Kawal THR Lebaran di Pemprov Jabar, Dedi Mulyadi Tak Izinkan Permintaan THR Ke Instansi Pemerintah

Bagikan

Foto: Antara

Dedi menegaskan bahwa anggaran dari pemerintah daerah tidak pernah dialokasikan untuk distribusi THR kepada kelompok tertentu.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan bahwa tidak ada pihak yang diizinkan untuk meminta Tunjangan Hari Raya (THR) kepada instansi pemerintah atau swasta, termasuk kepada pengusaha.

"Saya katakan dengan tegas hari ini, tidak boleh ada permintaan THR kepada toko, perusahaan, atau kantor manapun," ungkap Dedi di stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, pada hari Senin.

"Kita perlu jujur, pada waktu seperti ini, para kepala dinas sudah mengalami banyak tekanan, wali kota juga merasakan hal yang sama," tambah Dedi sambil bergurau.

Dedi menegaskan bahwa anggaran dari pemerintah daerah tidak pernah dialokasikan untuk distribusi THR kepada kelompok tertentu. Sebab, anggaran tersebut ditujukan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

"Karena nggak ada tuh judul anggaran pembagian THR untuk ormas, untuk LSM, untuk siapapun nggak ada," kata Dedi.

Dedi menyampaikan bahwa jatah THR untuk kepala daerah atau dinas dari pemerintah akan digunakan untuk keluarga mereka. Jika jatah THR tersebut justru diminta oleh segelintir orang, maka dari mana para pejabat pemerintah ini bisa memberikan THR untuk keluarganya.

"Karena orang datang ke kantor semuanya minta THR sedangkan kepala dinas cuma dapat THR dari pemerintah untuk keluarganya kalau itu dibagiin, keluarganya nggak ada, terus mau ngambilnya dari pos mana," tuturnya.

Dia juga menegaskan bahwa melarang orang untuk meminta jatah THR merupakan salah satu cara mendukung gerakan anti korupsi dan pemerintahan yang bersih.

"Kalau kita ingin dukung anti-korupsi, pemerintahan yang bersih ya nggak boleh ada permintaan-permintaan THR ketika menjelang lebaran, karena nanti akan mengambil yang bukan peruntukannya" tandasnya.

#DediMulyadi #THR #JawaBarat #lebran #ramdan #1446h #pemrovjabar

16 Juli 2024

OJK Setujui Pinjol Capai Limit Rp10 Miliar, DPR Minta Prioritaskan Perlindungan Masyarakat

06 Januari 2025

Penampakan Dapur Progam MBG Di Depok, Produksi 16.203 Paket Makan Sehari

25 Mei 2024

Ramai Biaya UKT Universitas Naik, Banyak Anak Muda Enggan Melanjutkan Kuliah

19 Maret 2025

Ramai Larangan Drone di Bromo Karena Ada Ladang Ganja, Ini Faktanya

15 November 2024

Tak Cukup Hanya Penangguhan, Jatam Minta UI Cabut Gelar Doktor Bahlil

29 Juni 2024

Tarik Wisata Domestik, Garut Akan Jadikan Jalan Ahmad Yani Seperti Malioboro