Pemerintah Larangan Social Commerce, TikTok Minta Dipertimbangkan

26 September 2023 | Author : Susanti

Foto: IDE Times

Presiden Jokowi telah menggelar rapat terbatas soal perniagaan sistem elektronik atau social commerce di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 25 September 2023.

Presiden Jokowi telah menggelar rapat terbatas soal perniagaan sistem elektronik atau social commerce di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 25 September 2023.

Hasilnya, social commerce hanya diperbolehkan untuk memfasilitasi promosi barang atau jasa saja. “Rapat ini sebetulnya mengenai pengaturan perdagangan elektronik, khususnya social commerce, dan sudah disepakati,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Menanggapi hal itu, TikTok Indonesia tidak diam saja dan mereka langsung meminta kepada pemerintah untuk mempertimbangkan larangan social commerce berjualan. Bukan tanpa alasan, keputusan pemerintah itu akan berdampak kepada seluruh penjual.

Menurut perkiraan, sekitar 6 juta penjual lokal dan hampir 7 juta kreator affiliate yang memakai TikTok Shop akan berdampak dengan keputusan tersebut. TikTok Indonesia mengaku menerima keluhan dari penjual yang meminta kejelasan mengenai aturan baru tersebut.

"Perlu kami tegaskan kembali bahwa social commerce lahir sebagai solusi bagi masalah nyata yang dihadapi UMKM untuk membantu mereka berkolaborasi dengan kreator lokal guna meningkatkan traffic ke toko online mereka," kata TikTok Indonesia, seperti dikutip dari Antara, Selasa, 26 September 2023.

"Kami akan tetap menghormati hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Namun kami juga berharap Pemerintah mempertimbangkan dampak terhadap penghidupan 6 juta penjual lokal dan hampir 7 juta kreator affiliate yang menggunakan TikTok Shop," kata juru bicara TikTok Indonesia.

Aturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 baru saja direvisi yang melarang platform social commerce untuk memfasilitasi perdagangan. Platform tersebut hanya bisa mempromosikan barang dan jasa, tapi tidak bisa membuka fasilitas transaksi.

Sebelum itu, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan bahwa pemerintah mau mengatur sistem perdagangan yang adil antara pedagang daring dan luring. Sehingga para pedagang itu bisa bersaing secara sehat. Maka dari itu, pemerintah melakukan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

“Kita lagi mengatur perdagangan yang fair antara offline dan online karena di offline diatur demikian ketat, tapi online masih bebas. Kuncinya di revisi Permendag,” kata Teten.

#tiktok #tiktokshopdilarang #tiktokshop #viral #jualanonline

31 Agustus 2023

Viral Indomie Versus Mie Gaga, Netizen Malah Pilih Mie Ini

21 Mei 2024

Luhut Minta Bangun Pabrik Baterai Kendaraan Listrik, Ini Jawaban Elon Musk

19 Desember 2023

Makna Kaos Kaki Sebagai Simbol Perayaan Natal

16 November 2024

Gunung Lewotobi Meletus, Penerbangan Ke Bali Terpaksa Dihentikan

30 Agustus 2023

Apakah BBM Pertamax bersubsidi? Pemerintah : Mohon Warga Menunggu

20 September 2023

4 Tempat Wisata Telaga Ranu Grati, Tempat Healing Pasuruan Bagi Yang Hobi Mancing

29 Desember 2023

Liburan Akhir Tahun, Pandawara Group Bersihkan Sampah di Sungai Bandung

15 November 2024

Kunjungan Ke Tiongkok dan Amerika, Prabowo Perkuat Posisi Indonesia di Mata Dunia

30 Agustus 2023

Baru Beroperasi, LRT Jabodetabek Terlambat, KAI Meminta Maaf

22 November 2024

Jelang Libur Panjang Nataru, Pemerintah Diharap Dorong Kemudahan Akses Pariwisata

30 Agustus 2023

Resmi! Kemendikbudristek Tak Wajibkan Lagi Mahsiswa Untuk Skripsi

07 Juli 2024

Aktivis Desak KPK, Ungkap Keterlibatan Bapanas-Bulog Imbas Dugaan di Korupsi Impor Beras

07 Juni 2024

Catat Rutenya! Damri Buka Rute Stasiun KCIC Tegalluar ke Stasiun KA Bandung dan Stasiun KCIC Halim k

22 Mei 2024

Kadung Bayar Mahal, Begini Nasib Kelas 1 BPJS Kesehatan

30 Agustus 2023

Heboh! Gempa Bumi Guncang Bali dan Lombok, Ini Pemicunya