Kasus Rudapaksa di RSHS Bandung Harus Ada Restitusi untuk Korban

Bagikan

Foto: AyoBandung

Peningkatan hukuman sesuai dengan Pasal 15 karena tindakan ini dilakukan oleh seorang profesional kesehatan.

Ahli Hukum dari Universitas Bung Karno (UBK), Hudi Yusuf menekankan bahwa seorang dokter yang terlibat dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Padjadjaran dan melakukan pemerkosaan terhadap anak pasien seharusnya menerima hukuman penjara sesuai dengan Pasal 23 UUTPKS.

Hudi menambahkan bahwa ada peningkatan hukuman sesuai dengan Pasal 15 karena tindakan ini dilakukan oleh seorang profesional kesehatan.

“Jika terbukti bahwa pelaku mengulangi pemerkosaan, ini akan masuk dalam ketentuan Pasal 65 KUHPidana, yang memungkinkan hukuman maksimal ditambah sepertiga,” jelas Hudi kepada Inilah.com, Sabtu (12/4/2025).

Dia menyatakan bahwa berdasarkan pasal 16 dalam Undang-Undang TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual), pelaku diwajibkan memberikan restitusi, atau ganti rugi kepada korban, mengingat bahwa ancaman hukum dari tindakan tersebut sudah berjalan lebih dari 12 tahun.

“Restitusi ini berfungsi sebagai implementasi nyata dari konsep keadilan restoratif untuk korban, sehingga pelaku tidak hanya mendapat hukuman, tetapi korban juga berhak atas pemulihan melalui saluran hukum,” paparnya.

Namun, Hudi juga mengingatkan pentingnya perhatian terhadap pemulihan pelaku berupa dukungan psikologis. “Karena ada indikasi bahwa pelaku memiliki masalah kejiwaan,” tambahnya.

Sebelumnya, Komnas HAM menilai bahwa sanksi terhadap para pelaku kekerasan seksual, termasuk dosen UGM dan dokter dari program PPDS Universitas Padjadjaran, perlu diperberat.

Menurut Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah, Kamis (10/5/2025), hukuman pelaku dari kalangan akademisi dan dokter seperti itu harus diperberat karena mereka seharusnya menjadi pihak yang melindungi masyarakat, bukan justru melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

"Posisi mereka itu, kalau di dalam Undang-Undang TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) disebut sebagai pihak yang seharusnya memberikan perlindungan dan pelayanan, yaitu dokter, guru besar, kemudian ini kepolisian. Jadi mereka mesti diberikan pemberatan hukuman karena status pelaku yang seharusnya memberikan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat," kata dia.

Anis mengajak seluruh pihak untuk mengawal kasus-kasus kekerasan seksual yang melibatkan dosen hingga dokter itu agar pihak penegak hukum benar-benar memperberat hukuman bagi kedua pelaku.

"Kita berkepentingan untuk mengawal agar nantinya aparat penegak hukum menjatuhkan sanksi yang seberat-beratnya," tandasnya

#Kasus #Pelecehan #Seksual #RSHS #Bandung #Restitusi #Korban

10 Oktober 2023

Penyingkapan! Inilah alasan anak anggota partai DPR itu membunuh pacarnya secara brutal

14 April 2025

Polresta Denpasar Segel SPBU Diduga Oplos BBM Pertalite

10 April 2025

Kasus Rudapaksa PPDS Unpad, DPR Akan Segera Panggil Kemenkes hingga Pimpinan RS Hasan Sadikin

07 Juli 2024

Kasus Kematian Afif Maulana, LBH Sumbar Tegaskan Hal Ini

24 Maret 2025

Preman yang Viral Minta THR di Bekasi Terancam 9 Tahun Bui

29 Juli 2024

Pernah Divonis 8 Tahun Penjara, Saka Mantan Terpidana Kasus Vina Cirebon Jalani Sidang PK Hari Ini