Masih Tak Terima Hasil Pengumuman KPU, PDIP Minta MPR Tunda Pelantikan Prabowo-Gibran

Bagikan

Foto: IDE Times

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan (PDIP) Gayus Lumbuun optimis gugatan yang diajukan pihaknya dapat membawa masukan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan (PDIP) Gayus Lumbuun optimis gugatan yang diajukan pihaknya dapat membawa masukan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dalam melantik presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, mendatang.

Menurutnya, Ajuan Gugatan tersebut membawa harapan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) final dengan binding dan bijaksana.

“Namun esensi putusan itu yang kita harapkan,” kata Gayus di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Cakung, Jakarta Timur, Kamis (2/5/2024).

Gayus menegaskan, bahwa gugatannya di PTUN tidak akan mempengaruhi putusan MK yang menetapkan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Baginya, tidak ada putusan lain yang bisa membatalkan putusan MK yang final dan binding.

“Tidak ada membatalkan, artinya putusan ini kami membayangkan tidak akan ada,” ucap Gayus.

Namun, ia menegaskan bahwa gugatan ini akan mengungkapkan kelayakan Prabowo-Gibran memimpin Bangsa Indonesia. Maka diperlukan bukti-bukti konkret bagi MPR untuk dapat mempertimbangkan pelantikan keduanya mendatang.

“Maka rakyat yang diwakili Senayan di legislatif, yaitu MPR, wadahnya seluruh rakyat mempunyai keabsahan berpendapat itu ada di sana diwakili, dia akan memikirkan apakah sebuah produk yang diawali melanggar hukum itu bisa dilaksanakan,” Tegasnya.

# pdip #mpr #prabowogibran #presiden #wakilpresiden #indonesia #politik

01 Januari 2025

Belum Ditahan KPK, Hasto Akui Kantongi Kartu AS Iriana Jokowi

17 Oktober 2023

Putusan MK Untungkan Gibran Jadi Cawapres, Ini Kata Jokowi!

07 Oktober 2024

Akan Bertemu Prabowo, Megawati Kembali Ziarah ke Makam Bung Karno di Blitar

29 Agustus 2023

Budiman Sudjatmiko Dipecat PDIP, 2 Partai Siap Buka Pintu

09 September 2023

Elit Demokrat Percaya diri, SBY: Megawati bisa menerima AHY

16 September 2025

Golkar Kritik KPU: Dokumen Dasar Capres-Cawapres Harus Terbuka untuk Publik