KPU tak Tertarik Bentuk Satgas TPKS: Tanggung Jawab Pengawas Internal

Bagikan

Foto: Tangkapan Layar/Inilah.com/Reyhaanah

Panitia Pemilihan Umum (KPU) tidak tertarik membentuk Komite Pemberantasan Kejahatan Seksual (Satgas TPKS)

Panitia Pemilihan Umum (KPU) tidak tertarik membentuk Komite Pemberantasan Kejahatan Seksual (Satgas TPKS) seperti usulan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Sebaliknya, KPU sangat bergantung pada tim pengawas internal (wasnal).

“(Satgas)Itu kan penamaan saja kan, yang penting ada tim kan? Selama ini kan di semua lembaga ada timnya wasnal. Kami juga tim wasnal, kebetulan di bawah saya langsung divisinya,” ujar Plt Ketua KPI RI Mochammad Afifudin, Sabtu (13/7/2024).

Afif menjelaskan bahwa tim Wasnal KPU juga mengurus hal-hal yang berkaitan dengan aparaturnya yang tidak tertib.

“Itu biasanya kita yang turun melakukan pembinaan, klarifikasi dan termasuk beberapanya kita yang mengadukan ke DKPP. Jadi Semangatnya sama,“ tuturnya.

Sementara itu, buntut kasus asusila eks ketua KPU Hasyim Asy’ari, Afif mengaku langsung membuat surat edaran atau surat keputusan kepada jajarannya.

Di mana surat itu berisikan tentang upaya untuk menghindari adanya kekerasan terhadap perempuan dan sejenisnya di lembaga KPU.


“Sedang kita matangkan, sedang kita buat, nanti pada saatnya kita akan sampaikan termasuk kita sosialisasikan ke jajaran kami sendiri,” jelas Afif.

Sebelumnya, Komnas HAM mendesak lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membentuk satuan tugas (Satgas) demi mencegah adanya tindakan kekerasan seksual.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komnas HAM RI Pramono Ubaid Tanthowi, menyikapi Keputusan Presiden (Keppres) atas pemecatan terhadap eks ketua KPU RI Hasyim Asy’ari.

“Membentuk satgas di masing-masing Lembaga Penyelenggara Pemilu, untuk melaksanakan fungsi pencegahan serta penanganan tindak pidana kekerasan seksual,” kata Pramono dalam keterangannya, Jumat (12/7/2024).

Pihaknya berharap KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai bagian dari institusi demokrasi menjadi ruang yang aman dan bebas bagi perempuan untuk menjalankan seluruh aktivitasnya.

#Pengawas #Internal #KPU #TPKS #pilkada2024

07 Juli 2024

Masuk Bursa Pilkada Jakarta dan Jateng, Ini Tanggapan Kaesang

21 Mei 2024

Biduan Titipan SYL Jadi Honorer Kementan, Segini Besaran Gajinya

14 Desember 2024

Bos Lippo Group Kunjungan Ke Solo, Indef Duga Mau Tagih 'Utang'

29 November 2024

KPU Segera Terbitkan Panduan Sengketa Pilkada

09 April 2025

Bahlil Lahadalia Ajak Keluarga Silaturahmi ke Rumah Jokowi di Solo

01 Januari 2025

Jengah Dengan Sikap Hasto, Pengurus PDIP Pemalang Surati KPK