UU Pemilu-Pilkada Sepanjang 2024 Paling Banyak Diuji di MK

Bagikan

Foto: Setkab.go.id

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pleno khusus pada Kamis (1 Februari 2025) di Gedung MK, Jakarta Pusat.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pleno khusus pada Kamis (1 Februari 2025) di Gedung MK, Jakarta Pusat.

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengumumkan ada 88 undang-undang yang harus diuji oleh MK pada tahun 2024. UU Pemilu dan Pilkada merupakan UU yang paling banyak diaudit pada tahun 2024.

Ia mengatakan jumlah permohonan hukum berjumlah 88 dibandingkan tahun 2023 sebanyak 65 undang-undang.

"Dari sebanyak 88 undang-undang yang diajukan, undang-undang yang paling sering dimohonkan pengujiannya sepanjang tahun 2024 adalah undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pilkada dengan frekuensi uji sebanyak 35 kali," kata Suhartoyo.

Selain itu, ia mengatakan, MK juga telah menguji UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebanyak 21 kali.

Ia menjelaskan, MK dalam mengadili perkara pengujian UU tersebut, terdapat beberapa putusan yang menyita perhatian publik dan memengaruhi sistem ketatanegaraan, sistem pemilu serta penguatan prinsip demokrasi dan hak konstitusional warga negara.

"Di antaranya, dalam pengujian undang-undang Pilkada, MK menyatakan ambang batas persyaratan kepala daerah turun menjadi 6,5 persen sampai dengan 10 persen," ucapnya.

Kemudian, lanjut dia, dalam pengujian UU Pemilu, MK memutus bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat untuk berlaku pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya dihadapkan dengan perubahan terhadap norma

"Serta besaran angka atau persentasenya dengan berpedoman pada persyaratan dalam putusan MK," katanya.

#2024 #UU #Pemilu #Pilkada #MK #2025 #KPU #Bawaslu

28 Juni 2024

Total Korupsi SYL Rp 44,7 M, Jaksa KPK: Diantaranya Mengalir ke Partai NasDem

04 September 2023

Ramai Anies Gandeng Cak Imin, Surya Paloh dan Jokowi Buka Suara

21 Agustus 2024

Cak Imin Sebut tak Tahu Ada Rapat Baleg DPR Bahas RUU Pilkada

14 Desember 2024

PPP Gagal Masuk Parlemen, Mardiono Tetap Enggan Dievaluasi

18 Juli 2024

Pamit Undur Diri Dari Walikota Solo, Gibran akan Segera Tinggal di Jakarta

19 Mei 2024

Fahri Bachmid Jadi Ketum Partai Bulan Bintang Gantikan Yusril Ihza Mahendra