Segini Gaji Bupati per Bulan, Terima Fasilitas Mewah

Bagikan

Foto: DPRD DKI Jakarta

Jumlah kandidat yang bisa menjabat posisi ini juga tidak banyak, yakni sekitar 300-an saja.

Masyarakat yang ingin menjabat posisi ini, harus mengikuti ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pikada) yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

Jumlah kandidat yang bisa menjabat posisi ini juga tidak banyak, yakni sekitar 300-an saja.

Untuk masa jabatan periode 2025-2030 ada sebanyak 363 bupati dan 362 wakil bupati yang resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (20/02/2025).

Usai pelantikan ini, perhatian publik tidak hanya tertuju pada performa dan kinerja para kepala daerah, tetapi juga besaran gaji yang mereka terima setiap bulan.

Rincian Gaji dan Tunjangan Bupati di Indonesia
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2000 Pasal 4 ayat (1) c dan d, besaran gaji pokok bupati adalah Rp2,1 juta per bulan, sedangkan wakil bupati sebesar Rp1,8 juta per bulan.

Bupati juga menerima tunjangan sebesar Rp3,78 juta setiap bulan, sementara wakil bupati menerima Rp3,24 juta per bulan, sesuai dengan peraturan yang tercantum di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (2).

Dengan demikian, total pendapatan bupati setiap bulannya berkisar Rp5,34 jutaan, sedangkan wakil bupati sebesar Rp5,04 jutaan.

Selain gaji pokok dan tunjangan, bupati juga akan menerima fasilitas pendukung seperti:

- Mobil dinas,
- Rumah beserta perabot dan biaya pemeliharaan
- Seragam dinas dan atribut
- Biaya perjalanan dinas
- Biaya kesehatan
- Biaya operasional.

Rincian Biaya Operasional untuk Bupati Indonesia
Besaran Biaya Penunjang Operasional (BPO) bupati dihitung berdasarkan persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) di setiap kabupaten.

Untuk lebih jelasnya, mari simak rinciannya berikut ini:

- Bila PAD mencapai Rp5 miliar, maka minimal biaya operasional yang diperoleh berkisar Rp125 juta dengan batas maksimal 3% dari total PAD.
- Bila PAD antara Rp5 miliar hingga Rp10 miliar, maka minimal biaya operasional yang diperoleh berkisar Rp150 juta dengan batas maksimal 2% dari PAD.
- Bila PAD antara Rp20 miliar hingga Rp50 miliar, maka minimal biaya operasional yang diperoleh berkisar Rp300 juta dengan batas maksimal 0,08% dari PAD.
- Bila PAD antara Rp50 miliar hingga Rp150 miliar, maka minimal biaya operasional yang diperoleh berkisar Rp400 juta dengan batas maksimal 0,04% dari PAD.
- Bila PAD di atas Rp150 miliar, maka minimal biaya operasional yang diperoleh berkisar Rp600 juta dengan batas maksimal 0,15% dari PAD.

#Gaji #Bupati #Bulan #Fasilitas #Mewah #pemerintan #pemprov #pemkab

28 Mei 2025

Zulhas Optimis Koperasi Merah Putih Bisa Atasi Rantai Pasok di Desa

26 Juli 2025

Badan Gizi Nasional Ralat Pernyataan Soal Kandungan Gizi Produk Kemasan

18 Mei 2025

Tingkatkan Pesawat Presiden, Komisi I DPR: Efisiensi tak Sasar Anggaran Perawatan

29 Mei 2025

Sampai di Yogyakarta, Prabowo akan Dampingi Macron Kunjungi Akmil dan Candi Borobudur

30 April 2025

Pemerintah Diminta Atasi Kemiskinan dengan Produktifitas Tak Hanya Sekedar Bansos

30 April 2025

Dedi Mulyadi Larang Wisuda Sekolah, Mendikdasmen: Boleh Asal tak Memberatkan