Transaksi Tambang Emas Ilegal Capai Rp185 Triliun, PPATK Soroti Jaringan Aliran Dana

Bagikan

Foto: ANTARA/HO-Humas Polres Pasaman Barat. (Penambangan emas ilegal)

PPATK mengidentifikasi transaksi yang diduga berkaitan dengan tambang emas ilegal mencapai Rp185,03 triliun sepanjang 2023–2025. Total perputaran dana tercatat Rp992 triliun.

JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengidentifikasi transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan penambangan emas tanpa izin (PETI) mencapai Rp185,03 triliun sepanjang 2023–2025. Temuan tersebut mengungkap besarnya aktivitas keuangan di balik praktik pertambangan ilegal yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia.

Dalam laporan tahunannya, PPATK juga mencatat total perputaran dana yang berkaitan dengan dugaan aktivitas tersebut mencapai Rp992 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan tambang emas ilegal tidak hanya menyangkut aktivitas penggalian di lokasi tambang, tetapi juga melibatkan rantai distribusi dan perdagangan emas.

PPATK menyebut wilayah yang menjadi perhatian antara lain Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi, Sumatera Utara, dan Pulau Jawa. Hasil analisis transaksi keuangan menunjukkan adanya jaringan distribusi emas yang diduga berasal dari aktivitas penambangan tanpa izin.

Dugaan Aliran Emas Ilegal hingga Luar Negeri

Selain transaksi domestik, PPATK juga mengidentifikasi dugaan distribusi emas hasil PETI ke pasar luar negeri. Dalam laporan yang sama, transaksi ekspor emas ke Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat tercatat dengan total dana masuk ke rekening perusahaan terkait sebesar Rp155,30 triliun.

Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya penelusuran asal-usul emas yang masuk ke jalur perdagangan. Tanpa pengawasan yang memadai, hasil tambang ilegal berisiko bercampur dengan produksi dari perusahaan yang memiliki izin resmi.

Karena itu, penanganan PETI tidak cukup hanya menyasar aktivitas penambangan di lapangan. Penelusuran juga perlu mencakup pihak yang membiayai kegiatan, menampung hasil tambang, mengolah, hingga memperdagangkan emas.

PPATK Serahkan Hasil Analisis kepada Penegak Hukum

Sepanjang 2025, PPATK menyampaikan 22 hasil analisis kepada Kepolisian terkait dugaan penambangan emas tanpa izin di sejumlah wilayah. Analisis tersebut diharapkan dapat membantu aparat menelusuri pihak-pihak yang terlibat serta mengungkap aliran dana di balik aktivitas pertambangan ilegal.

Pada Oktober 2026, PPATK juga memperkuat kerja sama dengan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di sektor pertambangan.

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pertukaran informasi dan analisis guna meningkatkan transparansi serta integritas industri pertambangan nasional.

Besarnya nilai transaksi yang teridentifikasi menjadi tantangan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum. Penindakan perlu menjangkau seluruh rantai bisnis, termasuk jaringan keuangan yang memungkinkan hasil tambang ilegal masuk ke pasar resmi.

Meski demikian, nilai transaksi yang teridentifikasi PPATK merupakan transaksi yang diduga berkaitan dengan PETI, bukan keseluruhan nilai yang telah dipastikan sebagai hasil tindak pidana. Pembuktian keterlibatan pihak-pihak terkait tetap memerlukan proses penyelidikan dan penegakan hukum.

#PPATK #TambangIlegal #TambangEmas #PETI #PencucianUang #Pertambangan #EkonomiIndonesia

15 September 2025

KPK Periksa Khalid Basalamah Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji Kemenag

18 Maret 2026

Komnas HAM Tetapkan Andrie Yunus sebagai Pembela HAM Usai Kasus Penyiraman Air Keras

07 Maret 2026

Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Mengaku Tak Mengerti Birokrasi Pemerintahan

10 Juli 2026

KPK Telusuri Laporan Harta Kekayaan Jampidsus Febrie Adriansyah

14 Juni 2026

Judi Online Berkedok Game Anak Terbongkar, Polisi Tetapkan 69 Tersangka

12 Mei 2025

Mahasiswanya Buat Meme Prabowo-Jokowi, ITB Janji Beri Pembinaan soal Kesantunan dalam Berekspresi