IPR: Prabowo Diminta Selektif Pilih Menpora dan Menko Polkam, Bukan Sekadar Bagi-Bagi Kursi

Bagikan

Foto: Antara

Direktur IPR Iwan Setiawan menilai Presiden Prabowo Subianto harus selektif pilih Menpora dan Menko Polkam, bukan sekadar ajang bagi-bagi kekuasaan.

Jakarta – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai lambatnya pengisian kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) bukan tanpa alasan. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto masih berhati-hati dalam menentukan sosok yang tepat untuk dua jabatan strategis tersebut.

Iwan mengingatkan agar pengisian pos kementerian itu tidak dijadikan ajang bagi-bagi kekuasaan semata. Ia menilai, Menpora dan Menko Polkam adalah posisi yang menuntut profesionalitas, integritas, serta kemampuan manajerial yang kuat.

“Menpora dan Menko Polkam tidak bisa hanya dilihat dari kepentingan politik. Presiden harus memastikan figur yang dipilih benar-benar memiliki kapasitas dan rekam jejak yang sesuai dengan kebutuhan negara,” ujar Iwan Setiawan, Jumat (12/9/2025).

Posisi Strategis dalam Pemerintahan

Menurut Iwan, Menpora memiliki peran vital dalam membangun generasi muda dan meningkatkan prestasi olahraga Indonesia. Sementara itu, Menko Polkam merupakan kementerian koordinatif yang berhubungan langsung dengan stabilitas politik, hukum, serta keamanan nasional.

“Kalau dua kursi ini hanya dijadikan alat kompromi politik, maka yang rugi adalah rakyat. Karena yang dibutuhkan sekarang adalah pemimpin yang mampu bekerja, bukan sekadar bagi-bagi jabatan,” jelasnya.

Prabowo Dinilai Hati-Hati

Iwan menilai, sikap hati-hati Prabowo dalam menentukan Menpora dan Menko Polkam patut diapresiasi. Meski lambat, langkah itu menunjukkan Presiden tidak terburu-buru mengambil keputusan hanya karena tekanan politik.

“Lebih baik sedikit lambat tapi menghasilkan pilihan yang tepat, daripada cepat tapi salah orang. Publik tentu menunggu keputusan Presiden dengan harapan besar,” tegas Iwan.

Harapan Publik

Dengan demikian, pengisian jabatan Menpora dan Menko Polkam diharapkan bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk menunjukkan komitmennya membangun kabinet yang kuat, profesional, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

“Rakyat menaruh harapan besar. Jadi, jangan sampai jabatan penting ini dipakai untuk sekadar mengakomodasi kepentingan politik jangka pendek,” pungkas Iwan.

#IPR #Prabowo #Menpora #MenkoPolkam #dasco

05 Agustus 2025

Presiden Prabowo Berikan Amnesti kepada Hasto dan Tom Lembong: Langkah Politik Rekonsiliasi?

29 Mei 2025

Sampai di Yogyakarta, Prabowo akan Dampingi Macron Kunjungi Akmil dan Candi Borobudur

15 September 2025

Menkum: Pemerintah dan DPR Sudah Satu Suara Soal RUU Perampasan Aset

13 Mei 2025

Ledakan Amunisi TNI Di Garut, Dedi Mulyadi Janji Biayai Kuliah Anak Para Korban

21 Mei 2025

Dapatkan Baret Biru, 1.117 Prajurit TNI Siap Jaga Perdamaian Dunia

29 Mei 2025

Menko AHY Desak Pelaku Usaha Terlibat Atasi Persoalan Polusi Udara