Cak Imin Dukung Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN: “Asal Transparan dan Tak Ganggu Tugas Utama”

Bagikan

Foto: inilah.com/Syahidan

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah polemik yang kembali mencuat di ruang publik terkait praktik rangkap jabatan di lingkungan kabinet, khususnya pejabat yang duduk di posisi strategis di BUMN

Jakarta, 29 Juli 2025 — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhaimin Iskandar, menyatakan dukungannya terhadap sejumlah Wakil Menteri (Wamen) yang merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan BUMN. Menurutnya, selama tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu tugas utama para Wamen, rangkap jabatan tersebut dinilai sah dan bermanfaat.

“Sepanjang tidak melanggar aturan dan tidak menimbulkan konflik kepentingan, rangkap jabatan itu sah-sah saja. Apalagi bila kehadiran Wamen sebagai komisaris dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan BUMN,” ujar Cak Imin kepada wartawan di Kantor Kemenko PMK, Jumat (18/7).

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah polemik yang kembali mencuat di ruang publik terkait praktik rangkap jabatan di lingkungan kabinet, khususnya pejabat yang duduk di posisi strategis di BUMN sambil memegang jabatan struktural di kementerian.

Fungsi Koordinatif Dianggap Mendukung Efisiensi
Sebagai Menko PMK, Cak Imin menegaskan bahwa praktik tersebut bukan hanya tidak melanggar aturan, tetapi juga bisa memberikan nilai tambah dalam hal koordinasi lintas sektor, terutama jika Wamen yang bersangkutan memahami struktur kebijakan dan kebutuhan teknis di lapangan.

“Selama transparan, akuntabel, dan dilakukan dengan niat memperkuat tata kelola, tentu ini bukan masalah. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa setiap rangkap jabatan pasti negatif,” tambahnya.

Polemik Publik dan Sorotan Etika
Namun, pernyataan ini menuai respons beragam. Sejumlah pegiat antikorupsi, termasuk dari ICW dan Ombudsman RI, menilai bahwa meskipun tidak bertentangan langsung dengan hukum, praktik ini menimbulkan risiko benturan kepentingan, terutama jika pejabat publik memiliki wewenang regulasi terhadap perusahaan yang diawasi.

“Kita butuh pemisahan yang tegas antara regulator dan operator. Wamen yang jadi komisaris rawan konflik jika ikut mengambil kebijakan yang memengaruhi BUMN tempat mereka duduk,” ujar Peneliti ICW, Egi Primayogha.

Aturan Belum Tegas, Pemerintah Diminta Evaluasi
Hingga kini, tidak ada peraturan eksplisit yang melarang Wakil Menteri merangkap jabatan komisaris. Perpres Nomor 8 Tahun 2015 hanya mengatur tugas dan fungsi Wamen, tanpa menyentuh persoalan rangkap jabatan. Hal ini menimbulkan ruang abu-abu yang kerap dimanfaatkan tanpa pertanggungjawaban etik yang memadai.

Beberapa pengamat menilai, pemerintah—khususnya di bawah koordinasi Menko PMK—dapat menjadi penggerak dalam reformasi tata kelola jabatan publik, agar akuntabilitas lebih terjaga.

#CakImin #Wamen #Jabatan #Komisaris #BUMN #pemerintah

10 Oktober 2023

Prabowo Mengunguli Ganjar, Pengamat : Prabowo menjadi titik fokus polarisasi Ganjar-Anies

21 Agustus 2024

Kamis Ini, Megawati Akan Umumkan 169 Calon Kepala Daerah Yang Diusung PDIP

21 Juli 2024

Gibran Resmi Mundur Dari Solo, Projo: Untungkan PDIP

20 Agustus 2024

KTP Warga DKI Dicatut Dukung Dharma Kun, Heru Budi Serahkan Langsung KPU

21 Maret 2025

KPK Segera Atur Jadwal Untuk Panggil Ridwan Kamil

06 November 2023

Terungkap, Segini Uang Pensiun Jokowi Setelah Jadi Presiden 2 Periode