PDIP Dukung RUU TNI, Tak Gubris soal Dwifungsi ABRI

Bagikan

Foto: Inilah.com/Clara Anna

PDIP berperan sebagai pengawas dalam pembahasan RUU TNI. Puan Maharani menyatakan bahwa kehadiran PDIP bertujuan untuk mengoreksi dan memastikan tidak ada kekeliruan dalam RUU TNI.

Ketua DPR dan juga Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menjelaskan alasan dukungan partainya terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai TNI.

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons setelah sebelumnya Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menolak adanya perubahan pada UU TNI.

"Ya, itu kan sebelum kita membahas bersama dan hasilnya seperti apa tadi kan dalam konferensi pers, sudah disampaikan hasil dari panja yang akan diputuskan," ucap Puan kepada media, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Selanjutnya, dia menekankan bahwa PDIP justru berperan sebagai pengawas dalam pembahasan RUU tersebut. Dia menyatakan bahwa kehadiran PDIP bertujuan untuk mengoreksi dan memastikan tidak ada kekeliruan dalam RUU TNI.

"Kehadiran PDI sebenarnya adalah untuk mengoreksi, jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kami anggap perlu," tuturnya..

Disisi lain, Puan juga mengingatkan tak ada yang perlu dikhawatirkan dengan substansi RUU, termasuk soal dwi fungsi ABRI. Dia memastikan poin-poin yang telah disepakati dalam RUU tersebut tak akan bermasalah.

"Sudah tidak ada hal yang kemudian melanggar hal-hal yang dicurigai akan kemudian membuat hal-hal yang ke depannya itu terciderai," jelasnya.

#Megawati #PDIP #RUUTNI #DwifungsiABRI #partai #pemerintah

16 November 2024

DPR Minta Sekolah Tambah Ekstrakulikuler untuk Hindarkan Pelajar Terjerat Judi Online

17 Juli 2024

Pilkada 2024 Rawan Konflik Identitas, Kemenag Siapkan Langkah Pencegahan

18 April 2025

KPK Diduga ‘Targetkan’ La Nyalla, Pakar Hukum: Ada Kejanggalan

24 Maret 2025

Pernyataan Istana soal Teror Kepala Babi, Hasan Nasbi: Dimasak Aja

21 Mei 2025

Lewat Kasus Zarof Ricar, NasDem Desak Kejagung Bongkar Skandal Korupsi Hakim

09 November 2024

Presiden Prabowo Bubarkan Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja