Wapres Gibran Tinjau Penanganan Karhutla di Kalimantan Tengah

Bagikan

Foto: Wapres Gibran meninjau penanganan karhutla di Kalimantan Tengah/Bisniscom

Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau penanganan karhutla di Kalimantan Tengah, termasuk kesiapan personel dan strategi pemadaman.

PALANGKA RAYA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah, Kamis (10/9/2026), untuk melihat langsung kondisi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih menjadi perhatian di wilayah tersebut.

Gibran tiba di Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, dan disambut Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran bersama jajaran pemerintah daerah serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam kunjungan tersebut, Wapres dijadwalkan meninjau sejumlah lokasi yang terdampak karhutla, antara lain SDN-2 Petuk Katimpun dan kawasan Nyaru Menteng. Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi lapangan sekaligus mengevaluasi penanganan yang telah dilakukan pemerintah daerah bersama unsur terkait.

Kalteng Tetapkan Status Tanggap Darurat

Kunjungan Wapres berlangsung ketika penanganan karhutla di Kalimantan Tengah masih dalam status tanggap darurat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan status tanggap darurat karhutla mulai 31 Agustus hingga 29 September 2026. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 100.3.3.1/230/2026.

Status tersebut menjadi dasar penguatan koordinasi dan pengerahan sumber daya untuk mempercepat penanganan kebakaran di berbagai wilayah Kalimantan Tengah.

Gubernur Agustiar sebelumnya juga melaporkan perkembangan penanganan karhutla kepada pemerintah pusat. Dalam penanganan di lapangan, pemerintah daerah melibatkan berbagai unsur, mulai dari BPBD, TNI, Polri, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Manggala Agni, pemadam kebakaran hingga relawan.

10.700 Personel Disiagakan

Pemprov Kalimantan Tengah menyiagakan sekitar 10.700 personel gabungan untuk menghadapi karhutla. Lebih dari 5.300 di antaranya merupakan relawan yang tergabung dalam sejumlah kelompok masyarakat, seperti Masyarakat Peduli Api (MPA), Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK), Barisan Pemadam Kebakaran (Balakar), dan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar).

Kekuatan personel tersebut diperkuat dengan dukungan operasi udara. Pemerintah mengoptimalkan sejumlah helikopter untuk kegiatan water bombing serta pesawat yang mendukung patroli dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Upaya penanganan tidak hanya diarahkan untuk memadamkan api yang masih aktif, tetapi juga melakukan pendinginan dan pembasahan untuk mencegah munculnya kembali titik api, terutama di kawasan lahan gambut yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Ribuan Titik Panas Terdeteksi

Data Pemprov Kalimantan Tengah menunjukkan skala persoalan karhutla masih cukup besar. Hingga 7 September 2026, tercatat 1.727 titik panas dalam perkembangan harian.

Secara kumulatif sejak awal Januari hingga 7 September, pemerintah daerah mencatat 104.140 hotspot, dengan 2.698 kejadian karhutla. Luas area terbakar berdasarkan laporan lapangan mencapai sekitar 8.139,12 hektare, sedangkan berdasarkan citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS, luas area yang terindikasi terbakar mencapai sekitar 7.634 hektare.

Wilayah dengan jumlah hotspot kumulatif tertinggi antara lain Kotawaringin Timur, Kapuas, Palangka Raya, Pulang Pisau, dan Katingan. Sementara dari sisi luas area terbakar, Kotawaringin Timur menjadi salah satu wilayah dengan luasan terbesar.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus memperkuat operasi pemadaman sekaligus pencegahan agar kebakaran tidak semakin meluas.

Pemerintah Perkuat Operasi Modifikasi Cuaca

Penanganan karhutla juga dilakukan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Kementerian Kehutanan bersama BMKG menjalankan dukungan OMC di Kalimantan Tengah pada 6–14 September 2026 untuk membantu meningkatkan pembasahan lahan dan mendukung pemadaman di darat.

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup juga menyebut OMC sebagai bagian dari strategi terpadu untuk meningkatkan pembasahan, khususnya di ekosistem gambut, sekaligus mengurangi risiko meluasnya kebakaran dan sebaran asap.

Di tingkat daerah, dukungan operasi udara juga terus dimaksimalkan untuk menjangkau titik-titik kebakaran yang sulit ditangani melalui jalur darat.

Penanganan Tak Hanya Soal Pemadaman

Kunjungan Gibran menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat memantau langsung penanganan karhutla di Kalimantan. Persoalan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, kesehatan, serta aktivitas sosial dan ekonomi.

Pemerintah daerah sebelumnya melaporkan sejumlah tantangan dalam penanganan karhutla, termasuk keterbatasan sarana pemadaman, akses menuju lokasi kebakaran yang sulit, ketersediaan sumber air, serta kebutuhan tambahan dukungan operasional.

Dengan kondisi tersebut, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, petugas pemadam, relawan, dan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mengendalikan karhutla di Kalimantan Tengah.

Peninjauan langsung Wapres Gibran diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi terkini di lapangan sekaligus memastikan upaya penanganan karhutla berjalan secara terpadu di tengah masih tingginya ancaman kebakaran pada musim kemarau.

#GibranRakabuming #WapresGibran #Karhutla #KalimantanTengah #PalangkaRaya #KebakaranHutan #Kebakaran

29 Mei 2025

Pemerintah Susun Enam Paket Stimulus Tarik Daya Beli, Ekonom: Rentan Jadi Jatah Politis

14 Agustus 2026

Prabowo Ungkap 121 Kebijakan Transformatif Selama 21 Bulan Pemerintahan

21 Mei 2025

Jadikan Marsinah Pahlawan Nasional, Mensos: Belum Ada Usulan Dari Daerah

30 April 2025

Stok Beras Indonesia Tertinggi dalam 23 Tahun, Menteri Pertanian: Bulan April Melebihi 1 Juta Ton

27 Maret 2026

Anwar Ibrahim Kunjungi Jakarta, Bahas Geopolitik dan Kerja Sama RI–Malaysia

29 Juli 2026

Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Ditanggung APBN Selama Dua Tahun, Nominal Masih Difinalisasi