Presiden Prabowo Berikan Amnesti kepada Hasto dan Tom Lembong: Langkah Politik Rekonsiliasi?

Bagikan

Foto: Antara/Monang Sinaga/mrh/nym

Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, sebelumnya tersandung kasus hukum terkait dugaan pelanggaran dalam penyidikan perkara pemilu. Sementara Tom Lembong, ekonom senior dan mantan kepala BKPM, sempat terlibat polemik karena pernyataan kritis terhadap arah kebijakan ekonomi negara beberapa tahun terakhir.

Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberikan amnesti kepada dua tokoh nasional, Hasto Kristiyanto dan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong), melalui Keputusan Presiden yang ditandatangani pada Senin malam (4/8). Keputusan ini menandai langkah besar dalam arah rekonsiliasi nasional dan menciptakan ruang politik yang lebih terbuka di awal masa kepemimpinan Prabowo.

Amnesti untuk Dua Figur Penting
Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, sebelumnya tersandung kasus hukum terkait dugaan pelanggaran dalam penyidikan perkara pemilu. Sementara Tom Lembong, ekonom senior dan mantan kepala BKPM, sempat terlibat polemik karena pernyataan kritis terhadap arah kebijakan ekonomi negara beberapa tahun terakhir.

Pemberian amnesti kepada keduanya dinilai sebagai langkah simbolis penting dalam mengakhiri polarisasi pasca-pemilu dan membuka ruang dialog lintas partai serta kubu politik.

Istana: Demi Persatuan dan Kepentingan Bangsa
Dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Juru Bicara Presiden, Fadjar Nugroho, menegaskan bahwa keputusan ini bukan semata-mata keputusan hukum, tetapi keputusan kenegaraan.

“Presiden ingin menegaskan bahwa pembangunan bangsa membutuhkan rekonsiliasi, persatuan, dan pengakuan terhadap kontribusi semua anak bangsa—termasuk mereka yang sempat berbeda pandangan,” ujarnya.

Fadjar juga menyebut bahwa proses amnesti telah melewati kajian hukum, pertimbangan Mahkamah Agung, serta konsultasi dengan DPR RI.

Respons Tokoh dan Publik
Hasto Kristiyanto menyambut baik keputusan Presiden. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan terima kasih sekaligus harapan bahwa keputusan ini menjadi awal dari babak baru demokrasi Indonesia yang lebih sehat.

“Saya berterima kasih kepada Presiden Prabowo atas sikap kenegarawanan ini. Saya percaya, perbedaan adalah kekayaan demokrasi, bukan alasan untuk saling meniadakan,” kata Hasto.

Sementara Tom Lembong menyebut pemberian amnesti sebagai “langkah yang menunjukkan kepercayaan terhadap demokrasi yang matang.”

“Ini bukan soal saya pribadi. Ini soal memberi pesan bahwa kritik bukanlah musuh negara,” ujar Lembong melalui akun media sosial pribadinya.

Di media sosial, tagar #AmnestiUntukBangsa dan #RekonsiliasiNasional sempat menjadi trending topic, dengan berbagai reaksi—dari apresiasi hingga kritik.

Pakar: Strategi Politik atau Babak Baru?
Pengamat politik dari LIPI, Dr. Indira Maheswari, menilai amnesti ini sebagai bagian dari “politik transaksional yang konstruktif.” Menurutnya, keputusan ini bisa membuka peluang konsolidasi elite politik nasional menuju stabilitas pemerintahan.

Namun, beberapa kelompok masyarakat sipil meminta agar pemberian amnesti tetap dikawal agar tidak menjadi preseden yang melemahkan supremasi hukum. “Kita mendukung rekonsiliasi, tapi jangan abaikan prinsip keadilan dan transparansi hukum,” ujar Ketua ICW, Dani Supriyadi.

#Presiden #Prabowo #Hasto #TomLembong #Politik #Rekonsiliasi

31 Mei 2025

Ingin Putus Rantai Kemiskinan, Kemensos akan Buka Sekolah Rakyat Tingkat SD hingga SMA di Jember

13 Mei 2025

Ledakan Amunisi TNI Di Garut, Dedi Mulyadi Janji Biayai Kuliah Anak Para Korban

12 Mei 2025

Jangan coret Uang Rupiah, Ini Pasal Yang Bakal Diterima, Sanksi Penjara hingga Denda Miliaran!

29 April 2025

UU BUMN Butuh Aturan Turunan, Erick Thohir: Jangan Sampai Tabrakan

29 Mei 2025

Sampai di Yogyakarta, Prabowo akan Dampingi Macron Kunjungi Akmil dan Candi Borobudur

12 Mei 2025

Kunjungi Pembangunan Masjid di PIK, Menag: Pastikan Kesiapan Salat Idul Adha