Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, mempertanyakan signifikansi bagi Indonesia untuk terlibat dalam rencana tersebut, yang dipandang selaras dengan kepentingan Israel
Dua pejabat tinggi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tegas menolak rencana yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memindahkan 1.000 penduduk Gaza Palestina ke Indonesia. Mereka berpendapat bahwa usaha itu dapat dianggap sebagai bagian dari strategi Israel dan Amerika Serikat untuk mengosongkan Gaza serta memperpanjang pendudukan.
Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, mempertanyakan signifikansi bagi Indonesia untuk terlibat dalam rencana tersebut, yang dipandang selaras dengan kepentingan Israel serta usulan relokasi yang pernah disampaikan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
“Pertanyaannya, mengapa Indonesia perlu mendukung rencana Israel dan Amerika? Bukankah mereka telah mengungkapkan niatan untuk mengosongkan Gaza?” ungkap Buya Anwar dalam pernyataan tertulisnya kepada inilah.com, Rabu (9/4/2025).
Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi ekonomi itu memperingatkan bahwa jika rencana ini dilaksanakan, Israel akan lebih bebas untuk menempatkan warganya di kawasan Gaza, yang dalam jangka panjang dapat menjadi bagian dari proyek Israel Raya.
"Yerusalem dulu milik Palestina, sekarang sudah diduduki dan dijadikan ibu kota Israel. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama," ujarnya.
Buya Anwar juga mengingatkan bahwa kelima negara yang dikunjungi Presiden Prabowo—Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania—memiliki sejarah hubungan diplomatik atau ekonomi dengan Israel. Ia menyarankan agar bantuan untuk rakyat Gaza tetap diberikan, tetapi tidak dalam bentuk evakuasi massal.
"Jika ingin membantu pengobatan dan perawatan korban, lakukanlah di Gaza, bukan di luar negeri. Kita bangsa yang sudah kenyang dijajah 350 tahun. Kita tahu betul bahwa penjajah punya seribu satu tipu daya," tambahnya.
Senada dengan Buya Anwar, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhwah, KH Cholil Nafis, juga menyatakan penolakannya. Ia menilai bahwa akar permasalahan bukan terletak pada kondisi warga Gaza, melainkan pada agresi militer Israel yang terus melanggar hukum internasional.
"Masalahnya bukan warga Gaza, tapi Israel yang menyerang dan tak patuh perjanjian. Maka yang harus dihentikan adalah agresi Israel, bukan mengevakuasi rakyat Palestina dari negerinya sendiri," kata Cholil Nafis melalui akun media sosial resminya yang sudah diizinkan dikutip inilah.com, Kamis (10/4).
Rais Syuriah PBNU itu menekankan pentingnya upaya perdamaian dan pengobatan korban di lokasi terdekat, bukan dengan memindahkan mereka ke tempat yang jauh seperti Indonesia.
"Apa ada jaminan mereka bisa kembali ke Gaza? Bukankah banyak warga Palestina di luar sana yang sampai sekarang tak bisa pulang? Ini justru bisa memuluskan Israel untuk menduduki lebih banyak tanah Palestina," ujarnya.
KH Cholil juga mengingatkan bahwa semakin banyak wilayah Palestina yang hilang karena penjajahan. Oleh karena itu, ia mengimbau agar simpati dan bantuan kepada Palestina dilakukan dengan cara yang tidak memperkuat skema pendudukan.
"Sebagai muslim dan manusia, kita tentu simpati dan empati kepada warga Palestina. Tapi caranya bukan dengan menjauhkan mereka dari tanah kelahiran mereka," pungkasnya.
Ide Times adalah Portal Media Online yang menyajikan Berita Terkini dan Terbaru seputar Informasi, News Update, Politik, Ekonomi, Humaniora dan Gaya Hidup.