Masuk Bahasan Muktamar, PKB Akui Ada Perubahan Peta Pilkada Usai Putusan MK

25 Agustus 2024 | Author : Susanti

Foto: Tangkapan Layar/Inilah.com/Syahidan

Wakil Sekjen PKB Shayful Huda membenarkan adanya perubahan peta Pilkada 2024 menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pengangkatan kepala daerah.

Wakil Sekjen PKB Shayful Huda membenarkan adanya perubahan peta Pilkada 2024 menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pengangkatan kepala daerah.

Perubahan tersebut akan dibahas dalam rapat PKB yang digelar di Bali pada 24-25 Agustus 2024.

“Ada sebagian keputusan pengusungan calon dari PKB termasuk menyesuaikan apa yang sudah diputuskan oleh MK di beberapa kabupaten kota. Walaupun tidak drastis," kata Syaiful Huda saat konferensi pers Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (24/8/2024).

Ia menyatakan bahwa perubahan peta Pilkada 2024 ini akan dibahas menjadi rekomendasi PKB yang bakal diumumkan saat penutupan Muktamar besok.

“Nanti dalam rekomendasi kita lihat dalam rekomendasi ada dua aspek rekomendasi eksternal dan rekomendasi internal, nanti dua-duanya kita lihat diumumkan di akhir penutupan Muktamar,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifudin menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal persyaratan pencalonan kepala daerah.

“Kami ulangi lagi, sebagaimana berita beredar, KPU dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan MK,” kata Afif di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Langkah itu telah dilakukan KPU dengan mengajukan konsultasi dengan DPR soal dua putusan terbaru MK dan MA beberapa waktu lalu.

Sebagai informasi, putusan MK soal persyaratan pencalonan kepala daerah beberapa waktu lalu menimbulkan ‘polemik’ khususnya bagi DPR.

MK beberapa waktu lalu mengeluarkan dua putusan terkait tahapan pencalonan kepala daerah. Putusan Nomor 60/PUU/XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

#Muktamar #PKB #Pilkada #PutusanMK

05 Oktober 2023

Khofifah Kandidat Kuat menjadi pendamping Ganjar, Siap bertemu Megawati

31 Desember 2023

Menganal Sosok Selvi Ananda, Istri Gibran Rakabuming Raka Cawapres Prabowo

03 Juli 2024

Korban Trauma Usai Hubungan Badan dengan Hasyim Asy'ari

29 Mei 2024

Sebut Nama Ibu Iriana Jokowi, Istri SYL Ngaku Tak Beli Tas Mewah Sejak 2015

28 Juni 2024

Bantah Jokowi Majukan Namanya di Pilgub Jakarta, Kaesang: Kebohongan Publik

20 Juli 2024

Menang Pilpres Karena Makan Siang Gratis, Prabowo-Gibran Jangan Janji Belaka

29 November 2024

Kabinet Merah Putih Kompak, Prabowo: Kerja Tuntas Untuk Rakyat

30 Oktober 2023

Anies Kritik Dinasti Politik, Fraksi Prabowo-Gibran Tanggapi Keras

23 September 2023

Isu Duet Prabowo-Ganjar Bikin Heboh, Parpol Ikut Bersuara

14 Juli 2024

Beri Dukungan Panglima GAM Maju, Projo Siapkan Bakal Calon Pilkada 2024

15 Juni 2024

PDIP akan Ajukan Praperadilan Imbas Penyitaan HP Hasto Ditolak Bareskrim

07 Juli 2024

Masuk Bursa Pilkada Jakarta dan Jateng, Ini Tanggapan Kaesang

31 Juli 2023

Kopdar Bareng Ratusan Purnawirawan TNI-POLRI, Ganjar Banyak Terima Masukan

21 Agustus 2024

Tegas! PDIP Tolak Pengesahan RUU Pilkada Dibawa ke Rapat Paripurna

01 Agustus 2023

Tak Ingin Buru-buru Ambil Sikap, PKN Tunggu Paslon Lengkap Untuk Dukung Capres 2024