Sufmi Dasco: DPR RI dan Pemerintah Akan Tunduk Putusan MK

23 Agustus 2024 | Author : Susanti

Foto: Tangkapan Layar/Inilah.com/Vonita

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, partai dan pemerintah sepakat mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, partai dan pemerintah sepakat mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang aturan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (RUU) Serentak Pirkada 2024.

“Hasil komunikasi kami dengan pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah juga setuju untuk mematuhi hasil putusan uji materiil Mahkamah Konstitusi,” kata Dasko, Jumat (23/8/2024) di Gedung Majelis Nasional Senayan.Jakarta Pusat.

Dasko mengatakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pun menyetujui keputusan tersebut. Sebab, Kantor Kabinet merupakan bagian dari pemerintahan.

"Nah sehingga nanti kalo pertanyaan anda bagaimana Menkumham? Menkumham adalah bagian dari pemerintah tentunya akan ikut keputusan pemerintah," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas membantah isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada setelah DPR terpaksa batal mengesahkan RUU Pilkada.

"Ini kan terlalu didramatisir," ucap Supratman seusai menghadiri rapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Sebab, dia mengklaim belum mendengar terkait wacana tersebut dan tidak melihat adanya upaya penerbitan Perpu Pilkada.

"Sampai hari ini saya belum mendengar tentang hal tersebut, baru kali ini saya dengar dan sampai hari ini tidak ada upaya menuju ke arah sana," ujanya.

Menurutnya, Kemenkumham juga belum mendapatkan arahan dari Presiden seusai DPR RI membatalkan pengesahan RUU Pilkada.

Ia menyebut pihaknya akan mengikuti saja proses legislasi yang bergulir di DPR RI terkait RUU Pilkada, begitu pula dengan penundaan Rapat Paripurna yang awalnya dijadwalkan akan mengesahkan RUU tersebut menjadi undang-undang.

"Kalau pemerintah sifatnya sekali lagi ini masih di ranah DPR dalam rangka untuk penjadwalan yang kemarin. Nah, dengan DPR sudah menyatakan hal ini ditunda Rapat Paripurnanya maka tentu pemerintah ikut karena tidak ada pilihan lain, itu yang jadi harapan kita semua," tuturnya.

Dia juga enggan untuk berspekulasi soal DPR RI nantinya akan melanjutkan lagi pembahasan RUU Pilkada dengan pemerintah.

"Jangan berandai-andai lah kan pernyataannya sudah tegas sekali semalam dari pimpinan DPR. Jadi jangan berandai-andai," ucapnya.

#Dasco #DPRRI #Pemerintah #MK #partai #kimplus

12 Agustus 2024

Airlangga Hartanto Mundur, Rapat Pleno Pemilihan Plt Ketum Golkar Akan Seger Diglear

07 Juli 2024

Megawati Tegas Tantang Penyidik KPK, Ini Tanggapan Pakar

22 Oktober 2023

Setelah Partai Golkar, Gibran Mau Minta Restu Demokrat, Ini Tanggapan SBY

09 November 2024

Presiden Prabowo Bubarkan Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja

31 Desember 2023

Menganal Sosok Selvi Ananda, Istri Gibran Rakabuming Raka Cawapres Prabowo

29 Juli 2024

Resmi Berkantor Di IKN, Jokowi Namai Kantor Presiden di IKN Diberi Nama Istana Garuda

05 Juni 2024

Terbaru! MK Akan Segara Bacakan Putusan 106 Perkara Sengketa Pileg 2024

28 Juni 2024

Bantah Jokowi Majukan Namanya di Pilgub Jakarta, Kaesang: Kebohongan Publik

20 Agustus 2024

Bahlil Potensi Jadi Calon Tunggal Ketum Golkar, AGK: Segera Kita Tetapkan

06 Mei 2024

Pesan Luhut untuk Prabowo, Sindir Orang Toxic Di Pemerintahan

12 Januari 2024

Konsisten Dukung Jokowi Meski Kalah 2 Kali, Ini Tegas Prabowo

06 September 2024

Banyak Terjadi PHK Industri Tekstil, DPR Minta Perketat Produk Impor

12 Oktober 2023

Gurita Bisnis Ditto Ariotedjo, Buat Netizen Tercengang!

13 November 2023

Ganjar Pranowo Tak Tenag, Putusan MKMK Telak, Gibran Masih Jadi Cawapres

18 Juli 2024

Kaesang Siap Maju di Pilkada 2024, Pilih Jateng atau Jakarta