RANS Terima Kontrak Rp14,69 Miliar dari Dua Kementerian, ICW Soroti Transparansi

Bagikan

Foto: Potret Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di Istana Kepresidenan. Instagram/raffinangita1717

ICW menyoroti kontrak pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia dari dua kementerian pada 2024–2026. Transparansi dan efektivitas anggaran dipertanyakan.

JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian pemerintah yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Berdasarkan data pengadaan pemerintah yang dipaparkan ICW, nilai delapan paket kontrak perusahaan tersebut mencapai Rp14,69 miliar sepanjang 2024 hingga 2026.

Sorotan tersebut disampaikan ICW pada Senin (9/11/2026). Organisasi antikorupsi itu mempertanyakan transparansi, kewajaran harga, efektivitas penggunaan anggaran, hingga potensi konflik kepentingan dalam pengadaan jasa influencer menggunakan anggaran negara.

Berdasarkan data yang disebut ICW bersumber dari portal pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terdapat lima paket pengadaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 serta tiga paket dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025 hingga 2026.

Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten melalui YouTube RANS Entertainment, Instagram dan TikTok akun Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, serta jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan.

Nilai keseluruhan kontrak tercatat sebesar Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar. Angka tersebut merupakan nilai kontrak perusahaan, bukan jumlah uang yang secara otomatis diterima Raffi Ahmad secara pribadi.

Rincian Kontrak RANS dari Dua Kementerian

Dari lima paket pengadaan Kemendikbudristek pada 2024 melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya, nilai kontrak terbesar berasal dari jasa kehadiran dalam acara atau event attendance sebesar Rp2,52 miliar.

Sementara itu, pengadaan penayangan Instagram Story mencapai Rp575,65 juta, video YouTube RANS Entertainment sebesar Rp452,69 juta, Instagram Reels Rp205,89 juta, dan TikTok Rp144,42 juta.

Total nilai lima paket dari Kemendikbudristek mencapai sekitar Rp3,9 miliar.

Adapun tiga paket lainnya berasal dari KKP dengan total nilai sekitar Rp10,8 miliar.

Pada 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mengadakan jasa *influencer engagement* senilai Rp3,59 miliar. Pada tahun yang sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengadakan jasa serupa untuk pembangunan BINS senilai Rp3,6 miliar.

Kemudian pada 2026, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengadakan jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, dengan nilai Rp3,6 miliar.

Dengan demikian, total kontrak dari kedua kementerian mencapai Rp14,69 miliar.

ICW Pertanyakan Efektivitas Penggunaan Anggaran

ICW menilai pengadaan jasa influencer tersebut perlu dievaluasi, terutama dari sisi kebutuhan dan manfaatnya bagi masyarakat.

Organisasi tersebut mempertanyakan alasan kementerian menggunakan jasa pihak eksternal untuk kegiatan komunikasi publik, sementara masing-masing instansi telah memiliki perangkat kehumasan, kanal media sosial resmi, serta sumber daya manusia yang dibiayai melalui anggaran negara.

Menurut ICW, pengadaan jasa influencer seharusnya disertai indikator keberhasilan yang jelas. Hal ini diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui apakah anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat terhadap program pemerintah.

Salah satu pengadaan yang menjadi perhatian adalah jasa kehadiran figur publik dalam kegiatan Kemendikbudristek dengan nilai kontrak Rp2,52 miliar.

ICW mempertanyakan dasar kebutuhan dan kontribusi pengeluaran tersebut terhadap pencapaian program kementerian.

Keterbukaan Kerangka Acuan Kerja (KAK), laporan pelaksanaan, bukti pekerjaan, serta indikator keberhasilan dinilai penting untuk mengukur efektivitas penggunaan anggaran.

Spesifikasi Pengadaan dan Kewajaran Harga Jadi Sorotan

Selain efektivitas, ICW menyoroti spesifikasi pengadaan yang dinilai berpotensi mengarah kepada penyedia tertentu.

Dalam sejumlah paket pengadaan Kemendikbudristek, nama kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717 tercantum secara spesifik dalam paket pekerjaan.

Pengadaan tersebut menggunakan mekanisme e-purchasing melalui katalog elektronik.

