Kemenkes Keluarkan PP Izin Aborsi, Begini Syaratnya

Bagikan

Foto: idetimes.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan pelaksanaan UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan pelaksanaan UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023.

Peraturan ini mengatur bahwa pemerintah diperbolehkan melakukan aborsi bersyarat. Kondisi spesifik yang memperbolehkan aborsi menunjukkan keadaan darurat medis dan adanya korban pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya yang mengakibatkan kehamilan.

Pada pasal 117 PP 28/2024 disebutkan, indikasi kedaruratan medis itu meliputi kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu dan/atau kondisi kesehatan janin dengan catat bawaan yang tak dapat diperbaiki, sehingga tak memungkinkan hidup di luar kandungan.

Kemudian, Pasal 118 PP 28/2024 menyatakan kehamilan akibat perkosaan atau kekerasan seksual harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter atas usia kehamilan sesuai dengan kejadian tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan.

Selain itu, harus dibuktikan dengan keterangan penyidik mengenai adanya dugaan perkosaan dan/atau kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan.

Kemudian, Pasal 122 menjelaskan aborsi haruslah mendapatkan persetujuan dari perempuan hamil yang bersangkutan dan persetujuan suami.

Pengecualian persetujuan suami terhadap korban perkosaan dan kekerasan seksual lainnya yang menyebabkan kehamilan.

#PP #Kesehatan #Aborsi #pemerintah #jokowi #kemenkes

29 Oktober 2023

6 Manfaat Diet Mediterania, Baik untuk Kesehatan Tubuh

06 Juni 2024

Intip Cara Tak Mudah Cengeng Saat Menghadapi Masalah Rumit

12 September 2023

Wajib Tahu! Bahayanya Sering Bunyikan Jari, Anda Mungkin Menderita Sakit Kronis

29 Desember 2023

Penyebab Rambut Sering Rontok, Ini Solusinya

06 Juni 2024

Wajib Tahu! Ini 5 Kebiasaan yang Merusak Kesehatan Rambut

02 Oktober 2025

BGN Sebut 198 SPPG Kantongi Sertifikat, Apa Dampaknya bagi Layanan Gizi?