Pengadaan Laptop Pendidikan Disorot, Kejagung Periksa Mantan Pejabat Kemendikbudristek

Bagikan

Foto: Antara/Nadia Putri Rahmani

Menurut keterangan resmi dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, mantan direktur tersebut diperiksa terkait proses penetapan spesifikasi teknis perangkat, penyusunan pedoman penggunaan dana bantuan, serta koordinasi distribusi laptop ke daerah.

Jakarta – Kejaksaan Agung Republik Indonesia terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan laptop pendidikan berbasis Chromebook di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Terbaru, tim penyidik memeriksa mantan Direktur Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sebagai saksi kunci.

Pemeriksaan berlangsung pada Senin (4/8) di Gedung Bundar Jampidsus. Pejabat yang tidak disebutkan namanya secara resmi oleh Kejagung itu diketahui menjabat selama periode pelaksanaan program digitalisasi sekolah pada tahun anggaran 2021–2023.

Peran Strategis dalam Penentuan Spesifikasi dan Distribusi
Menurut keterangan resmi dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, mantan direktur tersebut diperiksa terkait proses penetapan spesifikasi teknis perangkat, penyusunan pedoman penggunaan dana bantuan, serta koordinasi distribusi laptop ke daerah.

“Yang bersangkutan kami periksa untuk mendalami sejauh mana perannya dalam proses penyusunan kebijakan teknis yang kemudian menjadi dasar pengadaan Chromebook dalam skala nasional,” ujar Ketut.

Sebelumnya, Kejagung telah menemukan adanya indikasi pengondisian vendor, penggelembungan harga (mark-up), serta ketidaksesuaian spesifikasi antara yang tertulis di katalog elektronik dengan barang yang diterima sekolah.

Audit Awal: Potensi Kerugian Mencapai Ratusan Miliar
Sumber internal menyebutkan bahwa proyek pengadaan laptop yang tersebar di lebih dari 10.000 sekolah ini menelan anggaran lebih dari Rp3,7 triliun, dengan nilai potensi kerugian negara mencapai Rp300 miliar.

Laporan awal dari BPK juga menemukan anomali dalam kontrak pengadaan serta adanya vendor-vendor tertentu yang mendapatkan proyek secara berulang, tanpa proses lelang yang kompetitif.

Latar Belakang Program dan Kontroversi
Program digitalisasi sekolah dengan pengadaan Chromebook merupakan bagian dari transformasi pendidikan nasional yang didorong sejak pandemi COVID-19. Namun, sejak awal, kebijakan tersebut menuai kritik karena terkesan memaksakan penggunaan sistem tertentu, membatasi pilihan sekolah, serta dinilai lebih menguntungkan pemasok dibanding pengguna akhir.

Pemeriksaan Akan Berlanjut
Kejagung memastikan bahwa penyidikan kasus ini akan terus berjalan dan membuka peluang untuk memanggil sejumlah pejabat lain, termasuk dari satuan kerja di daerah, LKPP, serta pihak rekanan.

“Kami komitmen menyelesaikan kasus ini secara transparan dan profesional. Tidak tertutup kemungkinan ada tersangka baru dari kalangan pejabat aktif maupun nonaktif,” tegas Ketut.

#Pengadaan #Laptop #Pendidikan #Kejagung #Pejabat #Kemendikbudristek

02 Oktober 2025

Desakan Menguat, KPK Harus Ambil Alih Kasus BTS yang Seret Nama Dito Ariotedjo

29 April 2025

Begini Sanksi Hukum bagi Oknum Jual Beli Rokok Ilegal

26 Juli 2025

Kasus Dugaan Korupsi Nadiem Makarim: Proyek Chromebook Rp9,3–9,9 Triliun Diselidiki Kejagung

21 April 2025

Danrem Ungkap Penyebab Pengeroyokan Warga Sipil oleh Oknum TNI: Dipicu Miras

21 April 2025

TNI-Polri Temukan dan Bakar Lokasi Judi Sabung Ayam di Gowa

28 April 2025

Imbas Kejagung terkait Korupsi Minyak, Direktur Keuangan PT Adaro Minerals Indonesia Diperiksa