Putusan MK Untungkan Pendukung Anies, Minimalkan Peran Oligarki

Bagikan

Foto: Instagram @sahrinhamid

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan standar proporsi minimum atau presidential threshold bagi pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan standar proporsi minimum atau presidential threshold bagi pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan perubahan yang disambut baik oleh para pendukung mantan calon presiden 2024 Anies Baswedan.

Juru Bicara Anis Baswedan Sarin Hamid menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. “Hal ini yang selama ini diinginkan oleh masyarakat, dan keputusan ini merupakan sebuah sambutan yang baik dari para hakim Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi telah meminimalisir pengaruh kartel politik dan oligarki terhadap pemilihan presiden di masa depan.” . Jumat (3 Januari 2025) di Jakarta.

Menurut Sahrin putusan MK ini sangat baik untuk memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia karena ambang batas itu selama ini telah membatasi akses rakyat untuk mencalonkan diri serta membatasi akses rakyat memperoleh pemimpin bangsa yang lebih baik.

"Dengan putusan ini, maka potensi kepemimpinan bangsa akan tumbuh berkembang bagi seluruh potensi anak bangsa yang memiliki kualitas," ujar Sahrin menegaskan.

Sahrin juga menekankan, sistem pilpres yang demokratis harus didukung dengan netralitas aparat negara. Oleh karena itu, netralitas negara harus tetap menjadi prioritas agar pilpres jurdil dapat tercapai.

Lebih jauh Sahrin menyebut Anies Baswedan sejauh ini belum akan membentuk partai politik, termasuk juga belum memikirkan untuk masuk parpol yang ada saat ini. "Pilpres 2029 masih jauh. Pak Anies akan membentuk ormas kegiatan sosial dalam waktu dekat," ungkap Sahrin.

Adapun MK telah memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo saat membacakan amar putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis.

Dalam pertimbangan putusan, Wakil Ketua MK Saldi Isra mengatakan bahwa merujuk risalah pembahasan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu merupakan hak konstitusional partai politik.

Dalam konteks tersebut, Mahkamah menilai gagasan penyederhanaan partai politik dengan menggunakan hasil pemilu anggota DPR pada pemilu sebelumnya sebagai dasar penentuan hak partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan bentuk ketidakadilan.

#Putusan #MK #Anies #Politik #Oligarki #presiden #Capres #cawapres

06 November 2023

Terungkap, Segini Uang Pensiun Jokowi Setelah Jadi Presiden 2 Periode

29 November 2024

KPU Segera Terbitkan Panduan Sengketa Pilkada

23 Januari 2025

Hadiri Rapat Dengan Komisi X, Menteri Satryo Tak Usah Takut Ungkap PHK Karyawan

12 Agustus 2024

Jokowi dan Para Menteri Makan Malam di Depan Istana Garuda IKN

25 Agustus 2024

Kawal Putusan MK, Buruh Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kantor KPU

24 November 2024

Soal Jokowi dan 'Partai Cokelat', Siti Zuhro: Polri Jangan Jadi Alat Kepentingan Pribadi