Prabowo Ingin Gunakan Dana Sitaan Korupsi untuk Gratiskan Biaya Kuliah di PTN

Bagikan

Foto: Presiden Prabowo Subianto (Foto: BPMI Setpres)

Prabowo ingin gratiskan kuliah di PTN pakai dana sitaan korupsi. Butuh anggaran Rp 93,7 triliun, DPR minta kajian matang soal kemampuan APBN

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menggratiskan biaya pendidikan negeri, mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Rencana ambisius ini pertama kali disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (18/9/2026) malam.

"Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis," tegas Prabowo.

Sumber Dana dari Sitaan Korupsi

Menjawab pertanyaan publik soal dari mana anggaran besar ini akan didapat, Prabowo menyebut salah satu sumber utamanya adalah dana hasil penyelamatan aset negara (asset recovery) dari tindak pidana korupsi.

"Nanti akan ada yang bertanya, dari mana uangnya? Uangnya yang dikorupsi, yang dicolong, yang dicuri," ujar Prabowo.

Presiden turut mengaitkan rencana ini dengan komitmennya memperbaiki kesejahteraan guru, yang menurutnya sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi di sektor pendidikan.

Kebutuhan Anggaran Capai Rp 93,7 Triliun

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengungkapkan, berdasarkan perhitungan sementara, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 93,7 triliun untuk mewujudkan program kuliah gratis di PTN. Pembahasan anggaran ini akan dilakukan bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Perhitungan tersebut mencakup berbagai komponen pembiayaan perguruan tinggi, mulai dari penerimaan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Iuran Pengembangan Institusi (IPI) jalur mandiri, hingga sumber pendapatan lain di PTN.

Tim Khusus dan Opsi Penerapan Bertahap

Dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka, Rabu (3/9/2026), Prabowo menginstruksikan agar program ini disiapkan secepat mungkin, namun tetap mempertimbangkan tahapan pelaksanaan dan kemampuan fiskal negara. Presiden membentuk tim khusus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, dengan target kajian rampung dalam waktu satu bulan.

Brian menjelaskan, pemerintah tengah mempertimbangkan sejumlah skenario penerapan, mulai dari pemberlakuan untuk seluruh mahasiswa, khusus PTN saja, atau diprioritaskan bagi mahasiswa baru terlebih dahulu maupun kelompok desil ekonomi tertentu

Tanggapan DPR: Perlu Kajian Matang

Ketua DPR RI Puan Maharani merespons wacana ini dengan mengingatkan pentingnya kajian mendalam terhadap kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebelum kebijakan diterapkan secara menyeluruh. Ia menyebut skema pendidikan gratis untuk jenjang SD-SMP memang sudah berjalan, namun perluasan ke PTN memerlukan perhitungan fiskal yang matang.

Senada, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai dana sitaan hasil korupsi (asset recovery) tidak bisa dijadikan sumber pendanaan utama, mengingat penerimaannya tidak selalu pasti dan sulit diproyeksikan secara konsisten dari tahun ke tahun.

Pemerintah Tetap Antisipasi Risiko

Pemerintah turut mempertimbangkan risiko pengurangan anggaran untuk fungsi pendidikan tinggi lainnya apabila dana besar dialokasikan khusus untuk pembebasan UKT. Sebagai gambaran, belanja pendidikan nasional tahun ini diperkirakan mencapai Rp 720,8 triliun, tumbuh 9,8 persen dibanding realisasi tahun sebelumnya.

#KuliahGratis #PrabowoSubianto #PTN #DanaSitaanKorupsi #PendidikanGratis #UKT #AssetRecovery #Berita

02 Oktober 2026

383 Anggota DPR Setujui Komjen Suyudi Jadi Kapolri Baru, Gantikan Listyo Sigit Prabowo

08 September 2026

Pemerintah Perpanjang Program Bantuan Beras hingga Desember 2026

20 Mei 2026

Pidato RAPBN 2027, Prabowo Sempat Salah Ucap soal Gaji Guru

12 Mei 2025

Kunjungi Pembangunan Masjid di PIK, Menag: Pastikan Kesiapan Salat Idul Adha

29 April 2025

UU BUMN Butuh Aturan Turunan, Erick Thohir: Jangan Sampai Tabrakan

03 Juni 2026

Prabowo Copot Kepala BGN Dadan Hindayana, Nanik S. Deyang Ditunjuk sebagai Pengganti