Tegas, KPK Harus Berani Periksa Kaesang Sebagai Anak Jokowi dan Ketum PSI

Bagikan

Foto: idetimes.com

Pakar kebijakan publik Ahmad Noor Hidayat sangat menyayangkan kelambanan KPK dalam menangani keluarga Presiden Jokowi.

Pakar kebijakan publik Ahmad Noor Hidayat sangat menyayangkan kelambanan KPK dalam menangani keluarga Presiden Jokowi.
Terkait penolakan KPK, KPK memeriksa putra bungsu Jokowi, Kesan Pangalep.

“Banyak pemangku kepentingan yang bertanya-tanya mengapa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan dugaan penggunaan jet pribadi pasangan Kesang saat berkunjung ke Amerika Serikat,” kata Ahmad Noor di Jakarta, Sabtu (9/7/2024)

Ia lantas membandingkan penanganan kasus mantan pejabat Departemen Keuangan Rafael Arun yang cepat menarik perhatian KPK.

"Lebih cepat setelah penyelidikan gaya hidup hedon anaknya, Mario Dandy, menjadi pintu masuk dalam pengungkapan tindak pidana korupsi yang akhirnya menjerat Rafael," ungkapnya.

Kasus Rafael Alun, menurut Ahmad Nur, menjadi contoh nyata bagaimana KPK berhasil menggunakan gaya hidup hedon anak pejabat untuk menelusuri sumber-sumber kekayaan tidak wajar.

Di mana, Mario Dandy, anak Rafael, diketahui sering memamerkan mobil mewah di media social (medsos). Setelah terlibat dalam kasus penganiayaan, gaya hidup mewah Mario menjadi sorotan, memicu KPK untuk memeriksa aset keluarganya lebih lanjut.

"Hasil penyelidikan KPK menemukan, Rafael Alun memiliki aset yang tidak sebanding dengan gajinya sebagai pejabat eselon III di Kementerian Keuangan, yang kemudian mengarah pada kasus pencucian uang dan gratifikasi," bebernya.

Dalam kasus ini, lanjut Achmad Nur, KPK bergerak cepat setelah mencium adanya ketidakberesan ini, dan hasilnya Rafael dijatuhi hukuman 14 tahun penjara atas tindak pidana korupsi.

Pengungkapan Rafael menegaskan bahwa korupsi sering kali terungkap melalui gaya hidup anggota keluarga pejabat yang mencolok, meskipun mereka bukan pejabat negara.

Lalu, kenapa KPK masuk angin di kasus Kaesang? Dugaan kuat gratifikasi menyeret Kaesang terkait jet pribadi, menimbulkan persepsi tebang pilih dilakukan KPK.

"Tokoh sekelas Mahfud MD dan banyak aktivis antikorupsi menyuarakan kekecewaannya terhadap KPK. Status Kaesang bukan pejabat, tidak seharusnya menjadi alasan KPK untuk tidak mengusut kasus ini. Ingat, Kaesang itu anak presiden, adiknya wali kota dan ketum parpol yang menikmati pajak rakyat," tegasnya.

Sebagai ketua partai politik, lanjutnya, Kaesang punya tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan partai, termasuk dana yang diterima dari pemerintah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintah mengalokasikan Rp126 miliar kepada parpol tiap tahun sejak 2019.

#KPK #Kaesang #PSI #partai #erinagudono #jokowi

17 Juli 2024

Pilkada 2024 Rawan Konflik Identitas, Kemenag Siapkan Langkah Pencegahan

07 April 2025

Megawati Batal Video Call dengan Prabowo, Keluarga Presiden Hendak Perjalanan Ke Kediaman Jokowi

12 April 2025

Tiga Petinggi PN Jaksel Ditangkap Kejagung, Imbas Tersangka Kasus Dugaan Suap

05 Juni 2024

Menuju Pilkada 2024, KPU dan Pemerintah Akan Atur Distribusi Bansos

15 Juli 2024

Evaluasi Sirekap Menjelang Pilkada 2024, Bawaslu: Jangan Sampai Gaduh

23 Oktober 2023

Gibran Resmi Jadi Cawapres Prabowo, Harta Keduanya Rp2,42 T