OJK Setujui Pinjol Capai Limit Rp10 Miliar, DPR Minta Prioritaskan Perlindungan Masyarakat

Bagikan

Foto: Dok. DPR RI

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti proses penyusunan peraturan baru bagi perusahaan fintech peer-to-peer lending (P2P) dan pinjaman online (Pinjol) yang saat ini sedang disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti proses penyusunan peraturan baru bagi perusahaan fintech peer-to-peer lending (P2P) dan pinjaman online (Pinjol) yang saat ini sedang disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ia mengingatkan seluruh pemangku kepentingan bahwa peraturan yang diambil harus mengutamakan keselamatan dan keamanan masyarakat.

Menurutnya, kondisi masyarakat Indonesia saat ini masih minim pengetahuan yang komprehensif tentang syarat dan ketentuan pinjaman online, sehingga banyak masyarakat yang masih terjebak dalam utang pinjaman dan berada dalam situasi yang sangat sulit.

“Dalam realitasnya masyarakat yang terlilit utang pinjol semakin banyak, sehingga edukasi menjadi satu hal yang penting dilakukan kepada masyarakat untuk melindungi mereka agar tidak terjebak dalam kondisi gagal bayar,” ujar Puan dalam keterangannya dikutip di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Berdasarkan data yang dilansir dari OJK, masyarakat yang terlilit utang pinjol mencapai hampir 5 persen dari penduduk Indonesia. Berbagai permasalahan sosial juga muncul akibat pinjol yang mencari keuntungan dengan modus memanfaatkan kondisi masyarakat yang kesulitan, bahkan ada beberapa kasus bunuh diri karena pinjol.

Rancangan Peraturan OJK tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBBTI) pun sudah masuk dalam tahap penyelarasan. Dalam RPOJK LPBBTI direncanakan penyesuaian batas maksimum pendanaan produktif dari sebelumnya Rp2 miliar menjadi Rp10 miliar.

Puan menekankan pemerintah, dalam hal ini OJK, harus tegas dalam menegakkan aturan yang menjaga agar konsumen pinjol dibatasi cara dan angkanya. Data Statistik Fintech Lending OJK tahun 2023 menemukan mayoritas nasabah pinjol adalah generasi muda, terutama dari kelompok usia 19 sampai 34 tahun.

Kalangan generasi Z dan Milenial tercatat sebagai kelompok usia penerima terbesar kredit pinjol, yakni 54,06 persen atau mencapai Rp27,1 triliun. “Dari data terlihat bahwa yang paling banyak melakukan pinjaman online itu generasi Z dan Milenial, ini yang harus kita perhatikan dan lindungi. Mereka pemimpin masa depan bangsa yang harus dilindungi dari permasalahan-permasalahan seperti ini,” jelas politikus Fraksi PDI Perjuangan ini.

Pada rancangan aturan itu dijelaskan bahwa pencairan dana hingga Rp10 miliar hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat dan kriteria yang telah ditentukan. Adapun kriterianya ialah perusahaan penyedia jasa pinjaman harus memiliki rasio wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) maksimum 5 persen.

Selain itu, perusahaan tidak boleh sedang dalam sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya dari OJK. Melihat hal tersebut, Puan menekankan pentingnya edukasi, sosialisasi dan perlindungan regulasi untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat.

“Edukasi, sosialisasi, dan jaminan regulasi yang tegas dan pengawasan yang ketat menjadi hal yang penting agar masyarakat dapat membuat keputusan yang bijaksana saat menggunakan layanan pinjaman online,” tegas Puan.

Lebih lanjut, Puan meminta pemerintah memberikan pengawasan kepada Fintech P2P lending. Dirinya menegaskan pemerintah dan pihak berwenang lainnya harus memastikan layanan pinjol yang digunakan masyarakat adalah layanan legal.

“Bagaimana pemerintah menjamin agar pinjol-pinjol ilegal tidak lagi menjamur, dan tegas menerapkan penegakan hukum pada pinjol-pinjol ilegal yang memudahkan pemberian syarat pinjaman tapi sangat merugikan masyarakat karena bunganya yang tinggi," ujar Puan.

Layanan pinjaman, tambah Puan, harus memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

#ojk #pinjol #dpr #masyarakat #pemerintah #puanmaharani

16 Juli 2024

OJK Setujui Pinjol Capai Limit Rp10 Miliar, DPR Minta Prioritaskan Perlindungan Masyarakat

02 Januari 2025

Pj Gubernur Jakarta Kumpulkan Seluruh ASN Pemprov DKI Kawal APBD Rp91,34 Triliun

16 Juli 2024

Ormas Muhammadiyah Tanggapi Pertemuan Presiden Israel dan 5 Nahdliyin NU

01 Januari 2025

Prabowo Sapa Prajurit Papua Lewat 'Video Call' saat Malam Tahun Baru

19 Maret 2025

Ramai Larangan Drone di Bromo Karena Ada Ladang Ganja, Ini Faktanya

09 April 2025

Petinggi MUI Tolak Rencana Prabowo Evakuasi 1.000 Rakyat Gaza, Begini Alasannya