan jelas mengenai mekanisme program subsidi, syarat, serta durasi pelaksanaannya, karena terdapat banyak informasi yang tidak konsisten,” lanjutnya.

Dia berpendapat bahwa pernyataan dari PT PLN mengenai kenaikan tarif listrik yang disebabkan oleh penggunaan perlu diinvestigasi lebih lanjut. Alasan utamanya adalah banyak warga yang menyatakan tidak ada perubahan signifikan dalam konsumsi listrik di rumah mereka.
"Penjelasan dari pihak PLN bahwa lonjakan tagihan disebabkan oleh peningkatan konsumsi listrik tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar tanpa pembuktian yang jelas dan dapat diakses publik," ungkapnya.

"Banyak warga melaporkan tidak adanya perubahan signifikan dalam pola konsumsi mereka, bahkan dengan penggunaan listrik yang tergolong rendah," imbuh Mufti.

Oleh karena itu, Mufti meminta PLN untuk membuka data riil dan memberikan layanan audit pemakaian listrik secara transparan kepada pelanggan.

“Kenaikan drastis tagihan listrik, khususnya bagi golongan masyarakat kelas menengah ke bawah, jelas berdampak pada daya beli dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga,” tutur dia.

Dalam situasi ekonomi yang kini cukup berat, terutama bagi kelas menengah, Mufti menilai ketidakpastian dan lonjakan tagihan listrik tanpa alasan yang jelas menjadi beban tambahan yang tidak kecil.

"Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi dan penyesuaian tarif tidak justru memicu keresahan sosial," tegas Mufti.

Di sisi lain, Mufti mengatakan perlu ada evaluasi terhadap layanan PLN Mobile. Hal ini lantaran aplikasi PLN Mobile disebut sebagai sarana untuk memantau penggunaan listrik, masih banyak pelanggan yang belum familiar atau tidak mendapatkan edukasi memadai terkait cara membaca dan mengevaluasi riwayat pemakaian listrik mereka.

"Ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan belum disertai dengan literasi digital yang merata," ucap Legislator dari dapil Jawa Timur II tersebut.

Mufti pun mendesak Pemerintah melalui Kementerian ESDM untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh atas dampak kebijakan pencabutan diskon listrik, termasuk memastikan konsistensi informasi publik.

Mufti mengatakan, DPR mendorong PLN untuk mengkaji ulang sistem tarif dan pengawasan publik terhadapnya. PLN juga diminta untuk membuka forum pengaduan dan klarifikasi secara aktif untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat, serta menyediakan opsi audit pemakaian tanpa membebani pelanggan.

"Dengan kondisi seperti ini, sangat penting agar negara hadir tidak hanya dalam bentuk subsidi sesaat, tetapi melalui kebijakan energi yang berkelanjutan, transparan, dan berpihak pada rakyat, terutama kelompok rentan," pungkas Mufti.

#Tarif #Listrik #Diskon #Transparansi #Subsidi #PLN

14 November 2023

Presiden Joko Widodo Bertemu Joe Biden, Apa Yang Dibahas?

25 Mei 2024

Ramai Biaya UKT Universitas Naik, Banyak Anak Muda Enggan Melanjutkan Kuliah

29 Juni 2024

Akibat PDS Bocor, 47 Layanan Kemendikbud Terganggu, Kominfo Klaim Punya Data Cadangan

11 April 2025

Tertibkan Area Hijau, Dedi Muyadi Segel Bangunan di Kawasan Puncak-Cianjur

14 Juli 2024

Gawat! Hasil Survei Ungkap PNS Hingga Karyawan BUMN Jadi Profesi dengan Tingkat Obesitas Tertinggi

02 Oktober 2023

Hari Batik Nasional: Pelajari Sejarah dan Makna Batik