UU BUMN Butuh Aturan Turunan, Erick Thohir: Jangan Sampai Tabrakan

Bagikan

Foto: Inilah.com/Rizki

UU BUMN yang baru disetujui ini masih berada pada tahap awal. Oleh karena itu, beragam ketentuan teknis—termasuk tentang status hukum posisi di BUMN—perlu disusun secara detail dari awal agar tidak menimbulkan masalah di masa depan.

Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal disertai dengan peraturan pelaksana. Peraturan ini bertujuan untuk menegaskan bahwa posisi Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas dalam BUMN tidak termasuk dalam kategori penyelenggara negara.

Pernyataan tersebut diungkapkan Erick setelah menjalin pertemuan dengan tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyatakan bahwa penyusunan peraturan pelaksana adalah bagian dari upaya untuk menyelaraskan dengan lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), guna menghindari duplikasi kewenangan dan pelaksanaan tugas.

“Alasan kita melakukan sinkronisasi dengan KPK, Kejaksaan, BPK, adalah untuk memastikan bahwa semuanya berlangsung dengan transparan, serta adanya juklak-juklak mengenai tugas yang lebih spesifik,” terang Erick di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada hari Selasa (29/4/2025).

Ia menambahkan bahwa UU BUMN yang baru disetujui ini masih berada pada tahap awal. Oleh karena itu, beragam ketentuan teknis—termasuk tentang status hukum posisi di BUMN—perlu disusun secara detail dari awal agar tidak menimbulkan masalah di masa depan.

“Iya pasti (definisi turunan). Ini kan namanya baru lahir. Baru lahir, belum jalan. Justru kita rapikan sebelum jalan, daripada nanti ikut geng motor tabrak-tabrakan, mendingan kita rapikan,” ucapnya.

Namun demikian, Erick belum bersedia menjelaskan lebih jauh mengenai bentuk aturan turunan tersebut sebelum proses sinkronisasi rampung. Ia khawatir penjelasan prematur akan menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Iya itu UU-nya ada definisinya, tapi tentu ini yang kita harus sinkronisasi. Saya tidak mau terlalu mendetailkan, nanti ada perbedaan persepsi yang jadi polemik baru. Nah, ini yang kita tidak mau, kenapa sejak awal kita langsung rapatkan,” sambung Erick.

Sebagai informasi, UU BUMN yang disahkan tahun ini mencantumkan ketentuan baru yang menyatakan bahwa Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukanlah penyelenggara negara.

Ketentuan ini tertuang secara eksplisit dalam Pasal 9G, yang berbunyi: "Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara."

Sementara itu, Pasal 87 angka 5 menegaskan bahwa pegawai BUMN juga tidak termasuk penyelenggara negara, selama proses pengangkatan dan pemberhentiannya mengacu pada peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

#UU #BUMN #ErickThohir #GengMotor #pemerintah #kabintmerahputih

28 April 2025

BUMD Harus Jadi Kekuatan Ekonomi Baru, Bukan Hanya Perihal Bagi-bagi Jabatan

17 September 2025

5 Ribu Dapur MBG Diduga Fiktif, DPR Desak Audit dan Transparansi

28 April 2025

Program MBG Harus Profesional dan Fokus Berdayakan UMKM

13 September 2025

Belum Ada Suppres, Dasco Tegaskan DPR Tak Terima Surat Pergantian Kapolri

17 September 2025

Menteri Pigai Bentuk Tim Khusus Cari 3 Orang Hilang Usai Demo Ricuh Jakarta

30 April 2025

Stok Beras Indonesia Tertinggi dalam 23 Tahun, Menteri Pertanian: Bulan April Melebihi 1 Juta Ton