KPK Masih Dalami Dokumen Hasil Penggeledahan Rumah Ridwan Kamil, Segera Jadwalkan Pemanggilan

Bagikan

Foto: Inilah.com/ Reyhaanah Asya

Ridwan Kamil membenarkan bahwa tim penyidik KPK telah menggeledah kediamannya terkait dugaan korupsi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menyelidiki berkas-berkas yang disita dari Penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Setelah proses ini, KPK akan segera mengonfirmasi hasil penyelidikan kepada Pria yang akrab disapa RK tersebut.

"Dalam hal ini, kita perlu mengeksplorasi dokumen-dokumen yang telah kita sita sebelumnya, lalu memeriksa barang bukti elektronik, itu harus kita analisa terlebih dahulu. Dengan demikian, kita bisa mengetahui informasi apa yang perlu diajukan atau didalami kepada RK," ucap Dirdik KPK Asep Guntur, di Jakarta, pada hari Minggu (16/3/2025).

Sebelumnya, pada Senin (10/3/2025), tim penyidik KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil. Informasi ini dibenarkan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto. "Betul (ada penggeledahan)," kata Setyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (10/3/2025).

Ridwan Kamil juga membenarkan bahwa tim penyidik KPK telah menggeledah kediamannya terkait dugaan korupsi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Bahwa benar kami didatangi oleh tim KPK. Tim KPK sudah menunjukkan surat tugas resmi,” ujar Ridwan Kamil dalam keterangan resminya, Senin (10/3/2025).

Mantan calon Gubernur Jakarta itu mengklaim telah bersikap kooperatif selama proses penggeledahan dan mendukung KPK dalam penyelidikan perkara tersebut. “Kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung serta membantu tim KPK secara profesional,” ujarnya.

Namun, Ridwan Kamil enggan memberikan keterangan lebih lanjut mengenai penggeledahan itu. “Hal-hal terkait lainnya kami tidak bisa mendahului tim KPK dalam memberikan keterangan. Silakan insan pers bertanya langsung kepada tim KPK,” kata dia.

#KPK #Dokumen #RidwanKamil #korupsi #gubernur #jawabarat #partai #golkar

16 September 2025

DPR Sahkan 9 Hakim Agung Baru dan 1 Hakim Ad Hoc HAM, Berikut Daftar Lengkapnya

13 Maret 2025

Disertasi Bahlil Belum Diakui Secara Akademis, UI: Tuntutan Pembatalan Tak Relevan

02 Januari 2025

Kasus Hasto Kristiyanto Terus Bergulir, KPK Panggil Eks Komisioner KPU

14 Desember 2024

PPP Gagal Masuk Parlemen, Mardiono Tetap Enggan Dievaluasi

09 November 2024

Presiden Prabowo Bubarkan Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja

29 Oktober 2023

Gibran Maju Cawapres Prabowo, Ini Tanggapan Jokowi Terkait Ganjar