Bahas RUU Polri, Kompolnas Adakan Rapat Khusus dengan Kemenko Polhukam

Bagikan

Foto: Antara/Bagus Ahmad R

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menggelar pertemuan dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) guna membahas RUU Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menggelar pertemuan dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) guna membahas RUU Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketua Harian Compornas Benny Mamoto mengatakan, Compornas hadir dalam pertemuan tersebut atas undangan.
Dia berasumsi pembahasan nantinya akan berkaitan dengan pembuatan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Polri.

"Ini baru mau rapat saya, selesai ini saya harus rapat di Polhukam," kata Benny seusai membuka forum diskusi soal aturan lalu lintas bersama TNI dan Polri di Jakarta, Selasa (23/7/2024)

Menurutnya, Kompolnas nantinya bakal diminta masukan dan saran-nya terkait dengan RUU tersebut. Namun, dia belum bisa menjelaskan poin-poin yang akan disarankan kepada pemerintah terkait rancangan aturan itu.

"Kami pasti diminta tanggapannya nanti, nanti di forum dulu dong," ucapnya.

Terkait adanya penilaian bahwa RUU tersebut bakal memberikan kewenangan lebih terhadap Polri, menurutnya RUU tersebut belum final. Sehingga dia belum bisa menanggapi hal tersebut terlalu dini karena rancangan undang-undang itu masih dibahas.

"Surat resmi aduan yang masuk, atau saran keluhan, sejauh ini belum kami terima," kata purnawirawan jenderal bintang dua polisi tersebut.

Sebelumnya pada Mei 2024, Rapat Paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang diajukan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

Sejauh ini, pemerintah melalui Staf Khusus Presiden RI Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan empat Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait TNI dan Polri, Imigrasi, dan Kementerian Negara telah sampai pada proses penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh kementerian terkait.

#Bahas #RUU #Polri #Kompolnas #Kemenkopolhukam #pemerintah #jokowi

24 November 2024

Masa Tenang Pilkada, Seluruh Wilayah Jakarta Dipastikan Bersih dari Alat Peraga Kampanye

28 April 2025

Prabowo: Kekayaan BPI Danantara Tembus Rp16.825 Triliun

09 September 2024

Tegas, KPK Harus Berani Periksa Kaesang Sebagai Anak Jokowi dan Ketum PSI

29 Mei 2024

Sebut Nama Ibu Iriana Jokowi, Istri SYL Ngaku Tak Beli Tas Mewah Sejak 2015

25 Oktober 2023

Media Asing Sorot Alasan Prabowo Pilih Gibran

20 Juli 2024

Dilantik Pj Gubernur Jateng, Teguh Prakosa Resmi Jadi Walkot Solo