Usulkan Satgas Khusus, Komisi VII DPR Minta Tarif Trump Jadi Momen Reformasi Kebijakan Impor

Bagikan

Foto: Setjen MPR/DPR

Chusnunia mengusulkan pembentukan tim tugas khusus untuk mengawasi arus impor dan memastikan bahwa barang yang masuk ke Indonesia tidak merugikan industri lokal.

.Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim berpendapat bahwa tarif resiprokal sebesar 32 persen yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap barang-barang dari Indonesia seharusnya dijadikan kesempatan untuk meninjau kembali kebijakan impor di dalam negeri.

"Pemerintah perlu segera mengikuti petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto untuk merombak kebijakan industri dan perdagangan. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk memanfaatkan krisis global sebagai peluang dalam melakukan reformasi kebijakan. Kebijakan yang selama ini memberikan akses impor tanpa batas harus dievaluasi secara menyeluruh," ungkapnya di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

Ia menekankan pentingnya adanya koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait untuk segera merancang kebijakan yang lebih responsif, dan mengingatkan agar regulasi yang dikeluarkan tidak merugikan ekonomi dalam negeri.

"Saya berharap Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan kementerian lainnya dapat bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang proaktif. Jangan sampai peraturan yang ada justru menjadi bumerang bagi ekonomi Indonesia," tambahnya.

Sebagai langkah nyata, Chusnunia mengusulkan pembentukan tim tugas khusus untuk mengawasi arus impor dan memastikan bahwa barang yang masuk ke Indonesia tidak merugikan industri lokal.

"Pengawasan yang ketat dan penerapan hukum yang tegas adalah hal yang sangat penting. Kita tidak bisa membiarkan industri lokal kita hancur akibat invasi barang-barang impor," tegasnya.

Di samping itu, kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat mendorong perubahan besar dalam pola perdagangan global.

Menurutnya, negara-negara eksportir besar yang terkena imbas tarif impor di pasar AS, kini gencar mencari pasar alternatif di kawasan lain, termasuk Asia Tenggara.

“Efek dari tarif resiprokal Trump masih berlanjut hingga hari ini. Negara-negara besar seperti China dan negara Asia lainnya mencari jalur distribusi baru. Indonesia bisa menjadi korban banjir produk impor murah jika pemerintah tidak segera mengoreksi aturan perdagangan yang terlalu longgar,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto secara tegas meminta jajaran dari Kabinet Merah Putih (KMP) untuk bisa menghapus kuota produk-produk impor sehingga mempermudah kelancaran para pengusaha Indonesia dalam berusaha, terutama yang bermitra dengan pihak global.

"Yang jelas kemarin, Menko (Perekonomian), Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada, saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya kan? Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silahkan," kata Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo setelah mendengar keluhan pengusaha dengan kemitraan dengan perusahaan global terkhusus yang berasal dari AS.

Pengusaha terkait merasa aturan terkait impor di Indonesia membuat ketidakpastian pada proses negosiasi yang dilakukan antara perusahaan dan berpotensi membuat usaha menjadi tertunda

#KomisiVII #DPR #TarifTrum #reformasi #Kebijakan #Impor

19 Februari 2024

Data Sirekap KPU Buat Gaduh, Ini Kata Ahli

26 September 2023

Resmi Jadi Ketum PSI, Kaesang Pangarep Dapat Ucapan Selamat Dari PDIP

23 Juni 2024

Alasan Sahroni Enggan Maju Cagub Jakarta: Tak Mau Banyak Musuh

03 Januari 2025

Pramono- Rano Bentuk Governor Club: Ini Baik Untuk Keberlanjutan

20 Agustus 2024

Indikasi Masuk Unsur Pidana, Polisi Wajib Usut Kasus Pencatutan NIK Dharma-Kun

26 September 2023

Resmi! Kaesang Ditetapkan Jadi Ketum PSI Gantikan Girin Ganesha