Masuk Bahasan Muktamar, PKB Akui Ada Perubahan Peta Pilkada Usai Putusan MK

25 Agustus 2024 | Author : Susanti

Foto: Tangkapan Layar/Inilah.com/Syahidan

Wakil Sekjen PKB Shayful Huda membenarkan adanya perubahan peta Pilkada 2024 menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pengangkatan kepala daerah.

Wakil Sekjen PKB Shayful Huda membenarkan adanya perubahan peta Pilkada 2024 menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pengangkatan kepala daerah.

Perubahan tersebut akan dibahas dalam rapat PKB yang digelar di Bali pada 24-25 Agustus 2024.

“Ada sebagian keputusan pengusungan calon dari PKB termasuk menyesuaikan apa yang sudah diputuskan oleh MK di beberapa kabupaten kota. Walaupun tidak drastis," kata Syaiful Huda saat konferensi pers Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (24/8/2024).

Ia menyatakan bahwa perubahan peta Pilkada 2024 ini akan dibahas menjadi rekomendasi PKB yang bakal diumumkan saat penutupan Muktamar besok.

“Nanti dalam rekomendasi kita lihat dalam rekomendasi ada dua aspek rekomendasi eksternal dan rekomendasi internal, nanti dua-duanya kita lihat diumumkan di akhir penutupan Muktamar,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifudin menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal persyaratan pencalonan kepala daerah.

“Kami ulangi lagi, sebagaimana berita beredar, KPU dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan MK,” kata Afif di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Langkah itu telah dilakukan KPU dengan mengajukan konsultasi dengan DPR soal dua putusan terbaru MK dan MA beberapa waktu lalu.

Sebagai informasi, putusan MK soal persyaratan pencalonan kepala daerah beberapa waktu lalu menimbulkan ‘polemik’ khususnya bagi DPR.

MK beberapa waktu lalu mengeluarkan dua putusan terkait tahapan pencalonan kepala daerah. Putusan Nomor 60/PUU/XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

#Muktamar #PKB #Pilkada #PutusanMK

18 Agustus 2024

5 Amanat Penting Megawati saat Pimpin Upacara HUT ke-79 RI

06 Mei 2024

Pesan Luhut untuk Prabowo, Sindir Orang Toxic Di Pemerintahan

04 September 2023

Mengusut korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan era Cak Imin, KPK memastikan tak ada kaitannya denga

29 November 2024

Panggil Menteri Sore Ini, Prabowo Akan Gelar Rapat Kabinet Usai Kunjungan Ke 6 Negara

22 Oktober 2023

Setelah Partai Golkar, Gibran Mau Minta Restu Demokrat, Ini Tanggapan SBY

09 November 2024

KPU Tegaskan Akan Komitmen Cegah Kekerasan Gender Pada Pemilu 2024

01 Januari 2025

Jengah Dengan Sikap Hasto, Pengurus PDIP Pemalang Surati KPK

17 Mei 2024

KPK Geledah Rumah Adik SYL, Temukan Barang Bukti Penting

10 Agustus 2023

Bawaslu Punya Kewenangan Hentikan Tahapan Jika Bermasalah, Ketua Bawaslu Anggap Lumrah

23 Juli 2024

Jokowi Resmi Keluarkan Perpres Aturan Main Izin Tambang Bagi Ormas Keagamaan

21 Juli 2024

Ormas Bang Japar Angkat Anies Cagub DKI: Kita Kembalikan Jakarta yang Maju Kotanya, Bahagia Warganya

15 November 2024

Sambut Dukungan, Pramono-Rano Sambangi Rumah Anie Baswedan

28 Oktober 2024

Nasib IKN Di Kabinet Merah Putih, Mensesneg: Kita Lihat Nanti

23 Agustus 2024

Golkar Tegaskan KIM Plus akan Taat dengan Putusan MK

23 Agustus 2024

Ramai Dihujat Politik Dinasti, Zulhas Akui Jokowi Mengabdi Untuk Negara Tanpa Kenal Lelah