Mendagri Dorong Pemda Perkuat Pengawasan Program MBG demi Cegah Krisis

Bagikan

Foto: Antara/Asprilla Dwi Adha/rwa

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah aktif mengawasi Program MBG. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah potensi krisis dan memastikan kualitas layanan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengawasi pelaksanaan Program MBG. Ia menilai, keterlibatan Pemda secara langsung akan membantu memastikan program berjalan tepat sasaran dan mampu mencegah risiko yang dapat memicu krisis di masyarakat.

Menurut Tito, Pemda harus proaktif melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, sekaligus memastikan standar layanan yang diberikan melalui Program MBG tetap terjaga. "Pengawasan yang kuat dari Pemda akan menjadi kunci agar MBG benar-benar memberikan manfaat dan tidak menimbulkan masalah baru," ujarnya.

Lebih lanjut, Mendagri menekankan agar Pemda ikut memantau kualitas layanan dan menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi kendala di lapangan. Sinergi pusat dan daerah dinilai akan mempercepat penyelesaian masalah sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap program ini.

Program MBG sendiri menjadi salah satu inisiatif penting pemerintah untuk memperluas layanan bagi masyarakat. Karena itu, peran aktif Pemda bukan hanya soal pengawasan, tetapi juga memastikan manfaat program dapat dirasakan secara merata.

#Mendagri #Pemda #ProgramMBG #PengawasanDaerah #TitoKarnavian #KebijakanPublik

15 September 2025

KPK Panggil Satori dan Heri Gunawan dalam Kasus CSR BI, Belum Ditahan

13 Mei 2025

Usut Tuntas! Komisi I DPR Dorong TNI Investigasi Menyeluruh Kasus Ledakan Amunisi di Garut

26 Mei 2025

Bapanas: Pertumbuhan Ekonomi Bergantung Pada Kestabilan Pangan

29 Mei 2025

Kasus Judol Coreng Pemerintahan Prabowo, Budi Arie Diminta Klarifikasi ke Publik

19 September 2025

Wamen Komdigi Nezar Patria: Masyarakat Boleh Punya Banyak Akun Medsos, Asalkan Terverifikasi

05 Agustus 2025

Presiden Prabowo Berikan Amnesti kepada Hasto dan Tom Lembong: Langkah Politik Rekonsiliasi?