Mengusut korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan era Cak Imin, KPK memastikan tak ada kaitannya dengan politik

Bagikan

Foto: IDE Times

Komite Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mengusut dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Komite Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mengusut dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. KPK meyakinkan, penyidikan kasus dugaan korupsi yang tengah berjalan tidak ada kaitannya dengan dinamika politik saat ini.

“Jauh sebelumnya, kami sudah memulai proses penyelesaian kasus ini,” kata Kepala Satuan Pelaporan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Minggu (3/9/2023).

Sebagai informasi, KPK membeberkan waktu terjadinya kasus korupsi di Kementerian pada tahun 2012. Proyek yang menjadi pinjaman adalah Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Cak Imin saat itu menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Migrasi (menakertrans) pada 2009-2014. Saat ini kementerian tersebut dikenal dengan nama Kementerian Tenaga Kerja.

Kini, Cak Imin dicalonkan sebagai calon wakil presiden (bawapres) mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ketua DPP Nasdem Effendy Choirie atau Gus Choi pun kaget sebelum kasus tersebut ditangani Kementerian Umum. Keamanan. Tenaga Kerja, mengklaim KPK membuka kemungkinan pemeriksaan Cak Imin sebagai saksi.

Ali Fikri menegaskan, jauh sebelum perkembangan politik tersebut, KPK telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi sebagai bagian dari penyidikan. “Kami berharap para pihak tidak membuat cerita yang tidak lengkap,” kata Ali Fikri.

Ali Fikri menegaskan, KPK selalu mempublikasikan setiap perkembangan kasus yang ditanganinya kepada publik sebagai bentuk transparansi kinerja. Ia meminta masyarakat terus mengikuti perkembangan kasus dugaan korupsi Kementerian Ketenagakerjaan di era Cak Imin.

“Mohon diperhatikan dan diikuti proses penanganan kasus ini sampai kapan. Hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkembangan politik saat ini. Kami tegaskan, persoalan politik bukanlah tujuan KPK,” kata Ali Fikri.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Effendy Choirie atau Gus Choi mengaku terkejut dengan kabar KPK berencana memeriksa Cak Imin atas dugaan korupsi akuisisi sistem pengawasan TKI dari Kementerian Tenaga Kerja pada 2016. tahun 2012.

Gus Choi menilai keputusan KPK terlalu mengada-ada. Gus Choi mengingatkan KPK adalah lembaga penegak hukum, bukan alat politik. Memang Cak Imin sempat diumumkan sebagai calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. “Apakah KPK ini hanya rekaan? Apakah KPK ini lembaga penegak hukum atau alat politik? Gus Choi menanyakan pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin atau Anies-Cak Imin di Hotel Majapahit, Surabaya, Sabtu (2 September 2023).

Gus Choi mempertanyakan mengapa KPK hanya menyatakan akan memeriksa Cak Imin sebelum pernyataan tersebut. Padahal, KPK mungkin sudah mempertimbangkan Cak Imin jauh sebelum ia diumumkan sebagai calon wakil presiden Anies. Pertanyaan ini tentu saja cukup sensitif, apalagi sudah dipublikasikan sebelum pengumuman. “Kenapa sekarang baru diumumkan, padahal sebelumnya ada masalah seperti itu? Makanya saya minta KPK tidak main-main,” imbuhnya.

#cakimin #politik #pemilu #pemilu2024

20 November 2023

Soal Prabowo Gibran, Ini Kata Ridwan Kamil

01 September 2023

Anies Baswedan Gandeng Cak Imin, Partai Demokrat Ungkap Ini

15 Juni 2024

PDIP akan Ajukan Praperadilan Imbas Penyitaan HP Hasto Ditolak Bareskrim

18 September 2023

Terkini! Survey Terbaru Capres 2-24, Anies Vs Ganjar Vs Prabowo

29 November 2024

Kabinet Merah Putih Kompak, Prabowo: Kerja Tuntas Untuk Rakyat

21 Februari 2024

Wacana PDIP Jadi Oposisi Prabowo-Gibran, Jokowi Komentar Begini