KPU tak Tertarik Bentuk Satgas TPKS: Tanggung Jawab Pengawas Internal

14 Juli 2024 | Author : Susanti

Foto: Tangkapan Layar/Inilah.com/Reyhaanah

Panitia Pemilihan Umum (KPU) tidak tertarik membentuk Komite Pemberantasan Kejahatan Seksual (Satgas TPKS)

Panitia Pemilihan Umum (KPU) tidak tertarik membentuk Komite Pemberantasan Kejahatan Seksual (Satgas TPKS) seperti usulan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Sebaliknya, KPU sangat bergantung pada tim pengawas internal (wasnal).

“(Satgas)Itu kan penamaan saja kan, yang penting ada tim kan? Selama ini kan di semua lembaga ada timnya wasnal. Kami juga tim wasnal, kebetulan di bawah saya langsung divisinya,” ujar Plt Ketua KPI RI Mochammad Afifudin, Sabtu (13/7/2024).

Afif menjelaskan bahwa tim Wasnal KPU juga mengurus hal-hal yang berkaitan dengan aparaturnya yang tidak tertib.

“Itu biasanya kita yang turun melakukan pembinaan, klarifikasi dan termasuk beberapanya kita yang mengadukan ke DKPP. Jadi Semangatnya sama,“ tuturnya.

Sementara itu, buntut kasus asusila eks ketua KPU Hasyim Asy’ari, Afif mengaku langsung membuat surat edaran atau surat keputusan kepada jajarannya.

Di mana surat itu berisikan tentang upaya untuk menghindari adanya kekerasan terhadap perempuan dan sejenisnya di lembaga KPU.


“Sedang kita matangkan, sedang kita buat, nanti pada saatnya kita akan sampaikan termasuk kita sosialisasikan ke jajaran kami sendiri,” jelas Afif.

Sebelumnya, Komnas HAM mendesak lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membentuk satuan tugas (Satgas) demi mencegah adanya tindakan kekerasan seksual.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komnas HAM RI Pramono Ubaid Tanthowi, menyikapi Keputusan Presiden (Keppres) atas pemecatan terhadap eks ketua KPU RI Hasyim Asy’ari.

“Membentuk satgas di masing-masing Lembaga Penyelenggara Pemilu, untuk melaksanakan fungsi pencegahan serta penanganan tindak pidana kekerasan seksual,” kata Pramono dalam keterangannya, Jumat (12/7/2024).

Pihaknya berharap KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai bagian dari institusi demokrasi menjadi ruang yang aman dan bebas bagi perempuan untuk menjalankan seluruh aktivitasnya.

#Pengawas #Internal #KPU #TPKS #pilkada2024

20 November 2023

Soal Prabowo Gibran, Ini Kata Ridwan Kamil

22 Februari 2024

Selamat! AYH Resmi Dilantik Jadi Menteri ATR

15 Mei 2024

Gerindra dan Golkar Usung Bobby Nasution Masuk Bursa Calon Gubernur Sumut

06 November 2023

Gibran Akan Segera Bergabung Ke Partai Golkar, Ini Kata Politisi PDIP

03 November 2024

Prabowo Ucap Terimakasih, Sebut Deklarasi GSN Ajang Reuni KIM

18 Mei 2024

Ungkap Ingin Melayani Rakyat, Prabowo Cerita Tentang Warga RI Di Forum Dunia

12 Oktober 2023

Dipanggil Jokowi ke Istana, Bos PPATK Laporkan Masalah FATF dan SYL

14 Juli 2024

Jusuf Hamka Siapkan Nama Khusus Jika Jadi Duet Dengan Kaesang di Pilkada Jakarta

28 Oktober 2024

Nasib IKN Di Kabinet Merah Putih, Mensesneg: Kita Lihat Nanti

23 Juni 2024

Mantan Menteri BUMN Era Soeharto Tanri Abeng Meninggal Dunia

22 Juli 2024

Jelang Pilkada, Mendagri Ajak Masyarakat Sukseskan Coklit Pilkada 2024

22 Juli 2024

PSI Dibawag Kaesang Pangarep Resmi Usung Gusti Bhre sebagai Calon Wali Kota Solo di Pilkada 2024

24 November 2024

Kronologi OTT KPK Cium Indikasi Korupsi Gubernur Bengkulu

21 Agustus 2023

Gibran Rakabuming Pakai Seragam Juru Parkir Jadi Sorotan Warga Solo

23 Agustus 2024

Tanggapi Revisi UU Pilkada, Masinton: Kita Tahu untuk Siapa