Tegas! DKPP Sebut Penyelenggara Pemilu Yang Kena Sanksi Berat Bisa Langsung Dipecat

29 Mei 2024 | Author : Susanti

Foto: Antara/Narda Margaretha Sinambela

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Heddy Lugito menegaskan, penyelenggara pemilu yang mendapat sanksi pelanggaran berat bisa saja dipecat.

"Kalau pelanggarannya berat bisa dikenakan sanksi. menolak. Kalau pelanggarannya kecil, teguran saja,” kata Heddy saat ditemui awak media di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (28 Mei 2024).

Namun, Heddy menjelaskan, DKPP begitu. tidak mengukur pelanggaran Kode Etik Pejabat Pemilu (KEPP) berdasarkan pelanggaran di masa lalu yang berdasarkan pelanggaran yang dilaporkan.

Untuk itu, DKPP akan fokus pada pokok pengaduan sebagai acuan dalam memutuskan sanksi terhadap penyelenggara pemilu tersebut.
"Jadi, tidak melebar ke mana-mana, khusus di itu saja," ujarnya.

Sebelumnya, sanksi jera yang diberikan DKPP kepada penyelenggara pemilu sempat dipertanyakan. Pada 2023-2024, Ketua KPU Indonesia Hasyim Asy'ari yang mencetak hat-trick (tiga kali berturut-turut) mendapat teguran keras terakhir dari DKPP.

Heddy juga kembali menegaskan bahwa keputusan DKPP tersebut adalah keputusan yang diambil oleh DKPP. salah. diukur berdasarkan isi permasalahan yang diadukan.

"Ya karena kita memutuskan berdasarkan pokok perkara yang diadukan pada waktu itu kan, tingkat derajatnya kita ukur dari itu," jelas Heddy.

"Memang publik bertanya-tanya, ini DKPP memberi peringatan terakhir, terakhir, kapan berakhirnya? Ya kalau memang sanksinya cuma di tingkat peringatan terakhir, ya mau apa lagi?" tambahnya.

Saat ini, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kembali menjalani sidang etik. Hasyim menjadi sasaran pengaduan pelapor Komisi Pemilihan Umum Luar Negeri (PPLN) yang diduga melakukan tindakan tidak etis.

Sebelumnya, DKPP menjatuhkan tiga sanksi kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari dalam beberapa kasus. . Pertama, pada April 2023, soal hubungan pribadi Hasyim dengan tersangka korupsi dan Ketua Umum Republik Satu, Hasnaeni Moein.

Kedua, pada Oktober 2023, Hasyim dikenai sanksi karena aturan soal keterwakilan perempuan di pemilu legislatif. bertentangan dengan undang-undang pemilu.

Ketiga, pada Februari 2024, Hasyim mendapat hukuman serupa karena diduga tidak menjamin kepastian hukum karena menunda revisi persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden dalam Peraturan Nomor 19 Tahun 2023 KPU, sementara pendaftaran calon presiden dan wakil presiden sedang berlangsung.

#DKPP #Pemilu #Sanksi #KPU #BAWASLU #pilkada

18 Juli 2024

Jokowi Lantik Thomas Djiwandono Jadi Wamenkeu II dan Sudaryono Wamentan Hari Ini

29 Mei 2024

Tegas! DKPP Sebut Penyelenggara Pemilu Yang Kena Sanksi Berat Bisa Langsung Dipecat

10 Juni 2024

Prabowo dan Gibran Bertemu di Akhir Pekan, Ngopi Bersama Sambil Tukar Pikiran

25 Agustus 2024

Masuk Bahasan Muktamar, PKB Akui Ada Perubahan Peta Pilkada Usai Putusan MK

09 November 2024

Presiden Prabowo Bubarkan Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja

25 Agustus 2024

Terpilih Kembali Jadi Ketum PKB, Ini Pesan Cak Imin

30 Maret 2024

Hasil Pemilu Sudah diumumkan KPU, Anies Baswedan–Cak Imin Utus Tim Hukum Maju ke MK

06 November 2023

Terungkap, Segini Uang Pensiun Jokowi Setelah Jadi Presiden 2 Periode

28 Juni 2024

Bantah Jokowi Majukan Namanya di Pilgub Jakarta, Kaesang: Kebohongan Publik

04 November 2024

Presiden Prabowo Sambangi Kediaman Jokowi di Solo

15 Juli 2024

Menjelang Pelantikan, Gibran akan Mundur dari Walkot Solo?

23 Mei 2024

Resmi! Bobby Nasution Gabung Gerindra, Ini Komentar Jokowi

17 Juli 2024

Jokowi Sebut Jateng dan Jakarta Potensial untuk Kaesang Maju Pilgub, PKB: Umurnya Belum Cukup

27 Juni 2024

SYL Akui Beri Aliran Dana Rp1,3 Miliar Ke Firli Bahuri

07 Juli 2024

Masuk Bursa Pilkada Jakarta dan Jateng, Ini Tanggapan Kaesang