Soal Jokowi dan 'Partai Cokelat', Siti Zuhro: Polri Jangan Jadi Alat Kepentingan Pribadi

Bagikan

Foto: Antara

Siti Zuhro, Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mengomentari pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tentang adanya rencana “jahat” yang dimanfaatkan oleh Joko Widodo (Jokowi), Presiden ke-7 RI.

Siti Zuhro, Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mengomentari pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tentang adanya rencana “jahat” yang dimanfaatkan oleh Joko Widodo (Jokowi), Presiden ke-7 RI.

Siti Zuhro menekankan bahwa untuk menyongsong Indonesia emas tahun 2045, perlu adanya pembenahan kelembagaan nasional khususnya lembaga hukum Indonesia. Ia mengatakan, Polri perlu melakukan reformasi atau pembenahan jajarannya.


"Polri tidak boleh partisan, memihak satu golongan, kekuatan politik tertentu dan bersikap partisan dan bahkan memberikan dukungan terhadap elite atau golongan tertentu," kata Siti Zuhro saat dihubungi inilah.com di Jakarta, Minggu (24/11/2024).

Siti Zuhro menjelaskan, tugas pokok dan fungsi Polri memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, memelihara keamanan, dan memastikan penegakan hukum yang adil, transparan, dan efektif.

Maka itu, ia menegaskan dengan tugas pokok dan fungsi seperti itu, maka tidak boleh pihak mana pun menggunakan Polri dan sumber daya manusia di Polri untuk kepentingan diri sendiri maupun golongan, serta kepentingan kekuatan politik tertentu.

"Bila itu dilakukan, maka ini melanggar hukum dan bisa dituntut secara hukum karena sudah menyimpangkan fungsi utama institusi Polri ke ranah politik praktis yang hanya menguntungkan diri dan kelompoknya," ucapnya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengeluhkan adanya cawe-cawe atau intervensi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Pilkada 2024 dengan menggunakan tangan Partai 'Cokelat'. Dalam sebuah siniar yang dipandu oleh politikus Akbar Faizal, Hasto menyebut ada mobilisasi pemenangan Pilkada 2024 terutama di wilayah Sumatera Utara (Sumut), Jawa Tengah (Jateng), dan Jawa Timur (Jatim).

"Di dalam pilkada kami melihat ambisi kekuasaan itu tidak berhenti. Kita ini negara berbentuk republik bukan kerajaan, tetapi Pak Jokowi mau menempatkan keluarganya itu terjadi dengan Bobby Nasution di Sumatera Utara, dan kemudian gerak membatasi lawan-lawan politiknya yang berbeda yang seharusnya berkontestasi secara sehat," ungkap Hasto, dikutip di Jakarta, Sabtu (23/11/2024).

#Hasto #Jokowi #PartaiCokelat #SitiZuhro #Polri #pilkada #prabowo #presiden

05 Juni 2024

Terbaru! MK Akan Segara Bacakan Putusan 106 Perkara Sengketa Pileg 2024

20 Agustus 2024

Tunjangan Insentif KPU Naik, Jokowi: Mohon Maaf Tak Ada Kenaikan

07 Oktober 2024

Bawaslu Tegas Minta Panwas Tegakkan Aturan di Pilkada 2024

15 November 2024

Sambut Dukungan, Pramono-Rano Sambangi Rumah Anie Baswedan

17 Juli 2024

Pilkada 2024 Rawan Konflik Identitas, Kemenag Siapkan Langkah Pencegahan

15 Oktober 2023

Siap Umumkan Cawapres, Ternyata Ini Sosoknya