KPK Periksa Khalid Basalamah Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji Kemenag

Bagikan

Foto: Pemilik agensi perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour Khalid Basalamah berjalan untuk menjalani pemeriksaan di gedung Merah Putih KPK

KPK memeriksa Khalid Basalamah sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kemenag. Ia menyebut dirinya korban, sementara KPK sudah menyita aset terkait perkara.

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi terkait pengelolaan kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). Salah satu tokoh yang ikut dimintai keterangan adalah penceramah Khalid Basalamah. Ia hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dan menjalani pemeriksaan intensif selama hampir delapan jam.

Usai pemeriksaan, Khalid menyebut dirinya hadir sebagai saksi dan menegaskan bahwa ia maupun jamaahnya adalah korban dalam persoalan ini. “Kami ini korban, jamaah yang berangkat pun korban. Kami membayar biaya haji sesuai prosedur melalui pihak travel,” kata Khalid, Senin (9/9).

Dugaan Penyelewengan Kuota Tambahan

KPK diketahui tengah menelusuri dugaan penyalahgunaan kuota tambahan haji tahun 2024. Berdasarkan aturan, kuota harus dibagi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun, dalam Surat Keputusan Menteri Agama ditemukan pembagian tidak sesuai, bahkan ada alokasi hingga 50 persen untuk haji khusus.

Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan pihaknya mendalami proses pemberian visa dan kuota haji yang tidak sesuai aturan. Termasuk, bagaimana sejumlah pihak, seperti travel maupun individu, bisa mendapatkan kuota tambahan tersebut.

Nama Khalid Basalamah dan PT Muhibbah Mulia Wisata

Nama Khalid muncul setelah adanya tawaran visa dari PT Muhibbah Mulia Wisata, perusahaan milik Ibnu Mas’ud. Menurut Khalid, awalnya visa yang ditawarkan adalah untuk jalur furoda. Namun, kemudian berpindah ke jalur haji khusus tanpa sepengetahuannya.

“Jamaah kami ditawari visa furoda. Ternyata belakangan masuk ke jalur haji khusus. Ini yang sedang kami jelaskan ke penyidik,” ujar Khalid.

Penyitaan Aset dalam Kasus

Sejauh ini, KPK memang telah melakukan sejumlah penyitaan terkait perkara kuota haji, di antaranya dua unit rumah di Jakarta Selatan dengan nilai sekitar Rp6,5 miliar, uang tunai dalam bentuk dolar AS setara Rp26 miliar, serta beberapa mobil, tanah, dan bangunan.

Meski begitu, hingga saat ini tidak ada keterangan resmi yang menyebut penyitaan tersebut berasal dari Khalid Basalamah. Penceramah itu sendiri menegaskan posisinya adalah saksi, bukan tersangka, dan menunggu proses hukum berjalan.

Komitmen KPK

KPK menegaskan penyidikan kasus kuota haji masih berlangsung. Lembaga antirasuah ini berkomitmen mengusut tuntas dugaan korupsi agar pengelolaan haji lebih transparan dan tidak merugikan jamaah.

#KPK #KhalidBasalamah #Kasus #Korupsi #Kuota #Haji #Kemenag

16 September 2025

ICW Desak Penegak Hukum Usut Dugaan Korupsi Eks Menteri Budi Arie dan Dito Ariotedjo

28 April 2025

Imbas Kejagung terkait Korupsi Minyak, Direktur Keuangan PT Adaro Minerals Indonesia Diperiksa

01 Juni 2025

Kejagung Segera Panggil Nadiem, Terkait Spek Chromebook tak Sesuai hingga Markup 10 Kali Lipat

29 April 2025

Dalami Kasus PT ASDP, KPK Panggil Dirut PT Jembatan Nusantara Andi Mashuri

29 April 2025

Tak Ingin Kasus PPDS Terulang, Komisi IX Minta Kemenkes dan Kemendikti Saintek Wajibkan Tes Kejiwaan

19 April 2025

Dokter PPDS di UI Ditetapkan Tersangka Kasus Pornografi