Tak Mau Disebut Alat Politik, KPK Harusnya Segera Tangkap Hasto

Bagikan

Foto: Inilah.com/Vonita

Fakhrizal Affandi, pakar hukum pidana dan antropologi forensik Universitas Brawijaya, mempertanyakan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghindari penangkapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Fakhrizal Affandi, pakar hukum pidana dan antropologi forensik Universitas Brawijaya, mempertanyakan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghindari penangkapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Usai menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menangkapnya.

“Kalau mereka (KPK) benar-benar aparat penegak hukum, pasti langsung menangkap (menahan) tersangka setelah diidentifikasi,” kata Fakhrizal.

Sementara itu, respons KPK yang berkepanjangan terhadap Hasto menimbulkan kecurigaan bahwa sebenarnya ada tanda-tanda aksi politik.

"Pernah ada perintah Jangan tangkap saya dulu, nanti saya beberkan.'' Artinya, KPK tidak independen, kata Fakhrizal.

Menurutnya, untuk mencegah hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi harus segera memasukkan Pak Hast ke sel isolasi.

KPK secara resmi mengumumkan penetapan Hasto sebagai tersangka pada Selasa (24/12/2024). Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebutkan bahwa penetapan ini didasarkan pada dua alat bukti yang cukup dalam gelar perkara.

Dalam konstruksi kasusnya, Hasto diduga menjadi donatur suap senilai Rp600 juta kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Selain itu, Hasto diduga memerintahkan Harun untuk merendam ponselnya ke dalam air guna menghilangkan jejak dalam operasi tangkap tangan (OTT) Januari 2020. Ia juga disebut membungkam sejumlah saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya kepada penyidik.

KPK juga telah mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap sejumlah pihak terkait, termasuk Hasto, advokat PDIP Donny Tri Istiqomah, serta mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Yasonna diduga terlibat dalam penghalangan data perlintasan Harun Masiku di Bandara Soekarno-Hatta saat operasi tersebut berlangsung.

#Politik #KPK #Hasto #Sel #Penjara #PDIP #Partai

20 Agustus 2024

Indikasi Masuk Unsur Pidana, Polisi Wajib Usut Kasus Pencatutan NIK Dharma-Kun

07 Juli 2024

Partai Golkar Sebut Nama Nagita Slavina Masih Asing di Masyarakat Sumut

30 Mei 2024

Ungkap Fakta Baru, Pedangdut Nayunda Akui SYL Belikan Tas Mewah dan Perhiasan

22 Oktober 2023

Setelah Partai Golkar, Gibran Mau Minta Restu Demokrat, Ini Tanggapan SBY

29 April 2025

Kini Jadi Ancaman Besar Siber, Gibran Sibuk Ajak Masyarakat Manfaatkan AI

04 Oktober 2023

Jokowi Usul Jadi Ketua Umum PDIP, Ini Kata Poltisi PDIP