Akan Habiskan Sisa jabatan di IKN, Ini Alasan Jokowi

Bagikan

Foto: idetimes.com

Direktur Komunikasi Presiden Hassan Nasbi menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghabiskan masa jabatannya di Kalimantan Timur (Kaltim), ibu kota nusantara (IKN).

Direktur Komunikasi Presiden Hassan Nasbi menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghabiskan masa jabatannya di Kalimantan Timur (Kaltim), ibu kota nusantara (IKN).

“Istana Garuda, tempat Presiden menjabat sebagai kepala pemerintahan, kini sudah bisa digunakan. Oleh karena itu, wajar jika Presiden Jokowi ingin merasakan pengalaman bekerja di Istana Garuda sebelum menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada presiden berikutnya , ini warisannya,” kata Hasan melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Senin (9 September 2024).

Presiden Jokowi dijadwalkan menjabat di IKN pada 11 September hingga 19 Oktober, atau sehari sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabumin Raka.

Menurut Hasan, meski bekerja di IKN, Presiden Jokowi tetap bisa melakukan kunjungan kerja ke daerah lain dengan berangkat dari Ibu Kota Nusantara.

Selain itu, Jokowi juga bisa saja mendelegasikan beberapa agenda kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Mengenai potensi dilakukannya perombakan kabinet saat Jokowi berkantor di IKN, Hasan menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

"Jabatan kabinet yang kosong menjelang 20 Oktober nanti bisa diisi Plt (pelaksana tugas) maupun pejabat definitif," jelasnya.

#Istana #Jokowi #Jabatan #IKN #kabinet #indonesiamaju

19 Februari 2024

Data Sirekap KPU Buat Gaduh, Ini Kata Ahli

21 Mei 2025

Kurangi Ketergantungan Impor, DPR Dorong Revisi UU Pangan untuk

13 Maret 2025

Disertasi Bahlil Belum Diakui Secara Akademis, UI: Tuntutan Pembatalan Tak Relevan

18 September 2023

Terkini! Survey Terbaru Capres 2-24, Anies Vs Ganjar Vs Prabowo

14 Juli 2024

Jusuf Hamka Siapkan Nama Khusus Jika Jadi Duet Dengan Kaesang di Pilkada Jakarta

25 Januari 2025

Berhasil Tangkap Tannos, KPK Perlu Petakan Negara Lain yang Jadi Tempat Persembunyian Koruptor