Nasib IKN Di Kabinet Merah Putih, Mensesneg: Kita Lihat Nanti
28 Oktober 2024 | Author : Susanti
Foto: Antara/Andi FirdauS
Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku belum mengetahui kapan keputusan presiden (perpres) pemindahan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara (IKN) mulai berlaku.
Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku belum mengetahui kapan keputusan presiden (perpres) pemindahan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara (IKN) mulai berlaku.
Pak Prasetyo mengatakan, berkas tersebut masih dipelajari sebelum ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Ya nanti kita lihatlah, kita pelajari. Begitu semua sudah ready, sudah siap, beliau yang akan tanda tangan," Kata Prasetyo menjawab pertanyaan seputar keberlanjutan IKN, di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).
Terkait rencana pemindahan pekerjaan pemerintahan dari Jakarta ke IKN, Prasetyo mengatakan tidak perlu dilakukan sekaligus
"Nanti kita lihatlah. Begini, lebih baik kan fokus ya, jadi tidak perlu semuanya berbondong-bondong," katanya.
Dalam keterangannya, Prasetyo menekankan pentingnya kunjungan kerja ke kementerian-kementerian utama IKN, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Infrastruktur dan Koordinasi Pembangunan Daerah, dan Kementerian Keuangan.
"Kalau hanya sekadar menengok ke sana, tidak perlu ramai-ramai. Cukup kementerian kunci," tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti, Rabu (23/10/2024), menyebut peresmian Istana Garuda di IKN oleh Prabowo telah masuk ke dalam rencana 100 hari kerja pertama pihaknya.
"Mungkin ada peresmian-peresmian yang sudah siap kita resmikan, kayak Istana Garuda," ucap Diana.
Harapan Prabowo Sidang Tahunan DPR di IKN
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menilai harapan Presiden Prabowo Subianto agar Sidang Tahunan DPR/MPR tahun 2028 bisa digelar di IKN, Kaltim, pada prinsipnya mesti dilaksanakan.
Dia mengatakan prinsip mengenai hal itu pun sebenarnya sudah termuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara. Menurut dia, target pada tahun 2028 tersebut memungkinkan untuk terlaksana.
"Mestinya demikian jika semua berjalan lancar," kata Dede Yusuf di Jakarta, Minggu (27/11/2024).
Namun menurutnya, jika Musyawarah Tahunan DPR/MPR akan digelar di IKN, ada beberapa hal yang perlu diperjelas terlebih dahulu, yakni soal penyediaan sarana dan prasarana yang harus memadai.a
Menurutnya, Komisi II DPR RI yang bertanggung jawab atas operasional IKN dalam waktu dekat akan mengundang Otoritas Ibu Kota Kepulauan (OIKN) untuk memantau kinerja terkini proses pembangunan IKN.
Ide Times adalah Portal Media Online yang menyajikan Berita Terkini dan Terbaru seputar Informasi, News Update, Politik, Ekonomi, Humaniora dan Gaya Hidup.