Irjen Eko Hadi Dipecat dari Polri Buntut Kasus Penyadapan Prabowo

Bagikan
17 November 2026 | Author :
Foto: Irjen Eko Hadi Santoso (Dok. Polri TV)
Polri menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen Eko Hadi terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Eko menyatakan akan mengajukan banding.
JAKARTA – Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Keputusan tersebut diambil setelah Eko menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) pada Selasa (17/11/2026).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan majelis sidang menyatakan Eko melakukan perbuatan tercela. Ia juga dinilai terlibat dalam pemufakatan kegiatan akses ilegal atau *illegal access* menggunakan perangkat teknologi milik Polri.

Menurut Trunoyudo, tindakan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan akses atau perangkat teknologi kepolisian untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Sidang etik yang berlangsung di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, itu turut memeriksa sembilan saksi. Salah satunya merupakan saksi yang diajukan untuk meringankan pihak Eko.

Selain sanksi administratif berupa PTDH, majelis juga menjatuhkan sanksi etika dengan menyatakan perilaku Eko sebagai perbuatan tercela.

Eko Hadi Ajukan Banding

Meski telah dijatuhi sanksi pemecatan, Eko Hadi menyatakan akan mengajukan banding atas putusan sidang etik tersebut.

Trunoyudo menjelaskan mekanisme banding telah diatur dalam Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026. Polri selanjutnya akan membentuk komisi banding untuk memeriksa permohonan tersebut.

Sementara itu, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Choirul Anam, mengungkapkan Eko sempat menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf dalam persidangan.

Menurut Anam, Kompolnas turut mengawasi jalannya sidang dan menilai seluruh pihak telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan, termasuk menghadirkan saksi yang meringankan.

Empat Perwira Tinggi Terseret Kasus Penyadapan

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo sebelumnya menyeret empat perwira tinggi Polri. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Bareskrim Polri sebelumnya mengungkap dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, hingga kalangan pengusaha.

Irjen Ahrie Sonta juga telah lebih dahulu dijatuhi sanksi PTDH melalui sidang etik pada 10 November 2026. Ia turut mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Adapun proses etik terhadap para personel Polri tersebut menjadi bagian dari penanganan internal kepolisian. Sementara itu, proses hukum pidana dalam perkara dugaan penyadapan ilegal masih menjadi perkembangan tersendiri.
Baca Juga
• RANS Terima Kontrak Rp14,69 Miliar dari Dua Kementerian, ICW Soroti Transparansi
• Buntut Temuan Fasilitas Mewah, 5 Pejabat Lapas Cibinong Dinonaktifkan
• Geledah Rumah Tersangka Korupsi Sritex, Kejaksaan Sita 15 Barang Bukti
• Dokter PPDS di UI Ditetapkan Tersangka Kasus Pornografi
• Febrie Adriansyah Resmi Mundur dari Jabatan Jampidsus
#IrjenEkoHadi #PenyadapanPrabowo #Polri #SidangEtik #PTDH #PrabowoSubianto #BeritaNasional
Ide Times adalah Portal Media Online yang menyajikan Berita Terkini dan Terbaru seputar Informasi, News Update, Politik, Ekonomi, Humaniora dan Gaya Hidup.