Masuk Bahasan Muktamar, PKB Akui Ada Perubahan Peta Pilkada Usai Putusan MK

Bagikan

Foto: Tangkapan Layar/Inilah.com/Syahidan

Wakil Sekjen PKB Shayful Huda membenarkan adanya perubahan peta Pilkada 2024 menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pengangkatan kepala daerah.

Wakil Sekjen PKB Shayful Huda membenarkan adanya perubahan peta Pilkada 2024 menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pengangkatan kepala daerah.

Perubahan tersebut akan dibahas dalam rapat PKB yang digelar di Bali pada 24-25 Agustus 2024.

“Ada sebagian keputusan pengusungan calon dari PKB termasuk menyesuaikan apa yang sudah diputuskan oleh MK di beberapa kabupaten kota. Walaupun tidak drastis," kata Syaiful Huda saat konferensi pers Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (24/8/2024).

Ia menyatakan bahwa perubahan peta Pilkada 2024 ini akan dibahas menjadi rekomendasi PKB yang bakal diumumkan saat penutupan Muktamar besok.

“Nanti dalam rekomendasi kita lihat dalam rekomendasi ada dua aspek rekomendasi eksternal dan rekomendasi internal, nanti dua-duanya kita lihat diumumkan di akhir penutupan Muktamar,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifudin menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal persyaratan pencalonan kepala daerah.

“Kami ulangi lagi, sebagaimana berita beredar, KPU dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan MK,” kata Afif di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Langkah itu telah dilakukan KPU dengan mengajukan konsultasi dengan DPR soal dua putusan terbaru MK dan MA beberapa waktu lalu.

Sebagai informasi, putusan MK soal persyaratan pencalonan kepala daerah beberapa waktu lalu menimbulkan ‘polemik’ khususnya bagi DPR.

MK beberapa waktu lalu mengeluarkan dua putusan terkait tahapan pencalonan kepala daerah. Putusan Nomor 60/PUU/XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

#Muktamar #PKB #Pilkada #PutusanMK

31 Juli 2023

Goda Khofifah Gabung di Tim Pemenangan Ganjar, Sandiaga: Kalau Mau Ini Luar Biasa

12 Mei 2025

RUU Perampasan Aset Sudah Tak Kunjung Dibasah, Sikap Gerindra jadi Sorotan

23 Januari 2025

Hadiri Rapat Dengan Komisi X, Menteri Satryo Tak Usah Takut Ungkap PHK Karyawan

09 April 2025

Nasib Lucky Hakim Bupati Indramayu, Ditentukan Kemendagri Dalam 14 Hari Kedepan

20 Juli 2024

Siap Maju Pilkada 2024, Elektabilitas Sespri Iriana Jokowi Naik di Pilwalkot Bogor

13 Desember 2024

Berbeda Dengan Golkar, Demokrat Nilai Usulan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD Harus Dikaji