Cak Imin Dukung Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN: “Asal Transparan dan Tak Ganggu Tugas Utama”

Bagikan

Foto: inilah.com/Syahidan

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah polemik yang kembali mencuat di ruang publik terkait praktik rangkap jabatan di lingkungan kabinet, khususnya pejabat yang duduk di posisi strategis di BUMN

Jakarta, 29 Juli 2025 — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhaimin Iskandar, menyatakan dukungannya terhadap sejumlah Wakil Menteri (Wamen) yang merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan BUMN. Menurutnya, selama tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu tugas utama para Wamen, rangkap jabatan tersebut dinilai sah dan bermanfaat.

“Sepanjang tidak melanggar aturan dan tidak menimbulkan konflik kepentingan, rangkap jabatan itu sah-sah saja. Apalagi bila kehadiran Wamen sebagai komisaris dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan BUMN,” ujar Cak Imin kepada wartawan di Kantor Kemenko PMK, Jumat (18/7).

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah polemik yang kembali mencuat di ruang publik terkait praktik rangkap jabatan di lingkungan kabinet, khususnya pejabat yang duduk di posisi strategis di BUMN sambil memegang jabatan struktural di kementerian.

Fungsi Koordinatif Dianggap Mendukung Efisiensi
Sebagai Menko PMK, Cak Imin menegaskan bahwa praktik tersebut bukan hanya tidak melanggar aturan, tetapi juga bisa memberikan nilai tambah dalam hal koordinasi lintas sektor, terutama jika Wamen yang bersangkutan memahami struktur kebijakan dan kebutuhan teknis di lapangan.

“Selama transparan, akuntabel, dan dilakukan dengan niat memperkuat tata kelola, tentu ini bukan masalah. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa setiap rangkap jabatan pasti negatif,” tambahnya.

Polemik Publik dan Sorotan Etika
Namun, pernyataan ini menuai respons beragam. Sejumlah pegiat antikorupsi, termasuk dari ICW dan Ombudsman RI, menilai bahwa meskipun tidak bertentangan langsung dengan hukum, praktik ini menimbulkan risiko benturan kepentingan, terutama jika pejabat publik memiliki wewenang regulasi terhadap perusahaan yang diawasi.

“Kita butuh pemisahan yang tegas antara regulator dan operator. Wamen yang jadi komisaris rawan konflik jika ikut mengambil kebijakan yang memengaruhi BUMN tempat mereka duduk,” ujar Peneliti ICW, Egi Primayogha.

Aturan Belum Tegas, Pemerintah Diminta Evaluasi
Hingga kini, tidak ada peraturan eksplisit yang melarang Wakil Menteri merangkap jabatan komisaris. Perpres Nomor 8 Tahun 2015 hanya mengatur tugas dan fungsi Wamen, tanpa menyentuh persoalan rangkap jabatan. Hal ini menimbulkan ruang abu-abu yang kerap dimanfaatkan tanpa pertanggungjawaban etik yang memadai.

Beberapa pengamat menilai, pemerintah—khususnya di bawah koordinasi Menko PMK—dapat menjadi penggerak dalam reformasi tata kelola jabatan publik, agar akuntabilitas lebih terjaga.

#CakImin #Wamen #Jabatan #Komisaris #BUMN #pemerintah

17 Juli 2024

KPU Pertegas Caleg yang Belum Serahkan LHKPN Tak Bisa Dilantik

30 Mei 2024

Program Tapera Jokowi Bikin Heboh Rakyat, Ma'ruf Amin Ungkap Hal Ini

21 Februari 2024

Wacana PDIP Jadi Oposisi Prabowo-Gibran, Jokowi Komentar Begini

29 Desember 2024

Tak Ada Singgung Reshuffle, Zulhas Sebut Pertemuan Ketum KIM Hanya Bahas Kinerja Kabinet

30 Juli 2024

Cak Imin Kasih Paham Pansus Angket Haji tak Ada Hubungannya dengan PKB atau PBNU, Paham!

01 Agustus 2024

Anies Enggan Tanggapi Peluang Dipasangkan dengan Jusuf Hamka di Pilgub Jakarta