Prabowo Ungkap 121 Kebijakan Transformatif Selama 21 Bulan Pemerintahan

Bagikan

Foto: Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah pejabat negara di Sidang Tahunan MPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Foto: Setneg RI.

Presiden Prabowo Subianto mengungkap 121 kebijakan transformatif yang dijalankan selama 21 bulan pemerintahan, mencakup ekonomi, energi, BUMN hingga perikanan.

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah capaian pemerintah dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengungkapkan pemerintah telah menetapkan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 21 bulan masa pemerintahannya. Menurutnya, kebijakan tersebut diarahkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan nasional yang selama bertahun-tahun belum terselesaikan.

Prabowo menghitung masa pemerintahan yang telah berjalan hingga 14 Agustus 2026 mencapai 663 hari. Dengan jumlah 121 kebijakan yang dijalankan, pemerintah secara rata-rata mengambil satu kebijakan transformatif setiap sekitar lima hari.

Presiden mengatakan sejumlah kebijakan tersebut menyasar persoalan yang dinilai telah berlangsung selama puluhan tahun. Namun, ia juga mengakui pekerjaan pemerintah masih jauh dari selesai.

Prabowo menegaskan belum seluruh persoalan bangsa dapat dituntaskan dan seluruh janji pemerintah belum sepenuhnya terealisasi. Karena itu, ia meminta agar capaian yang telah diraih tidak menjadi alasan untuk berhenti melakukan pembenahan.

Soroti Pertumbuhan Ekonomi

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung kondisi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global. Pemerintah menilai pertumbuhan ekonomi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar tercermin dalam angka statistik.

Prabowo menekankan investasi yang masuk ke Indonesia harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga terus mendorong penguatan sektor pangan, energi serta ekonomi masyarakat di tingkat desa.

Menurut pemerintah, kekuatan ekonomi Indonesia tidak hanya berada di pusat-pusat pertumbuhan perkotaan. Petani, nelayan, pedagang, perajin, perempuan serta pelaku usaha di berbagai daerah juga menjadi bagian penting dalam menopang perekonomian nasional.

Dorong Kemandirian Energi

Sektor energi menjadi salah satu perhatian dalam pemaparan capaian pemerintah. Prabowo menyebut Indonesia mulai mencapai kemandirian dalam penyediaan solar melalui penggunaan biodiesel B50.

Pemerintah menyatakan sejak 1 Juli 2026 Indonesia tidak lagi mengimpor solar. Kebijakan tersebut disebut mampu menghemat devisa sekitar Rp170 triliun atau setara dengan sekitar US$9,5 miliar.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi dari luar negeri sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik.

Restrukturisasi BUMN

Prabowo juga mengungkapkan langkah pemerintah melakukan restrukturisasi terhadap perusahaan negara. Dalam pidatonya, ia menyebut 290 BUMN telah ditutup atau dirampingkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi.

Dari langkah tersebut, pemerintah menyebut telah memperoleh penghematan biaya hingga Rp50 triliun. Penghematan tersebut berasal antara lain dari berkurangnya biaya overhead, termasuk pengeluaran untuk direksi, komisaris dan berbagai biaya lain yang dinilai tidak produktif.

Pemerintah bahkan menargetkan efisiensi tersebut dapat meningkat menjadi lebih dari Rp70 triliun hingga akhir 2026.

Prabowo mengatakan efisiensi anggaran tersebut diharapkan dapat dialihkan untuk kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan fasilitas kesehatan, renovasi sekolah dan penyediaan rumah bagi masyarakat.

Potensi Ekonomi Laut Jadi Perhatian

Selain energi dan BUMN, sektor kelautan dan perikanan juga mendapat perhatian dalam pidato kenegaraan.

Prabowo menyebut Indonesia memiliki potensi ekonomi perikanan yang besar, tetapi pemanfaatannya dinilai masih belum optimal. Nilai potensi perikanan nasional disebut mencapai sekitar US$34 miliar per tahun, sementara masyarakat baru menikmati sebagian kecil dari potensi tersebut.

Pemerintah berencana memperkuat sektor tersebut melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Hingga saat ini, sebanyak 100 kampung nelayan disebut telah dibangun, dengan target mencapai 1.386 kampung yang berfungsi pada akhir 2026.

Pemerintah juga menyiapkan pembangunan kapal nelayan modern sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Pemerintah Akui Masih Banyak Pekerjaan

Meski memaparkan berbagai capaian, Prabowo mengakui pemerintah belum menyelesaikan seluruh persoalan nasional.

Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dari pidato kenegaraan karena menunjukkan pemerintah masih menghadapi sejumlah pekerjaan besar hingga sisa masa pemerintahan mendatang.

Prabowo menekankan bahwa pembangunan nasional merupakan proses berkelanjutan. Karena itu, berbagai kebijakan yang telah dijalankan selama 21 bulan disebut sebagai bagian dari upaya melanjutkan pekerjaan besar yang membutuhkan konsistensi dan kerja bersama.

Pidato kenegaraan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah untuk menyampaikan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan selama hampir dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, sekaligus menyampaikan arah pembangunan Indonesia ke depan.

#PrabowoSubianto #Prabowo #KebijakanPemerintah #PemerintahanPrabowo #PidatoKenegaraan #EkonomiIndone

26 Mei 2025

Pramono Resmikan Rumah Pompa Sunter C untuk Menangkal Banjir, Anggaran Capai Rp 80 Miliar

13 Mei 2025

Investigasi Kasus Ledakan Amunisi di Garut Sempat Dihentikan, TNI AD: Warga Sipil Harus Diutamakan

16 September 2025

Istana Tegaskan Tim Reformasi Polri Bukan untuk Ganti Kapolri, Masih Tahap Usulan

20 Mei 2026

Putusan MK soal IKN Kembali Picu Polemik, Status Jakarta Masih Tetap Ibukota

07 Maret 2026

KOMDIGI Akan Blokir Akses Media Sosial bagi Anak di Bawah 16 Tahun Mulai 28 Maret 2026

06 April 2026

Kontroversi Rating Game di Steam, Komdigi Tegaskan IGRS Belum Terverifikasi