Kurangi Ketergantungan Impor, DPR Dorong Revisi UU Pangan untuk

Bagikan

Foto: Shutterstock

UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012 tidak berhasil mengendalikan dominasi produk impor, dan bahkan tidak memberikan hukuman tegas untuk praktik impor berlebihan yang merugikan para petani lokal.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, menekankan betapa pentingnya untuk merevisi Undang-Undang (UU) Pangan, demi memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan yang semakin mendesak pada impor.

“Seperti yang pernah dinyatakan oleh Bung Karno, pangan adalah soal hidup dan mati sebuah bangsa. Namun, undang-undang kita saat ini tidak mampu memastikan ketahanan pangan, apalagi kedaulatan pangan,” ungkap Johan di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Selasa (20/5/2025).

Dia berpendapat bahwa UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012 tidak berhasil mengendalikan dominasi produk impor, dan bahkan tidak memberikan hukuman tegas untuk praktik impor berlebihan yang merugikan para petani lokal.

“Revisi undang-undang ini perlu didasarkan pada prinsip konstitusional, yaitu perlindungan kepada rakyat serta penguasaan negara atas sumber daya pangan. Negara tidak boleh menyerahkan urusan pangan hanya pada mekanisme pasar. Sebaliknya, negara harus aktif, memimpin, dan memastikan bahwa rakyat mendapatkan perlindungan dalam urusan pangan,” jelasnya dengan tegas.

Johan kemudian menguraikan tiga kelemahan utama dari UU Pangan yang berlaku saat ini, yaitu kurangnya fokus pada produksi dalam negeri, tidak adanya hukuman untuk impor yang berlebihan, serta kurangnya penguatan terhadap pasal 33 UUD 1945 yang berbicara tentang penguasaan negara terhadap sumber daya alam.

Tak hanya itu, ia juga sempat menyoroti lemahnya kebijakan cadangan pangan.

“Bulog hanya diberi kuota menyerap 3 juta ton dari total produksi 19 juta ton. Lalu, nasib 16 juta ton produksi petani ke mana?," kata dia.

Selain itu, harga beras dalam negeri yang masih tinggi juga tak luput dari kritikannya terhadap pemerintah.

RUU Pangan, kata Johan, harus menegaskan batasan kuantitatif dan prosedur ketat dalam kebijakan impor. Ia menyerukan perumusan strategi swasembada pangan yang bukan hanya wacana politik, tapi langkah berdaulat dalam menghadapi krisis global, konflik geopolitik, dan perubahan iklim.

Ia juga menyarankan adanya reformasi kelembagaan, termasuk pembentukan Kementerian Pangan sebagai institusi teknis yang menggabungkan fungsi Bulog dan Bappenas dalam urusan pangan. “Tapi Bulog harus tetap ada dan diperkuat sebagai instrumen pemerintah,” kata Johan

#DPR #Revisi #UU #Pangan #Impor

02 Juni 2024

Jokowi Komitmen Tegaskan Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

24 November 2024

Tak Punya Modal Maju Pilkada, Gubernur Bengkulu Rohidin Peras Anak Buah Cari Dana logistik Tambahan

06 April 2025

Bupati Indramayu Lucky Hakim Liburan Diam-diam Ke Jepang, Abaikan WA Gubernur

30 Januari 2025

Dukung Kebijakan Presiden terkait Efisiensi Anggaran, DPD: Cegah Kebocoran Anggaran Pemerintah Pusat

17 Juli 2024

Jokowi Sebut Jateng dan Jakarta Potensial untuk Kaesang Maju Pilgub, PKB: Umurnya Belum Cukup

22 November 2024

Enggan Beri Sambutan, Gibran Hadiri Rembuk Tani Nasional di Semarang