Belum Ada Suppres, Dasco Tegaskan DPR Tak Terima Surat Pergantian Kapolri

Bagikan

Foto: Instagram/@sekretariat.kabinet

Belum Ada Suppres, Dasco Tegaskan DPR Tak Terima Surat Pergantian Kapolri

Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa hingga Jumat malam (12/9/2025), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum menerima Surat Presiden (Suppres) terkait pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Pernyataan ini sekaligus membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto sudah mengirimkan suppres untuk membahas calon Kapolri baru. Menurut Dasco, informasi tersebut tidak benar dan belum memiliki dasar hukum.

Dasco: Belum Ada Surat Masuk

Dasco menekankan, mekanisme pergantian Kapolri memiliki jalur resmi yang tidak bisa ditawar. Surat Presiden harus terlebih dahulu masuk ke pimpinan DPR untuk kemudian dibahas dalam rapat dan diteruskan ke Komisi III DPR RI guna dilakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon yang diajukan.

“Sampai saat ini pimpinan DPR belum menerima surat apa pun terkait pergantian Kapolri. Jadi kabar yang beredar hanya isu belaka,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan.

Ia menambahkan, jika memang ada suppres resmi, DPR pasti akan mengumumkan dan segera menindaklanjutinya sesuai aturan yang berlaku.

Isu Pergantian Kapolri

Belakangan, isu pergantian Kapolri ramai diperbincangkan publik. Sejumlah nama bahkan mulai disebut-sebut sebagai kandidat pengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun, hingga kini belum ada kepastian maupun konfirmasi dari pihak pemerintah.

Dasco meminta masyarakat tetap menunggu proses konstitusional berjalan dan tidak termakan spekulasi. “Kami imbau publik tidak terpengaruh isu liar yang beredar. Semua ada mekanismenya, mari kita tunggu jalannya prosedur,” tegas politisi Gerindra tersebut.

Mekanisme Pergantian Kapolri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Proses itu dimulai dari pengiriman suppres, kemudian uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III, hingga paripurna DPR.

Dengan demikian, pergantian Kapolri tidak bisa hanya didasarkan pada isu atau kabar tidak resmi. Semua keputusan tetap bergantung pada proses hukum dan politik yang sah.

#Suppres #Dasco #DPR #Kapolri #prabowo #presiden

26 Juli 2025

Badan Gizi Nasional Ralat Pernyataan Soal Kandungan Gizi Produk Kemasan

29 April 2025

UU BUMN Butuh Aturan Turunan, Erick Thohir: Jangan Sampai Tabrakan

18 Mei 2025

Tingkatkan Pesawat Presiden, Komisi I DPR: Efisiensi tak Sasar Anggaran Perawatan

30 April 2025

Pramono Beberkan Alasannya Tunjuk Cak Lontong Jadi Komisaris Ancol

16 September 2025

Anggaran Daerah Dipangkas, Dedi Mulyadi Klaim Operasional Tak Bisa Dikurangi

26 Mei 2025

Bapanas: Pertumbuhan Ekonomi Bergantung Pada Kestabilan Pangan