PDIP Dukung RUU TNI, Tak Gubris soal Dwifungsi ABRI

Bagikan

Foto: Inilah.com/Clara Anna

PDIP berperan sebagai pengawas dalam pembahasan RUU TNI. Puan Maharani menyatakan bahwa kehadiran PDIP bertujuan untuk mengoreksi dan memastikan tidak ada kekeliruan dalam RUU TNI.

Ketua DPR dan juga Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menjelaskan alasan dukungan partainya terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai TNI.

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons setelah sebelumnya Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menolak adanya perubahan pada UU TNI.

"Ya, itu kan sebelum kita membahas bersama dan hasilnya seperti apa tadi kan dalam konferensi pers, sudah disampaikan hasil dari panja yang akan diputuskan," ucap Puan kepada media, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Selanjutnya, dia menekankan bahwa PDIP justru berperan sebagai pengawas dalam pembahasan RUU tersebut. Dia menyatakan bahwa kehadiran PDIP bertujuan untuk mengoreksi dan memastikan tidak ada kekeliruan dalam RUU TNI.

"Kehadiran PDI sebenarnya adalah untuk mengoreksi, jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kami anggap perlu," tuturnya..

Disisi lain, Puan juga mengingatkan tak ada yang perlu dikhawatirkan dengan substansi RUU, termasuk soal dwi fungsi ABRI. Dia memastikan poin-poin yang telah disepakati dalam RUU tersebut tak akan bermasalah.

"Sudah tidak ada hal yang kemudian melanggar hal-hal yang dicurigai akan kemudian membuat hal-hal yang ke depannya itu terciderai," jelasnya.

#Megawati #PDIP #RUUTNI #DwifungsiABRI #partai #pemerintah

25 November 2024

Panglima Benarkan Ada 35 Purnawirawan TNI Maju di Pilkada Serentak 2024

13 Agustus 2024

Beda Dengan Di Jakarta, Anggaran Perayaan HUT RI di IKN Naik 60 Persen

16 Juli 2024

KPK Selediki Anak Eks Gubernur Malut terkait Asal Usul Aset Keluarga

25 April 2026

Golkar Soroti Pluralisme dan Politik Inklusif dalam Perayaan Paskah Nasional 2026

14 Desember 2024

PPP Gagal Masuk Parlemen, Mardiono Tetap Enggan Dievaluasi

08 Juli 2024

Keterlibatan Hasto di Kasus Harun Masiku, KPK Bisa Megawati