Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Mengaku Tak Mengerti Birokrasi Pemerintahan

Bagikan

Foto: KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (FAR) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing. Foto/SindoNews

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terjaring OTT KPK terkait dugaan korupsi proyek outsourcing. Dalam pemeriksaan, ia mengaku tidak memahami birokrasi pemerintahan secara detail.

Pekalongan – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Penangkapan tersebut langsung menjadi sorotan publik karena melibatkan kepala daerah yang masih aktif menjabat.

OTT yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini berkaitan dengan dugaan praktik korupsi dalam pengadaan jasa outsourcing di lingkungan pemerintah daerah. Penyidik menduga terdapat pengaturan proyek agar dimenangkan oleh perusahaan tertentu yang memiliki keterkaitan dengan pihak terkait.

Dalam proses pemeriksaan awal, KPK juga mengamankan beberapa pihak dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk dimintai keterangan. Sejumlah barang bukti seperti dokumen dan perangkat elektronik turut disita guna mendalami dugaan praktik korupsi tersebut.

Kasus ini semakin menarik perhatian setelah Fadia Arafiq memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan. Ia mengaku tidak sepenuhnya memahami proses birokrasi pemerintahan yang berjalan di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam keterangannya kepada penyidik, Fadia menyatakan bahwa dirinya tidak terlalu memahami detail teknis dalam pengelolaan birokrasi maupun pengadaan proyek di pemerintahan. Ia mengaku banyak menyerahkan proses tersebut kepada perangkat daerah dan pejabat teknis yang menangani bidang terkait.

Meski demikian, KPK menegaskan bahwa kepala daerah tetap memiliki tanggung jawab atas kebijakan dan keputusan yang diambil dalam pemerintahan yang dipimpinnya. Oleh karena itu, penyidik akan terus mendalami peran masing-masing pihak dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

Setelah melalui proses pemeriksaan intensif, KPK kemudian menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka dan melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Penahanan ini dilakukan guna mempermudah proses penyelidikan serta mencegah kemungkinan penghilangan barang bukti.

Kasus OTT Bupati Pekalongan ini kembali menjadi pengingat bahwa praktik korupsi di tingkat daerah masih menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. KPK menegaskan komitmennya untuk terus memberantas tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu, termasuk yang melibatkan pejabat publik di tingkat daerah.

#FadiaArafiq #BupatiPekalongan #OTTKPK #BeritaHukum #Korupsi #BeritaIndonesia #KPK

29 April 2025

Begini Sanksi Hukum bagi Oknum Jual Beli Rokok Ilegal

31 Mei 2025

Ungkap Korupsi Asta Cita Prabowo, Usut Dugaan Andil Nadiem di Kasus Korupsi Laptop Rp9,98 Triliun

28 April 2025

Komisi IX DPR dan Kemenkes Akan Bahas Dokter PPDS Cabul RSHS Hari Ini

29 April 2025

Tak Ingin Kasus PPDS Terulang, Komisi IX Minta Kemenkes dan Kemendikti Saintek Wajibkan Tes Kejiwaan

18 April 2025

25 Kilogram Kokain Beredar di Aceh dan Sumut, Polisi Sebut Ada Peningkatan Jumlah Pengguna

22 April 2025

Tak Mau Tertangkap, Pencuri Motor Nyamar Jadi Tukang Buah Keliling di Bekasi