BUMD Harus Jadi Kekuatan Ekonomi Baru, Bukan Hanya Perihal Bagi-bagi Jabatan

Bagikan

Foto: Inilah.com/Reyhaanah

Rifqi kemudian meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap semua BUMD yang ada di Indonesia.

Ketua Komisi II DPR RI M Rifqinizamy Karsayuda mengingatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyebar jabatan kepada para tim sukses.

Sebaliknya, Rifqi berkeinginan agar BUMD menjadi sumber kekuatan ekonomi yang baru di daerah masing-masing.

“Kita berambisi menjadikan BUMD sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah kita. Kita tidak mau BUMD itu justru dimanfaatkan untuk membagikan dana APBD yang seharusnya diperuntukkan bagi tim sukses gubernur, bupati, dan wali kota,” ujar Rifqi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (28/4/2025).

Ia itu khawatir, pengeluaran yang berasal dari anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) tidak sebanding dengan keuntungan yang dihasilkan.

“Pada akhirnya, mereka yang merupakan direksi tim sukses, akan menjadi dewan pengawas dan komisaris, tetapi BUMD-nya tidak mengalami perkembangan. Antara biaya yang dikeluarkan melalui APBD dan manfaat dari profit yang dihasilkan akan terlihat tidak sinkron,” tuturnya.

Rifqi kemudian meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap semua BUMD yang ada di Indonesia.

“Karena itu Kementerian Dalam Negeri kami ingin dorong nanti hadir dirjen pengawasan dan pembinaan BUMD,” jelas Rifqi.

Melalui pengawasan itu, Kemendagri diharapkan mampu membereskan persoalan yang kurang sehat maupun kurang kuat.

“Yang sehat kalau perlu kita bikin holding BUMD untuk kemudian bisa membantu daerah-daerah lain, yang BUMD-nya belum kuat tapi potensi sumber daya alam dan ekonominya baik,” tuturnya.

#BUMD #Ekonomi #jabatan #Timses #pemerintah #Pemprov

29 Mei 2025

Kasus Judol Coreng Pemerintahan Prabowo, Budi Arie Diminta Klarifikasi ke Publik

17 September 2025

Posisi Menko Polkam Kosong, Presiden Prabowo Tunjuk Pejabat Ad Interim

28 Mei 2025

Kementerian Bappenas Kecolongan, Sertifikat Lahan 4.115 Meter-persegi Dikabarkan Hilang

29 Mei 2025

Pemerintah Akan Pangkas Anggaran Lagi, Ekonom: Siapa yang akan Tampung Lonjakan PHK Tahun Depan?

29 April 2025

UU BUMN Butuh Aturan Turunan, Erick Thohir: Jangan Sampai Tabrakan

28 April 2025

Prabowo Setujui Pembentukan Satgas Negosiasi Tarif Trump