Masuk Bahasan Muktamar, PKB Akui Ada Perubahan Peta Pilkada Usai Putusan MK

25 Agustus 2024 | Author : Susanti

Foto: Tangkapan Layar/Inilah.com/Syahidan

Wakil Sekjen PKB Shayful Huda membenarkan adanya perubahan peta Pilkada 2024 menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pengangkatan kepala daerah.

Wakil Sekjen PKB Shayful Huda membenarkan adanya perubahan peta Pilkada 2024 menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pengangkatan kepala daerah.

Perubahan tersebut akan dibahas dalam rapat PKB yang digelar di Bali pada 24-25 Agustus 2024.

“Ada sebagian keputusan pengusungan calon dari PKB termasuk menyesuaikan apa yang sudah diputuskan oleh MK di beberapa kabupaten kota. Walaupun tidak drastis," kata Syaiful Huda saat konferensi pers Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (24/8/2024).

Ia menyatakan bahwa perubahan peta Pilkada 2024 ini akan dibahas menjadi rekomendasi PKB yang bakal diumumkan saat penutupan Muktamar besok.

“Nanti dalam rekomendasi kita lihat dalam rekomendasi ada dua aspek rekomendasi eksternal dan rekomendasi internal, nanti dua-duanya kita lihat diumumkan di akhir penutupan Muktamar,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifudin menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal persyaratan pencalonan kepala daerah.

“Kami ulangi lagi, sebagaimana berita beredar, KPU dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan MK,” kata Afif di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Langkah itu telah dilakukan KPU dengan mengajukan konsultasi dengan DPR soal dua putusan terbaru MK dan MA beberapa waktu lalu.

Sebagai informasi, putusan MK soal persyaratan pencalonan kepala daerah beberapa waktu lalu menimbulkan ‘polemik’ khususnya bagi DPR.

MK beberapa waktu lalu mengeluarkan dua putusan terkait tahapan pencalonan kepala daerah. Putusan Nomor 60/PUU/XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

#Muktamar #PKB #Pilkada #PutusanMK

01 Februari 2024

Mahfud Pamit Dari Kabinet Jokowi, Anies Beri Tanggapan

21 Juli 2024

Ormas Bang Japar Angkat Anies Cagub DKI: Kita Kembalikan Jakarta yang Maju Kotanya, Bahagia Warganya

19 Agustus 2024

Gantikan Nezar Patria, Sosok Wamenkominfo Baru Angga Raka Prabowo: Mantan Sekpri Prabowo

31 Mei 2024

Pansel KPK harus Tegas Coret Calon Pimpinan Bermasalah

06 September 2024

Banyak Terjadi PHK Industri Tekstil, DPR Minta Perketat Produk Impor

18 Juli 2024

Diperiksa KPK, Walikota Semarang Sudah Resmi Tersangka?

04 September 2023

Demokrat terbuka terhadap transformasi koalisi, termasuk bergabung dengan PDIP

30 Mei 2024

Terbaru! Jokowi Lantik Kepala BPKP M Yusuf Ateh jadi Ketua Pansel KPK

16 Agustus 2024

Presiden Terpilih Prabowo Akan Hadiri Sidang Tahunan MPR 2024 Hari Ini

03 September 2023

Respon Jokowi Geleng-Geleng Lihat Rakyatnya Berkelahi karena Politik

10 Juni 2024

PDIP Angkat Ahok untuk Pilgub Sumut, Pakar: Wacana Menarik

31 Agustus 2023

Terbaru! Survei Capres 2024: Anies Vs Prabowo Vs Ganjar

09 September 2023

Heboh! Ini Arti Kode Keras Ridwan Kamil Yang Ia Sebut "Breaking News"

28 Juni 2024

Total Korupsi SYL Rp 44,7 M, Jaksa KPK: Diantaranya Mengalir ke Partai NasDem

19 Oktober 2023

Mahfud MD Cawapres Ganjar Pranowo, Netizen Ingat Hal Ini