Tegas, KPK Harus Berani Periksa Kaesang Sebagai Anak Jokowi dan Ketum PSI

Bagikan

Foto: idetimes.com

Pakar kebijakan publik Ahmad Noor Hidayat sangat menyayangkan kelambanan KPK dalam menangani keluarga Presiden Jokowi.

Pakar kebijakan publik Ahmad Noor Hidayat sangat menyayangkan kelambanan KPK dalam menangani keluarga Presiden Jokowi.
Terkait penolakan KPK, KPK memeriksa putra bungsu Jokowi, Kesan Pangalep.

“Banyak pemangku kepentingan yang bertanya-tanya mengapa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan dugaan penggunaan jet pribadi pasangan Kesang saat berkunjung ke Amerika Serikat,” kata Ahmad Noor di Jakarta, Sabtu (9/7/2024)

Ia lantas membandingkan penanganan kasus mantan pejabat Departemen Keuangan Rafael Arun yang cepat menarik perhatian KPK.

"Lebih cepat setelah penyelidikan gaya hidup hedon anaknya, Mario Dandy, menjadi pintu masuk dalam pengungkapan tindak pidana korupsi yang akhirnya menjerat Rafael," ungkapnya.

Kasus Rafael Alun, menurut Ahmad Nur, menjadi contoh nyata bagaimana KPK berhasil menggunakan gaya hidup hedon anak pejabat untuk menelusuri sumber-sumber kekayaan tidak wajar.

Di mana, Mario Dandy, anak Rafael, diketahui sering memamerkan mobil mewah di media social (medsos). Setelah terlibat dalam kasus penganiayaan, gaya hidup mewah Mario menjadi sorotan, memicu KPK untuk memeriksa aset keluarganya lebih lanjut.

"Hasil penyelidikan KPK menemukan, Rafael Alun memiliki aset yang tidak sebanding dengan gajinya sebagai pejabat eselon III di Kementerian Keuangan, yang kemudian mengarah pada kasus pencucian uang dan gratifikasi," bebernya.

Dalam kasus ini, lanjut Achmad Nur, KPK bergerak cepat setelah mencium adanya ketidakberesan ini, dan hasilnya Rafael dijatuhi hukuman 14 tahun penjara atas tindak pidana korupsi.

Pengungkapan Rafael menegaskan bahwa korupsi sering kali terungkap melalui gaya hidup anggota keluarga pejabat yang mencolok, meskipun mereka bukan pejabat negara.

Lalu, kenapa KPK masuk angin di kasus Kaesang? Dugaan kuat gratifikasi menyeret Kaesang terkait jet pribadi, menimbulkan persepsi tebang pilih dilakukan KPK.

"Tokoh sekelas Mahfud MD dan banyak aktivis antikorupsi menyuarakan kekecewaannya terhadap KPK. Status Kaesang bukan pejabat, tidak seharusnya menjadi alasan KPK untuk tidak mengusut kasus ini. Ingat, Kaesang itu anak presiden, adiknya wali kota dan ketum parpol yang menikmati pajak rakyat," tegasnya.

Sebagai ketua partai politik, lanjutnya, Kaesang punya tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan partai, termasuk dana yang diterima dari pemerintah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintah mengalokasikan Rp126 miliar kepada parpol tiap tahun sejak 2019.

#KPK #Kaesang #PSI #partai #erinagudono #jokowi

09 September 2024

Akan Habiskan Sisa jabatan di IKN, Ini Alasan Jokowi

29 Mei 2024

Fakta Baru Kasus Korupsi SYL, Bayari Konsumsi Nasdem dan Pengerahan Massa di KPU

20 Agustus 2024

Indikasi Masuk Unsur Pidana, Polisi Wajib Usut Kasus Pencatutan NIK Dharma-Kun

12 Oktober 2023

Gantikan Luhut, Erick Thohir siap menuntaskan misi Jokowi

07 Juli 2024

Masuk Bursa Pilkada Jakarta dan Jateng, Ini Tanggapan Kaesang

20 Agustus 2024

Fokus Dampingi RK di Jakarta, Atalia Mundur dari Petarungan Pilkada Jabar