Istana Tegaskan Tim Reformasi Polri Bukan untuk Ganti Kapolri, Masih Tahap Usulan

Bagikan

Foto: (Foto: Inilah.com/ Reyhaanah A)

Istana menegaskan tim reformasi Polri bukan untuk mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Rencana ini masih sebatas usulan dan menunggu keputusan Presiden Prabowo.

Jakarta, 16 September 2025 – Isu pembentukan tim reformasi kepolisian ramai diperbincangkan publik. Namun, pihak Istana menegaskan bahwa rencana tersebut bukan ditujukan untuk mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, melainkan masih sebatas usulan yang menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, menyampaikan bahwa pemerintah masih mendalami mekanisme dan tujuan dari tim reformasi tersebut. "Perlu ditegaskan, tim reformasi kepolisian bukan untuk mengganti Kapolri. Sampai sekarang hal itu baru sebatas usulan, dan kita menunggu arahan Presiden," ujar Juri di Jakarta, Senin (15/9).

Fokus pada Perbaikan Polri

Menurut Juri, pembentukan tim reformasi lebih diarahkan untuk mengevaluasi kinerja dan memperkuat institusi Polri agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Pemerintah menilai hal ini penting mengingat sejumlah kritik publik terkait integritas dan penegakan hukum oleh kepolisian.

"Semua pihak sepakat bahwa reformasi kepolisian perlu dilakukan, tetapi mekanismenya masih dibicarakan. Jadi, jangan ditarik ke isu pergantian Kapolri karena itu tidak ada dalam rencana," tegasnya.

Menunggu Keputusan Presiden

Istana menyebutkan, Presiden Prabowo akan memutuskan bentuk, tugas, dan kewenangan tim reformasi tersebut. Hingga kini, pemerintah belum mengumumkan nama-nama tokoh atau lembaga yang akan terlibat dalam tim.

Sebelumnya, sejumlah pihak menduga bahwa pembentukan tim reformasi Polri berkaitan dengan isu politik dan pergantian pucuk pimpinan Polri. Namun, Istana membantah spekulasi tersebut. "Kami ingin publik tenang, ini murni untuk memperbaiki institusi, bukan untuk kepentingan politik jangka pendek," ujar Juri.

#Istana #Reformasi #Polri #Kapolri #pemerintah

13 Mei 2025

Investigasi Kasus Ledakan Amunisi di Garut Sempat Dihentikan, TNI AD: Warga Sipil Harus Diutamakan

19 Mei 2025

Diutus Presiden, Menko Pemberdayaan Masyarakat Cak Imin Usai Hadiri Pelantikan Paus Leo XIV

16 September 2025

Anggaran Daerah Dipangkas, Dedi Mulyadi Klaim Operasional Tak Bisa Dikurangi

28 Mei 2025

Kementerian Bappenas Kecolongan, Sertifikat Lahan 4.115 Meter-persegi Dikabarkan Hilang

28 April 2025

Pemprov DKI Akan Tambah Jalur Pesepeda, Begini Kritik B2W

12 Mei 2025

Keracunan MBG di Bogor Masuk KLB, Ini Penjelasan BGN