Cak Imin Ajak Semua Parpol Dukung Prabowonomics, Usul Revisi 108 UU untuk Perkuat Ekonomi Nasional

Bagikan

Foto: Cak Imin menyampaikan pidato pada puncak Harlah ke-28 PKB di Jakarta, Juli 2026. Foto/ANTARA

Cak Imin mengajak seluruh partai politik mendukung Prabowonomics dan mengusulkan revisi 108 undang-undang untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional serta mempercepat pembangunan.

Jakarta – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengajak seluruh partai politik untuk bersama-sama mendukung konsep Prabowonomics sebagai arah baru pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, dukungan politik lintas partai diperlukan agar berbagai kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan Cak Imin dalam puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pimpinan partai politik, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Jakarta.

Dalam pidatonya, Cak Imin menilai Prabowonomics bukan sekadar slogan politik, melainkan sebuah arah kebijakan ekonomi yang berlandaskan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ia mengatakan konsep tersebut menempatkan negara sebagai penggerak utama dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan melalui pengelolaan sumber daya nasional yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Menurutnya, keberhasilan Prabowonomics membutuhkan dukungan seluruh kekuatan politik di parlemen. Karena itu, ia mengajak semua partai meninggalkan perbedaan kepentingan politik dan bersama-sama mengawal agenda pembangunan ekonomi nasional.

Sebagai langkah konkret, Cak Imin mengusulkan revisi terhadap 108 undang-undang yang dinilai sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan pembangunan saat ini. Regulasi-regulasi tersebut, kata dia, perlu diselaraskan agar sejalan dengan arah kebijakan ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah.

Beberapa aturan yang menjadi perhatian di antaranya berkaitan dengan sektor pertambangan, kehutanan, agraria, investasi, hingga pengelolaan keuangan negara. Menurut Cak Imin, pembaruan regulasi diperlukan untuk menghilangkan berbagai hambatan birokrasi sekaligus memperkuat fondasi hukum bagi percepatan investasi, hilirisasi industri, dan penciptaan lapangan kerja.

Ia juga menegaskan bahwa revisi ratusan undang-undang tersebut bukan untuk kepentingan politik jangka pendek, melainkan sebagai upaya membangun sistem hukum yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

"Kalau ingin ekonomi bergerak lebih cepat, regulasinya juga harus mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai aturan yang sudah tidak relevan justru menghambat langkah pemerintah," ujar Cak Imin.

Selain mendorong reformasi regulasi, Cak Imin menilai sinergi antara pemerintah, DPR, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan target pembangunan nasional. Menurutnya, kolaborasi seluruh elemen bangsa akan mempercepat lahirnya kebijakan yang mampu meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan ekonomi global.

Konsep Prabowonomics sendiri mulai diperkenalkan sebagai arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo yang menitikberatkan pada penguatan industri nasional, hilirisasi sumber daya alam, swasembada pangan dan energi, serta pemerataan kesejahteraan melalui pengelolaan ekonomi yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Di akhir sambutannya, Cak Imin berharap seluruh partai politik dapat memberikan dukungan terhadap agenda-agenda strategis pemerintah. Menurutnya, kerja sama lintas partai akan menjadi modal penting untuk mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju.

Usulan revisi 108 undang-undang tersebut selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan bersama antara pemerintah dan DPR guna menciptakan kerangka regulasi yang lebih adaptif terhadap tantangan pembangunan nasional.

#CakImin #Prabowonomics #PrabowoSubianto #PKB #PolitikIndonesia #EkonomiIndonesia #DPRRI #RevisiUU #

18 April 2025

KPK Diduga ‘Targetkan’ La Nyalla, Pakar Hukum: Ada Kejanggalan

29 November 2024

Kabinet Merah Putih Kompak, Prabowo: Kerja Tuntas Untuk Rakyat

01 Agustus 2023

Tak Ingin Buru-buru Ambil Sikap, PKN Tunggu Paslon Lengkap Untuk Dukung Capres 2024

20 Juni 2026

Megawati Bantah Musuh dengan Prabowo, Sebut Hubungan Tetap Baik

11 April 2025

Akan Hadapi Gugatan Mobil Esemka, Jokowi Tunjuk YB Irpan jadi Kuasa Hukumnya

25 Agustus 2024

Sah! PKPU Pilkada Disahkan Sesuai Putusan MK