PDIP akan Ajukan Praperadilan Imbas Penyitaan HP Hasto Ditolak Bareskrim

Bagikan

Foto: Inilah.com/Vonita

Pengacara PDI Perjuangan Maqdir Ismail mengatakan pihaknya akan menempuh jalur hukum sebelum persidangan.

Pengacara PDI Perjuangan Maqdir Ismail mengatakan pihaknya akan menempuh jalur hukum sebelum persidangan. Hal ini dilakukan karena laporan terkait penyitaan telepon genggam (HP) Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto dan kelompok Kusnadi dibantah Bareskrim Polri.

"Saya kira kalau soal praperadilan sih pasti akan kita lakukan, cuma soal waktu saja," kata Maqdir di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (14/6/2024).

Lebih lanjut Maqdir menjelaskan, pihaknya masih melakukan penelitian terhadap proyek penindakan tersebut. Ia ingin memastikan permohonan tersebut sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

"Dalam arti kita mesti lihat betul praperadilan ini kita arahnya ke mana," ucapnya.

Di samping itu, Maqdir menyatakan bahwa penyitaan HP yang dilakukan oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak semestinya terjadi. Karena, sebagai Sekjen PDIP tentu membutuhkan alat komunikasi untuk kegiatan politik partainya. Ditambah, penyitaan juga dilakukan jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

"Tapi paling tidak catatan-catatan mas Hasto itu dari permbicaraan kami cukup banyak hal-hal strategis berkaitan dengan kepentingan partai," tuturnya.

Sebelumnya, polisi menolak laporan yang dilayangkan oleh PDIP terkait penyitaan handphone dan sejumlah barang lain milik Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan stafnya, Kusnadi saat menjalani pemeriksaan tim penyidik KPK pada Senin (10/6/2024).

Pengacara staf Hasto, Petrus Selestinus, mengatakan polisi menyarankan dia untuk mengajukan pengaduan praperadilan.

"Disarankan oleh kanit tadi ditempuh praperadilan terlebih dahulu" ujar Petrus Salestinus, di Mabes Polri, Kamis (13/6/2024).

Atas dasar itu, Petrus dan tim kuasa hukum lainnya akan segera menyiapkan dokumen untuk pengajuan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Pelanggaran ini harus diuji terlebih dahulu melalui mekanisme praperadilan yang sekarang ini sedang disiapkan. Kira-kira dalam satu dua hari ini akan didaftar," kata Petrus

#Laporan #Penyitaan #HP #Hasto #Bareskrim #PDIP #Praperadilan #jokowi

16 September 2025

DPR Sahkan 9 Hakim Agung Baru dan 1 Hakim Ad Hoc HAM, Berikut Daftar Lengkapnya

04 September 2023

Berikut survei terbaru calon presiden 2024: Prabowo vs Ganjar vs Anies

13 Desember 2024

Balil Sebut Pilkada Seperti Pilkades, Golkar Sepakat Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

14 Desember 2024

PPP Gagal Masuk Parlemen, Mardiono Tetap Enggan Dievaluasi

22 November 2024

Ingatkan Cakada, BAWASLU: Tak ada Kampanye Colongan di Masa Tenang

05 Agustus 2025

Sinyal Revisi UU Pemilu Menguat, Parlemen Tunggu Momentum Politik Pasca Reses