Miris! PHK Tembus 26.000, Puan Minta Pemerintah Punya Solusi Nyata

Bagikan

Foto: Inilah.com/ Reyhaanah A

Hingga 20 Mei 2025, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah mencatat sebanyak 26.454 pekerja yang telah mengalami PHK, yang menunjukkan bahwa krisis pekerjaan semakin memburuk.

Ketua DPR, Puan Maharani, menekankan kepada pemerintah untuk segera menangani masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang telah meningkat drastis dalam lima bulan terakhir. Jika hal ini tidak ditangani, akan ada penumpukan pengangguran yang dapat menimbulkan dampak sosial yang serius.

Hingga 20 Mei 2025, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah mencatat sebanyak 26.454 pekerja yang telah mengalami PHK, yang menunjukkan bahwa krisis pekerjaan semakin memburuk.

"Demokrasi tidak hanya boleh berhenti di tempat pemungutan suara. Demokrasi yang sejati harus menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk memberikan perlindungan ekonomi yang sesuai," ungkap Puan di Jakarta, yang dilansir pada Minggu (25/5/2025).

Puan, yang merupakan putri Ketua Umum PDIP, Megawati, mengungkapkan bahwa angka PHK yang kian meningkat bukan sekadar data, melainkan sebuah tanda bahwa pemerintah perlu segera mengambil tindakan melalui kebijakan yang konkret dan menyeluruh. "Demokrasi bukan hanya tentang menjamin hak politik, tetapi juga hak ekonomi, yaitu hak untuk hidup sejahtera dan makmur," tegas mantan Menko PMK tersebut.

Srikandi PDIP yang diisukan akan mewarisi kursi Ketum PDIP itu, mendorong pemerintah segera menyiapkan strategi mitigasi yang jelas. Agar PHK disa ditekan. Kalau gagal dampaknya ya itu tadi, pengangguran melonjak disertai potensi gejolak sosial.

Ia menekankan pentingnya program padat karya, pelatihan ulang bagi pekerja terdampak, dan dialog terbuka antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. "Pemerintah tidak boleh hanya menunggu badai berlalu tanpa membuka payung perlindungan bagi jutaan pekerja yang kini nasibnya terancam," ucap Puan.

Perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR ini, juga menyoroti tantangan struktural yang selama ini menghambat kesejahteraan rakyat, termasuk kesenjangan di sektor ketenagakerjaan.

Puan memastikan DPR akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan para pekerja. "Yang paling pokok saat ini adalah menyelesaikan masalah ekonomi: bagaimana pendapatan rakyat harus ditingkatkan; lapangan kerja tersedia; rakyat dapat memiliki sumber penghidupan untuk sejahtera," ungkap kader PDIP itu.

Ia menegaskan, kolaborasi seluruh elemen bangsa sangat diperlukan untuk menghadapi gelombang PHK, termasuk dari pelaku usaha sebagai pemberi kerja.

“DPR RI melalui fungsi konstitusionalnya akan mendukung setiap kebijakan negara yang membuka jalan bagi rakyat untuk keluar dari masalah ekonomi, demi menciptakan kehidupan yang nyaman, tenteram, dan sejahtera,” sambung Puan.

Menurutnya, memastikan kesejahteraan rakyat merupakan amanat konstitusi, salah satunya melalui jaminan atas pekerjaan yang layak.

“Membangun Indonesia yang besar membutuhkan kerja bersama seluruh anak bangsa,” tegas cucu Bung Karno tersebut.

“Negara tidak boleh hanya menjadi penonton saat rakyat kehilangan pekerjaan. Diperlukan kerja bersama agar lahir kebijakan konkret yang mampu menyelamatkan para tenaga kerja Indonesia,” lanjut Puan.

#PHK #Puan #Pemerintah #dpr #wakilrakyat #masyarakat

21 Mei 2025

Jadikan Marsinah Pahlawan Nasional, Mensos: Belum Ada Usulan Dari Daerah

29 April 2025

UU BUMN Butuh Aturan Turunan, Erick Thohir: Jangan Sampai Tabrakan

13 Mei 2025

Investigasi Kasus Ledakan Amunisi di Garut Sempat Dihentikan, TNI AD: Warga Sipil Harus Diutamakan

29 April 2025

KSPSI: Presiden Prabowo Bakal Hadiri Peringatan May Day di Monas

12 Mei 2025

Kunjungi Pembangunan Masjid di PIK, Menag: Pastikan Kesiapan Salat Idul Adha

19 Mei 2025

Prioritas Sekolah Rakyat, Kemensos: Hanya dari Keluarga Miskin dan Miskin Ekstrem