Puan Nilai Aksi Kekerasan KKB di Papua Sudah Keterlaluan

Bagikan

Foto: Instagram / puanmaharaniri

Puan menekankan perlunya pemerintah untuk melibatkan pemimpin adat, tokoh agama, akademisi, dan perwakilan masyarakat sipil sebagai perantara perdamaian dan untuk memfasilitasi komunikasi.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa aksi kekerasan dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua yang terus menargetkan beragam kelompok, termasuk masyarakat sipil, tidak seharusnya dianggap biasa.

"Kekerasan yang terus berlangsung di Papua tidak bisa kita anggap sebagai hal yang biasa. Mari hentikan kekerasan di Papua," jelas Puan dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Jumat (11/4/2025).

Puan mengungkapkan hal ini menjawab serangan KKB yang menyebabkan 11 orang sipil kehilangan nyawa. Kesebelas korban tersebut adalah para penambang emas di Yahukimo, Papua Pegunungan, pada periode 5-8 April 2025.

"Serangan terhadap penambang emas merupakan satu contoh nyata akan betapa rentannya masyarakat terhadap kekerasan yang berulang dan sistematis," ujarnya.

Dia berpendapat bahwa kekerasan bersenjata di Papua yang terus mengklaim nyawa, khususnya di kalangan sipil, bukan hanya sekedar angka dalam statistik, melainkan nyawa warga negara Indonesia yang seharusnya dilindungi oleh negara sepenuhnya.

"Ini bukan pertama kalinya dan sudah banyak warga sipil yang menjadi korban. Aparat keamanan bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan masyarakat, termasuk mereka yang bekerja untuk mencari nafkah di Papua," sambungnya.

Dia menuntut aparat keamanan untuk menyelidiki secara menyeluruh insiden serangan KKB di Yahukimo sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi seluruh masyarakat sipil di Papua.

Puan juga menekankan perlunya pemerintah untuk melibatkan pemimpin adat, tokoh agama, akademisi, dan perwakilan masyarakat sipil sebagai perantara perdamaian dan untuk memfasilitasi komunikasi.

"Masalah Papua bukanlah soal separatisme belaka, melainkan soal keadilan dan kesenjangan di Bumi Cenderawasih," kata Ketua DPR RI.

Untuk itu, dia memandang pendekatan militeristik masih belum optimal dalam menyelesaikan akar persoalan di Papua.

"Langkah baru harus dilakukan, terutama upaya yang mengedepankan dialog, menjamin kesejahteraan, dan memperkuat kehadiran negara secara adil dan manusiawi," tuturnya.

Puan lantas menyatakan bahwa DPR RI, khususnya Komisi I dan III, memiliki wewenang konstitusional untuk mengawasi kebijakan pertahanan, keamanan, serta hukum dan HAM.

Oleh sebab itu, dia menekankan DPR RI akan terus memastikan kebijakan negara berpihak pada pembangunan Papua dan masyarakat di sana.

"DPR akan terus mengawal demi memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat Papua," kata Puan.

#Puan #Nilai #Aksi #Kekerasan #KKB #Papua #pemerintah #prabowo

25 November 2024

Sudah Ditetapkan Tersangka, Rohidin Tetap Ngotot Akan Menang Pilkada

20 Agustus 2024

Versi Survei LSI, Elektabilitas Airin Capai 77 Persen di Pilgub Banten

30 April 2025

TNI Masih Kurang, Menhan Sjafrie: Kebutuhan Idealnya 500 Ribu

10 Juni 2024

Pemilu 2024 Selesai, Golkar Berhasil Kuasai 18 Persen Kursi Parlemen

22 Desember 2023

Menuju Debat Cawapres! Ini Profil Gibran Rakabuming Raka, Pasangan Prabowo Subianto

02 Januari 2025

Rusak Nama Partai, Pengurus PDIP Pemalang Desak Megawati Pecat Hasto Kristiyanto