ICW menilai pencantuman kanal dan akun tertentu dalam spesifikasi pengadaan berpotensi membatasi kesempatan penyedia jasa lain untuk menawarkan layanan sejenis.

Persoalan harga juga menjadi perhatian. Tiga paket pengadaan KKP dari direktorat jenderal berbeda memiliki nilai kontrak yang relatif sama, yakni sekitar Rp3,6 miliar per paket.

Kondisi tersebut dinilai perlu dijelaskan melalui keterbukaan metode penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dasar penentuan harga, serta kesesuaian biaya dengan volume pekerjaan.

Meski demikian, keseragaman nilai kontrak maupun pencantuman akun tertentu belum dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran dalam proses pengadaan. Penilaian lebih lanjut membutuhkan pemeriksaan dokumen dan mekanisme pengadaan secara menyeluruh.

Potensi Konflik Kepentingan Ikut Dipersoalkan

Persoalan lain yang disoroti ICW adalah potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan pejabat publik sekaligus figur yang memiliki keterkaitan kepemilikan dengan PT Rans Animasi Indonesia.

Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024.

Sementara itu, berdasarkan dokumen korporasi yang dirujuk ICW dari Project Multatuli, sebanyak 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia dimiliki PT Rans Entertainment Indonesia. Raffi Ahmad disebut menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut, memiliki 0,9 persen saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia, serta menjabat sebagai komisaris.

ICW menilai hubungan antara jabatan publik dan kepemilikan perusahaan yang menerima kontrak pemerintah perlu mendapat perhatian untuk memastikan tidak terjadi benturan kepentingan.

Namun, keterkaitan kepemilikan perusahaan dengan pejabat publik tidak otomatis membuktikan adanya penyalahgunaan wewenang. Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui proses pengadaan, keterlibatan pihak terkait, serta kepatuhannya terhadap aturan yang berlaku.

ICW Minta Dokumen Pengadaan Dibuka dan Diaudit

Atas sejumlah persoalan tersebut, ICW meminta pemerintah membuka dokumen delapan paket pengadaan yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia.

Dokumen yang diminta mencakup Kerangka Acuan Kerja, Harga Perkiraan Sendiri, kontrak, bukti pembayaran, hingga laporan hasil pekerjaan.

ICW juga mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta inspektorat jenderal kementerian terkait melakukan audit terhadap pengadaan tersebut.

Selain itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) diminta mengevaluasi mekanisme pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik, terutama terkait persaingan usaha, spesifikasi pekerjaan, dan kewajaran harga.

ICW turut meminta Raffi Ahmad memberikan penjelasan mengenai kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan yang menerima kontrak pemerintah serta langkah pencegahan konflik kepentingan selama menjalankan tugas sebagai pejabat publik.

Hingga informasi tersebut diberitakan, belum terdapat tanggapan spesifik dari Raffi Ahmad maupun PT Rans Animasi Indonesia mengenai kritik dan tuntutan ICW yang tercantum dalam sumber pemberitaan tersebut.

Sorotan terhadap kontrak Rp14,69 miliar ini kembali memunculkan pertanyaan mengenai tata kelola belanja komunikasi pemerintah. Transparansi dokumen, evaluasi manfaat, dan pemeriksaan independen menjadi penting agar penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

#RANSEntertainment #RaffiAhmad #ICW #AnggaranNegara #APBN #PengadaanPemerintah #Kementerian #Transpa

13 Mei 2025

MA Tolak PK Mantan Menkominfo Johnny Plate Pada Kasus Korupsi BTS

21 April 2025

Curanmor di Tebet, Seorang Warga Kritis Usai Kena Ditembak, Ini Kronologinya

05 November 2026

RUU Perampasan Aset Atur Hasil Investasi Bodong Dikembalikan kepada Korban

21 April 2025

Bandang di Lampung, 3 Orang Meninggal, BPBD Minta Masyarakat Waspada

20 Juni 2026

PMI Viral Dianiaya di Malaysia, Empat Pelaku Ditangkap Polisi Johor Bahru

24 September 2026

Petugas Halangi Pemantauan Ombudsman RI di Lapas Cibinong, Ditjenpas Bantah Tudingan Tersebut