Reformasi Polri Mendesak, Korupsi dan Kesewenangan Jadi Sorotan Utama Publik

Bagikan

Foto: (Foto: Dok. Antara/Hafidz Mubarak A)

Reformasi Polri dinilai mendesak. Isu korupsi dan kesewenang-wenangan aparat menjadi sorotan utama publik serta mendorong desakan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kepolisian di Indonesia.

Jakarta – Desakan reformasi Polri kembali menguat setelah berbagai kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang aparat kepolisian menjadi perhatian publik. Lembaga masyarakat sipil, akademisi, hingga organisasi internasional menilai bahwa reformasi menyeluruh mutlak diperlukan agar Polri kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Korupsi Jadi Ancaman Serius dalam Tubuh Polri

Penelitian dari sejumlah akademisi hukum, termasuk Universitas Diponegoro, menyoroti lemahnya sistem penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan Polri. Minimnya transparansi anggaran serta lemahnya pengawasan internal membuat aparat kepolisian rawan terjerat praktik korupsi.

Menurut Jurnal Law Reform (UNDIP), Polri membutuhkan rekonstruksi sistem pemberantasan korupsi, baik secara struktural maupun regulasi, agar dapat menjalankan fungsi penyidikan secara lebih efektif dan bebas dari intervensi kepentingan.

Penyalahgunaan Wewenang Jadi Akar Masalah

Selain korupsi, kesewenang-wenangan aparat juga menjadi isu yang mengemuka. Amnesty International Indonesia menilai penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum polisi menjadi akar dari berbagai kasus pelanggaran HAM. Mulai dari tindakan brutal saat mengamankan aksi demonstrasi hingga penyelesaian kasus yang diskriminatif menunjukkan masih lemahnya akuntabilitas.

Hukumonline mencatat ada tujuh persoalan mendesak dalam tubuh Polri, di antaranya penggunaan dana ilegal, minimnya pengawasan anggaran, serta praktik penegakan hukum yang cenderung represif.

Tuntutan Pengawasan dan Evaluasi Menyeluruh

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) maupun lembaga masyarakat sipil terus mendorong penguatan pengawasan eksternal terhadap Polri. Reformasi dianggap harus menekankan evaluasi kewenangan, transparansi anggaran, dan mekanisme akuntabilitas publik yang lebih tegas.

Kompas melaporkan bahwa sejumlah kasus penembakan tanpa prosedur hukum menambah panjang daftar praktik kesewenang-wenangan yang mencoreng wajah Polri. Karena itu, reformasi kelembagaan yang sistematis dinilai tidak bisa ditunda lagi.

Harapan untuk Polri yang Profesional

Publik berharap reformasi Polri bukan hanya jargon, tetapi benar-benar diwujudkan melalui langkah konkret. Transparansi anggaran, penguatan pengawasan, serta penindakan tegas terhadap oknum pelanggar hukum diyakini bisa memulihkan kepercayaan masyarakat.

Reformasi Polri menjadi keharusan, bukan sekadar pilihan, agar institusi kepolisian mampu menjalankan fungsi utamanya sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat dengan profesional serta berintegritas.

#Reformasi #Polri #Korupsi #Sorotan #Publik #pemerintahan

15 September 2025

Menkum: Pemerintah dan DPR Sudah Satu Suara Soal RUU Perampasan Aset

17 September 2025

DPR Dorong Revisi UU P2SK, Independen BI, OJK, dan LPS Terancam Terganggu

30 April 2025

Stok Beras Indonesia Tertinggi dalam 23 Tahun, Menteri Pertanian: Bulan April Melebihi 1 Juta Ton

28 April 2025

Prabowo Setujui Pembentukan Satgas Negosiasi Tarif Trump

20 Mei 2025

Jadi Ditjen Pajak, Bimo Diperintahkan Prabowo Perbaiki Sistem Coretax

13 Mei 2025

Usut Tuntas! Komisi I DPR Dorong TNI Investigasi Menyeluruh Kasus Ledakan Amunisi di Garut