Mengusut korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan era Cak Imin, KPK memastikan tak ada kaitannya dengan politik

04 September 2023 | Author : Susanti

Foto: IDE Times

Komite Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mengusut dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Komite Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mengusut dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. KPK meyakinkan, penyidikan kasus dugaan korupsi yang tengah berjalan tidak ada kaitannya dengan dinamika politik saat ini.

“Jauh sebelumnya, kami sudah memulai proses penyelesaian kasus ini,” kata Kepala Satuan Pelaporan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Minggu (3/9/2023).

Sebagai informasi, KPK membeberkan waktu terjadinya kasus korupsi di Kementerian pada tahun 2012. Proyek yang menjadi pinjaman adalah Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Cak Imin saat itu menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Migrasi (menakertrans) pada 2009-2014. Saat ini kementerian tersebut dikenal dengan nama Kementerian Tenaga Kerja.

Kini, Cak Imin dicalonkan sebagai calon wakil presiden (bawapres) mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ketua DPP Nasdem Effendy Choirie atau Gus Choi pun kaget sebelum kasus tersebut ditangani Kementerian Umum. Keamanan. Tenaga Kerja, mengklaim KPK membuka kemungkinan pemeriksaan Cak Imin sebagai saksi.

Ali Fikri menegaskan, jauh sebelum perkembangan politik tersebut, KPK telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi sebagai bagian dari penyidikan. “Kami berharap para pihak tidak membuat cerita yang tidak lengkap,” kata Ali Fikri.

Ali Fikri menegaskan, KPK selalu mempublikasikan setiap perkembangan kasus yang ditanganinya kepada publik sebagai bentuk transparansi kinerja. Ia meminta masyarakat terus mengikuti perkembangan kasus dugaan korupsi Kementerian Ketenagakerjaan di era Cak Imin.

“Mohon diperhatikan dan diikuti proses penanganan kasus ini sampai kapan. Hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkembangan politik saat ini. Kami tegaskan, persoalan politik bukanlah tujuan KPK,” kata Ali Fikri.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Effendy Choirie atau Gus Choi mengaku terkejut dengan kabar KPK berencana memeriksa Cak Imin atas dugaan korupsi akuisisi sistem pengawasan TKI dari Kementerian Tenaga Kerja pada 2016. tahun 2012.

Gus Choi menilai keputusan KPK terlalu mengada-ada. Gus Choi mengingatkan KPK adalah lembaga penegak hukum, bukan alat politik. Memang Cak Imin sempat diumumkan sebagai calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. “Apakah KPK ini hanya rekaan? Apakah KPK ini lembaga penegak hukum atau alat politik? Gus Choi menanyakan pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin atau Anies-Cak Imin di Hotel Majapahit, Surabaya, Sabtu (2 September 2023).

Gus Choi mempertanyakan mengapa KPK hanya menyatakan akan memeriksa Cak Imin sebelum pernyataan tersebut. Padahal, KPK mungkin sudah mempertimbangkan Cak Imin jauh sebelum ia diumumkan sebagai calon wakil presiden Anies. Pertanyaan ini tentu saja cukup sensitif, apalagi sudah dipublikasikan sebelum pengumuman. “Kenapa sekarang baru diumumkan, padahal sebelumnya ada masalah seperti itu? Makanya saya minta KPK tidak main-main,” imbuhnya.

#cakimin #politik #pemilu #pemilu2024

29 Oktober 2023

Gibran Maju Cawapres Prabowo, Ini Tanggapan Jokowi Terkait Ganjar

30 Agustus 2023

Kompak! Jokowi, Prabowo, Ganjar Blusukan di Pasar Pekalongan

04 September 2023

Mengusut korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan era Cak Imin, KPK memastikan tak ada kaitannya denga

20 November 2023

Soal Prabowo Gibran, Ini Kata Ridwan Kamil

15 Mei 2024

Gerindra dan Golkar Usung Bobby Nasution Masuk Bursa Calon Gubernur Sumut

08 September 2023

Koalisi Partai Demokrat-PDP akan mengubah lanskap politik nasional, PDIP Minta Demokrat Sigap

16 Juli 2024

Pengamanan Pilkada Harus Lebih Extra daripada Pilpres, Polri Harus Antisipasi Dampak Keamanan

11 Juni 2024

Empat Ormas Keagamaan Tegas Tolak Hak Izin Tambang dari Jokowi

05 Juni 2024

Menuju Pilkada 2024, KPU dan Pemerintah Akan Atur Distribusi Bansos

08 November 2023

Sudah Bagian Dari Partai, Politisi PDIP Minta Gibran Kembalikan Barang Ini

14 Juni 2024

KPK Dalami Sumber Kekayaan Eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono

17 Juli 2024

KPU Pertegas Caleg yang Belum Serahkan LHKPN Tak Bisa Dilantik

29 November 2023

PKS Berjanji Ibu Kota Tetap Jakarta, Ini Respon Ganjar & Gibran

30 Mei 2024

Program Tapera Jokowi Bikin Heboh Rakyat, Ma'ruf Amin Ungkap Hal Ini

26 September 2023

Resmi! Kaesang Ditetapkan Jadi Ketum PSI Gantikan Girin Ganesha